KEKHASAN HUKUM PAJAK

Sebagai sesuatu yang eksis di tengah masyarakat, pembicaraan mengenai pajak dapat ditinjau dari berbagai segi, misalnya pajak ditinjau dari segi sosiologi, politik, ekonomi dan hukum. Pembahasan dari segi yang berbeda tentunya juga akan menghasilkan sudut pandang yang berbeda pula mengenai pajak. Ini dikarenakan masing-masing disiplin ilmu tersebut mempunyai konsep yang berlainan dalam memandang masalah pajak. Baiklah, dalam kesempatan ini kita hanya akan membahasnya  dari segi hukum.

Pengertian Hukum Pajak

Santoso Brotodihardjo (Pengantar Ilmu Hukum Pajak : 1991) mengatakan bahwa : “Hukum pajak yang juga disebut hukum fiskal, adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya sering disebut wajib pajak).”

Sementara itu, Bohari (Pengantar Singkat Hukum Pajak : 1995) mengatakan bahwa : “ Hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Dengan lain perkataan hukum pajak menerangkan :

  1. siapa-siapa wajib pajak (subjek pajak);
  2. objek-objek pajak yang dikenakan pajak (objek pajak);
  3. kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah;
  4. timbulnya dan hapusnya utang pajak;
  5. cara penagihan pajak; dan
  6. cara mengajukan keberatan dan banding pada peradilan pajak.”

Dari dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum pajak dikategorikan sebagai hukum publik karena mengatur hubungan yang bersifat vertikal antara pemerintah (negara) dengan rakyatnya sebagai pembayar pajak.

Ruang Lingkup Sistem Hukum

Sistem hukum yang berkembang di Indonesia merupakan sistem hukum yang berasal dari sistem hukum Romawi, di mana eksistensinya bersumber pada warisan yang ditinggalkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Sistem hukum Romawi menarik garis pemisah yang tegas antara hukum privat dengan hukum publik. Sistem ini sering disebut sebagai “civil law system” atau sistem Eropa Kontinental. Hukum privat mengatur sekalian perkara yang berisi hubungan antara warga negara dalam kedudukan yang sederajat, seperti masalah perkawinan, kewarisan, keluarga dan perjanjian. Sedangkan hukum publik mengatur kepentingan umum seperti hubungan antara negara dengan warga negara. Ia berurusan dengan hal-hal yang terkait dengan masalah kenegaraan serta bagaimana negara tersebut melaksanakan tugasnya.

Di luar sistem hukum di atas, misalnya di Inggris, tradisi tersebut tidak diikuti tetapi yang digunakan adalah “the common law”. Dengan adanya sistem yang berlaku di Inggris ini, baik perorangan maupun badan pemerintah/negara tunduk pada satu macam sistem hukum saja. Oleh karena itu di Inggris tidak ada pengadilan yang secara khusus berwenang mengadili perkara yang berhubungan dengan negara. Demikian pula perjanjian yang dibuat antara warga negara dengan negara tunduk pada hukum yang sama dengan yang mengatur perjanjian antar sesama warga.

Dalam sistem hukum yang dianut oleh negara-negara Eropa Daratan (sistem Eropa Kontinental), menurut Satjipto Rahardjo (Ilmu Hukum : 1996) dapat dicontohkan bidang-bidang hukum yang termasuk dalam hukum privat/perdata dan hukum publik sebagai berikut:

Hukum PerdataHukum Publik
Hukum perkawinan
Hukum kewarisan
Hukum perjanjian
Hukum dagang
Hukum internasional perdata.
Hukum pidana
Hukum tata negara
Hukum administrasi
Hukum internasional publik
Hukum lingkungan
Hukum sosial ekonomi

Kedudukan Hukum Pajak

Hukum pajak pada umumnya dimasukkan sebagai bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dengan rakyat. Hal ini dapat dimengerti karena di dalam hukum pajak diatur mengenai hubungan antara pemerintah dalam fungsinya sebagai fiskus dengan rakyat dalam kapasitasnya sebagai subjek pajak/wajib pajak. Namun demikian, di mana sesungguhnya kedudukan hukum pajak itu sendiri ? Apakah sebagai bagian dari salah satu  hukum publik itu ataukah merupakan bagian dari hukum publik yang berdiri sendiri sejajar dengan cabang hukum publik yang lainnya ? Pada umumnya hukum pajak dikatakan merupakan bagian dari hukum administrasi (negara). Akan tetapi, menurut Prof. PJA. Adriani, hukum pajak harus dipisahkan dan tidak menjadi bagian dari hukum administrasi karena hukum pajak mempunyai fungsi ikut menentukan politik perekonomian suatu negara yang mana fungsi ini tidak dimiliki oleh hukum administrasi. Di samping itu, dalam lapangan kegiatannya hukum pajak juga mempunyai tata peristilahannya sendiri.

Hukum pajak mempunyai hubungan yang erat dengan berbagai bidang hukum yang lain. Hukum pajak mempunyai hubungan yang erat dengan hukum perdata. Hubungan ini disebabkan karena :

  1. Hukum pajak mengambil sasaran pada peristiwa keadaan, dan perbuatan yang berada dalam lapangan hukum perdata sebagai objek pengenaannya. Misalnya, terhadap kepemilikan atas bumi dan bangunan akan dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan. Hubungan antara bumi dan bangunan dengan pemiliknya, yakni hubungan kepemilikan, merupakan hubungan keperdataan.
  2. Hukum pajak banyak menggunakan istilah-istilah yang ada dalam hukum perdata, entah itu dipakai dalam arti yang sama atau digunakan dengan memberikan arti yang berbeda. Istilah kompensasi misalnya, dalam hukum perdata diartikan sebagai memperhitungkan utang-piutang sampai sekecil-kecilnya, ternyata juga dikenal dalam hukum pajak. Istilah pembebasan utang, yang dikenal dalam hukum perdata sebagai tindakan kreditur menghapuskan utang debitur, juga dikenal dalam hukum pajak. Istilah-istilah lainnya dalam hukum perdata yang juga digunakan dalam hukum pajak misalnya : pembayaran, daluarsa, dan domisili.
  3. Ada pendapat yang mengatakan bahwa eratnya hubungan antara hukum pajak dengan hukum perdata dikarenakan hukum perdata itu harus dipandang sebagai hukum umum yang berlaku sebagai serangkaian hubungan hukum sepanjang tidak ditentukan secara khusus. Dengan demikian, hukum pajak dalam hal ini dianggap sebagai ketentuan khusus, sehingga berlaku asas lex specialis derogat lex generali.

Hukum pajak juga mempunyai keterkaitan yang erat dengan hukum pidana. Sebab kita mengetahui bahwa ketentuan pidana tidak hanya diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) saja, melainkan juga ada di dalam UU KUP. Di dalam Pasal 103 KUHP disebutkan bahwa : “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.” Ini menunjukkan bahwa di dalam KUHP (sebagai ketentuan yang lebih umum), sepanjang tidak ditentukan lain maka berlaku pula ketentuan di luar KUHP, contohnya adalah tindak pidana di bidang perpajakan. Adapun ketentuan mengenai tindak pidana di bidang perpajakan diatur tersendiri dalam pasal-pasal pidana UU KUP, yaitu pada Bab VIII Pasal 38 sampai dengan Pasal 43.

Hukum pajak juga memiliki hubungan yang erat dengan hukum administrasi (negara). Menurut Prajudi Atmosudirdjo (Hukum Administrasi Negara : 1981) hukum administrasi adalah hukum yang mengatur tentang pemerintah beserta aparaturnya yang terpenting, yakni Administrasi Negara. Administrasi mengandung arti yang sama dengan pemerintahan. Oleh karena itu hukum administrasi disebut juga sebagai Hukum Tata Pemerintahan. Ruang lingkup administrasi negara yang luas tentunya juga mencakup tata pemerintahan untuk melaksanakan anggaran dan bagaimana membiayai anggaran tersebut. Terkait dengan cara pembiayaan anggaran, maka tak pelak lagi pajak merupakan komponen yang sangat vital bagi terselenggaranya pemerintahan. Dengan demikian, hukum pajak (atau peraturan perpajakan) sengaja dibuat untuk tujuan terlaksananya kegiatan administrasi negara yang menjadi lapangan hukum administrasi secara luas.

Perikatan Dalam Hukum Pajak

Pembahasan ini ingin menegaskan sekali lagi hubungan antara hukum pajak dengan hukum perdata. Di atas telah disimpulkan bahwa hukum pajak termasuk dalam lapangan hukum publik, akan tetapi persinggungannya dengan hukum perdata yang sedemikian besar terkadang membuat kita bingung dalam mengelompokkannya. Namun, apabila kita kaji lebih jauh ternyata terdapat beberapa perbedaan yang cukup mendasar antara hukum pajak dengan hukum perdata ini, di antaranya adalah masalah perikatan hukum yang ditimbulkannya.

Rochmat Soemitro (Asas dan Dasar Perpajakan I : 1992) mengatakan bahwa : “Pajak dilihat dari segi hukum dapat didefinisikan sebagai perikatan yang timbul karena undang-undang (jadi dengan sendirinya) yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat (tatbestand) yang ditentukan dalam undang-undang, untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada negara (masyarakat) yang dapat dipaksakan, dengan tiada mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.”

Dari definisi di atas dapat dilihat bahwa pajak merupakan sebuah perikatan. Akan tetapi, perikatan dalam pajak berbeda dengan perikatan perdata pada umumnya. Perbedaan yang mendasar antara perikatan perdata dengan perikatan pajak adalah sebagai berikut :

  1. Perikatan perdata dapat lahir karena perjanjian dan dapat pula karena undang-undang.  Sedangkan perikatan pajak hanya lahir karena undang-undang, dan tidak lahir karena perjanjian.
  2. Perikatan perdata berada dalam lapangan hukum privat. Sementara perikatan pajak berada dalam lapangan hukum publik.
  3. Dalam perikatan perdata hubungan hukum terjadi di antara para pihak yang mempunyai kedudukan sama/sederajat. Sedangkan di dalam perikatan pajak kedudukan para pihak tersebut tidaklah sederajat. Dalam hal ini perikatan pajak melibatkan orang yang telah memenuhi syarat tertentu untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada negara yang dapat dipaksakan. Dari sudut pandang ini, pajak lebih menitikberatkan pada perikatan dan pada hak dan kewajiban dari para pihak tersebut. Perikatan pajak terjadi antara pemerintah selaku fiskus dengan rakyat selaku subjek pajak/wajib pajak. Perikatan ini memberikan posisi yang berbeda di antara pihak yang terlibat dalam perikatan, mengingat fiskus dilengkapi dengan kewenangan hukum publik untuk kepentingan negara. Adanya hubungan hukum seperti inilah yang menyebabkan hukum pajak ditempatkan ke dalam lapangan hukum publik.
  4. Prestasi yang dilakukan oleh subjek pajak untuk membayar pajak tidak memperoleh imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk. Hal ini menjadikan pajak berbeda dengan retribusi. Dengan demikian hubungan antara prestasi dan kontraprestasi di dalam pajak berbeda dengan retribusi dan perikatan perdata pada umumnya. Dalam perikatan perdata pada umumnya hubungan antara prestasi dan kontraprestasi bersifat timbal-balik secara langsung.

Simpulan

Dengan memahami kedudukan hukum pajak yang khas dalam sistem hukum yang berlaku di negara kita, kiranya dapat disimpulkan bahwa hukum pajak merupakan hukum yang bersifat khusus yang berdiri sendiri terpisah dari hukum lainnya. Hal ini dapat dimengerti oleh karena sifat dari aturan pajak itu sendiri yang tidak dapat dimasukkan seluruhnya ke dalam jenis hukum lainnya. Maka dari itu, mau tak mau hukum pajak mesti diterima sebagai bagian dari hukum positif yang berlaku di negara kita. Dengan begitu, keberadaan hukum pajak dapat menjadi khasanah tersendiri yang akan memperkaya perbendaharaan sistem hukum kita.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s