KONSEP TENTANG PENGHASILAN DAN PENGENAAN PAJAKNYA

Istilah penghasilan sudah umum dikenal dalam masyarakat. Pada umumnya penghasilan selalu dikaitkan dengan setiap arus kas yang masuk sehubungan dengan pekerjaan, kegiatan atau transaksi ekonomi yang dilakukan orang. Setiap orang yang mendapatkan penghasilan dikatakan mempunyai kemampuan atau potensi ekonomis untuk melakukan pengeluaran atau memupuk kekayaan. Oleh karena itu, penghasilan merupakan salah satu indikator yang tepat untuk mengukur tingkat kemampuan ekonomis seseorang. Itulah sebabnya mengapa menurut teori gaya pikul, pajak dibebankan sesuai dengan kesanggupan seseorang dalam melakukan pembayaran (ability to pay). Untuk pajak atas penghasilan misalnya, hampir semua sepakat bahwa orang yang mempunyai penghasilan lebih besar, sudah seharusnya bila menanggung  pajak yang lebih besar pula.

Definisi Penghasilan

Menurut akuntansi, penghasilan (income) didefinisikan sebagai suatu penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal (pemilik). Penghasilan ini timbul sebagai akibat dari adanya transaksi dan kejadian lain dari suatu entitas ekonomi. Termasuk ke dalam penghasilan adalah semua penambahan dalam ekuitas yang diakui selama periode transaksi atau kejadian ekonomi. Lebih lanjut dalam teori akuntansi disebutkan bahwa, penghasilan meliputi pendapatan (revenue) dan keuntungan (gain). Pendapatan  terjadi dari pelaksanaan aktivitas utama perusahaan yang biasa dikenal sebagai penjualan barang, imbalan atas jasa, bunga, deviden, royalti, dan sewa. Sedangkan keuntungan merupakan kenaikan manfaat ekonomi (selain pendapatan) yang timbul dari aktivitas tertentu, misalnya keuntungan dari pengalihan aktiva tetap, keuntungan akibat selisih kurs, pembebasan utang, dan lain-lain.

Definisi penghasilan menurut pajak menemukan karakternya tersendiri dalam bunyi Pasal 4 ayat (1) UU PPh. Di dalam pasal tersebut dikatakan bahwa, yang menjadi obyek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Secara spesifik UU PPh tidak membatasi penghasilan hanya berdasarkan kriteria-kriteria tertentu saja. UU PPh menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam arti luas. Namun demikian definisi ini masih berupa definisi abstrak atau konsepsional. Untuk memberikan pemahaman yang lebih konkret atas penghasilan, UU PPh telah menyediakan definisi operasionalnya. Telah diketahui bahwa sebagaimana tercantum dalam paragraf lengkap Pasal 4 ayat (1), disisipkan kata “termasuk” dengan menyebutkan jenis-jenis penghasilan yang merupakan obyek pajak. Kata “termasuk” mengisyaratkan bahwa penghasilan yang merupakan obyek pajak, tidak terbatas hanya pada yang disebutkan. Penyebutan secara lebih rinci dimaksudkan untuk memberikan contoh bahwa penghasilan yang merupakan obyek pajak diantaranya adalah seperti itu.

Penghasilan Menurut UU PPh

Pembahasan ini tidak dimaksudkan untuk menilai keunggulan dari masing-masing definisi penghasilan menurut akuntansi maupun menurut UU PPh, karena keduanya saling terkait dan melengkapi. Bagaimanapun juga, keduanya dapat diterapkan secara tepat pada ruang lingkup masing-masing serta dalam konteks yang berbeda. Namun disadari atau tidak, definisi penghasilan menurut akuntansi (baca : akuntansi komersial) dengan UU PPh dapat memberikan pengaruh yang sifatnya material, khususnya untuk tujuan perpajakan. Sebagaimana diketahui untuk tujuan perpajakan, penghasilan yang menjadi obyek pajak diselaraskan dengan misi yang diemban oleh otoritas pajak, yaitu dengan tetap memperhatikan aspek sosial-ekonomi dan rasa keadilan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari adanya jenis-jenis penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan pajak dan terdapat beberapa jenis penghasilan tertentu yang dikenakan pajak tersendiri.

Dalam definisi penghasilan menurut UU PPh, terdapat lima elemen penting yang sengaja diberikan (Dr. Gunadi : 2002). Pertama, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis, yakni penghasilan ditinjau dari aspek ekonomisnya, bukan secara akuntansi. Tampaknya UU PPh menganut pendekatan pertambahan (accretion concept of income) yang melihat wujud penghasilan dari indikasi adanya pertambahan kemampuan ekonomis Wajib Pajak tanpa memandang asal atau sumber penghasilan tersebut. Sedangkan konsep pendekatan sumber (source concept of income) yang mendefinisikan penghasilan atas dasar sumbernya, pernah dipakai oleh aturan pajak sebelum era reformasi perpajakan tahun 1983. Dapat disimpulkan bahwa pendekatan pertambahan lebih komprehensif cakupannya dan lebih efektif dalam menjaring penerimaan pajak. Kedua, istilah “yang diterima atau diperoleh” menunjukkan  saat pengakuan penghasilan baik diakui pada saat diterima (cash basis) ataupun diakui pada saat diperolehnya hak atas penghasilan (accrual basis). Pajak bisa menggunakan kedua-duanya tanpa tergantung pada penggunaan salah satunya. Contohnya adalah penghasilan yang merupakan obyek pemotongan atau pemungutan PPh, pajak dikenakan begitu penghasilan secara riil diterima walaupun mungkin secara akrual belum menjadi hak Wajib Pajak. Ketiga, istilah “baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia” menunjukkan cakupan geografis asal penghasilan yang mencakup basis global tanpa melihat letak sumber penghasilan (untuk Wajib Pajak dalam negeri). Keempat,  istilah “yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak” menunjuk pada pemanfaatan penghasilan. Pintu keluar penghasilan secara umum hanya terbatas pada tujuan konsumsi yaitu untuk menjaga kelangsungan hidup maupun untuk menambah kekayaan yang bisa diwujudkan dalam bentuk menabung atau investasi. Kelima, definisi penghasilan dikunci dengan istilah ”dengan nama dan dalam bentuk apapun” yang menegaskan bahwa UU PPh menganut konsep material, bukan formal. Ini artinya, ada atau tidaknya suatu penghasilan harus dilihat dari substansinya dan bukan sekadar pada nama.

Bila dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, UU PPh mengelompokkan penghasilan menjadi empat macam, yaitu :

  1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
  2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan;
  3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak maupun harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya;
  4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan penghasilan yang tidak dapat dimasukkan ke dalam tiga kategori di atas.

Pengelompokan jenis penghasilan ini sungguh tepat, sehingga tidak ada satu pun jenis penghasilan yang tidak dapat dimasukkan sebagai penghasilan menurut UU PPh, dengan begitu perlakuan pajaknya akan selalu bisa ditentukan.

Penghasilan dan Pengenaan Pajaknya

            Pada prinsipnya PPh dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh subyek pajak dalam tahun pajak. Yang menjadi subyek pajak adalah orang pribadi atau badan (tanpa mengabaikan warisan belum terbagi dan bentuk usaha tetap yang sebenarnya juga berbentuk orang pribadi atau badan) dengan obyek pajak berupa penghasilan dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Dengan demikian PPh hanya dikenakan pada akhir tahun saja pada saat seluruh penghasilan dalam suatu tahun pajak  selesai dihitung oleh Wajib Pajak.

            Sesuai dengan sistem self assesment, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sistem ini menghendaki administrasi perpajakan yang lebih rapi, terkendali, sederhana, mudah dipahami, dan tidak membebani Wajib Pajak dengan prosedur birokrasi yang rumit. Pihak otoritas pajak, dalam hal ini Ditjen Pajak, selalu mengupayakan agar regulasi fiskal tetap memelihara keseimbangan antara negara di satu sisi dengan masyarakat Wajib Pajak di sisi yang lain. Maka tidak heran apabila tata cara pengenaan PPh selalu dimodifikasi sesuai dengan kondisi yang berkembang di masyarakat tanpa mengganggu penerimaan negara.

            Pengenaan PPh secara final selain untuk kesederhanaan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam pelunasannya, juga dimaksudkan untuk menjamin kepastian penerimaan pajak bagi negara. Oleh karena itu pengenaan PPh final hanya diberlakukan untuk jenis-jenis penghasilan tertentu yang berisiko tidak akan dibayar pajaknya. Demikian pula dengan adanya mekanisme pemotongan atau pemungutan pajak (withholding tax system), seolah-olah terdapat jenis pajak baru selain PPh atas orang pribadi atau badan yang dikenakan di akhir tahun. Padahal sebenarnya tidaklah demikian.

Masih banyak orang belum paham bahwa pengenaan PPh Pasal 21, 22, 23/26 (termasuk juga PPh Pasal 24 dan 25) sebenarnya merupakan bagian dari mekanisme pengenaan PPh untuk Wajib Pajak orang pribadi atau badan. PPh yang dipotong/dipungut atau yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (kecuali yang final) pada akhirnya akan dikurangkan (dikreditkan) secara utuh dari perhitungan PPh terutang akhir tahun mereka di Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Jadi PPh yang dipotong/dipungut atau yang dibayar sendiri tersebut sesungguhnya merupakan pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Pelunasan itu diperlakukan sebagai “cicilan” terhadap PPh yang diperkirakan akan terutang selama tahun pajak yang bersangkutan. PPh yang sebenarnya terutang baru dapat dibuktikan nanti setelah akhir tahun pajak pada saat SPT Tahunan diisi dan disampaikan ke Kantor Pajak.

            Tarif PPh pun ditetapkan dengan memperhatikan karakteristik setiap penghasilan dan disesuaikan dengan mekanisme pemotongan/pemungutan pajak yang diberlakukan. Dari keempat kelompok penghasilan menurut UU PPh di atas, dapat kita rasakan adanya perbedaan dalam memperoleh masing-masing penghasilan tersebut. Penghasilan kelompok pertama dan kedua pada umumnya memerlukan usaha aktif. Dibutuhkan sejumlah biaya (cost) yang relatif besar untuk memperoleh penghasilan tersebut. Akan terasa kurang pas apabila yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan bruto. Juga dirasa kurang adil apabila diberlakukan tarif sepadan (flat rate) terhadap penghasilan yang dengan susah-payah orang berusaha memperolehnya. Untuk itu yang dijadikan dasar pengenaan pajak adalah penghasilan neto, yaitu penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya-biaya. Ini dapat dipandang sebagai suatu bentuk penghargaan terhadap hasil jerih-payah Wajib Pajak untuk memperoleh penghasilan itu. Sedangkan tarif yang diperlakukan adalah tarif berlapis (progressive rate)sebagaimana Pasal 17 UU PPh. Pemberlakuan tarif ini lebih memperhatikan aspek keadilan, terutama bagi Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan lebih rendah. Dalam praktiknya, pengenaan PPh seperti ini ditujukan untuk Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang menghitung sendiri penghasilannya di SPT Tahunan. Untuk PPh pemotongan/pemungutan, pada umumnya diberlakukan untuk pegawai atau karyawan tetap yang bekerja pada pemberi kerja (PPh Pasal 21).

            Hal yang berbeda dapat dilihat untuk kelompok penghasilan ketiga dan keempat. Keduanya dapat dikategorikan sebagai penghasilan pasif. Dalam memperoleh umumnya tidak diperlukan biaya yang relatif besar atau bahkan tidak ada. Memang benar bahwa penghasilan dari modal memerlukan investasi yang besar, namun itu hanya terjadi di awal saja, selanjutnya Wajib Pajak cukup menikmati hasilnya dengan relatif mudah. PPh untuk kelompok penghasilan ini akan lebih efektif dan efisien apabila pelunasannya dilakukan dengan mekanisme pemotongan/pemungutan. Contohnya adalah untuk PPh Pasal 23/26. Tarif yang diberlakukan adalah tarif sepadan dan dasar pengenaannya ditentukan dari penghasilan bruto atau dari suatu perkiraan penghasilan neto.

Bahasan mengenai konsep penghasilan dan pengenaan pajaknya seolah tidak akan pernah kehilangan relevansinya diulas kapanpun. Terlebih lagi bila dikaitkan dengan suasana menjelang tenggat penyampaian SPT Tahunan PPh. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, akan nyata terlihat bahwa Ditjen Pajak tidak mau ketinggalan dengan perkembangan teknologi informasi di luar sana. Sejumlah langkah maju telah dibuat, diantaranya dengan memodifikasi bentuk formulir SPT Tahunan, media penyimpan data, tata cara penyampaian, dan pengelolaannya. Namun kemajuan ini tetap tidak mengubah struktur dasar bangunan PPh yang telah lebih dulu eksis. Walhasil, tulisan ini diharapkan mampu menjadi momentum bagi kita semua untuk menyegarkan kembali pemahaman tentang PPh. Semoga.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s