KEBUTUHAN PAJAK AKAN SUATU INFORMASI KEUANGAN YANG AKURAT

Pengantar

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) baru saja menyelesaikan satu kerja besar, yaitu proyek penerimaan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun 1999 yang secara formal berakhir pada 31 Maret 2000 lalu. Sebagai salah satu lembaga pemerintah, DJP sangat berkepentingan dengan informasi keuangan Wajib Pajak yang disampaikan melalui SPT Tahunan. Karena sebagaimana diketahui, pemerintah dan berbagai lembaga yang berada dibawah kekuasaannya adalah pihak pemakai (user) laporan keuangan yang juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya (Standar Akuntansi Keuangan : Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan). Dengan demikian secara otomatis penyampaian informasi keuangan kepada DJP (melalui SPT Tahunan dengan format yang telah dibuatsedemikian rupa sesuai kebutuhan pajak) sudah menjadi kebutuhan pokok yang harus dilaksanakan oleh Wajib Pajak sesuai dengan tujuan laporan keuangan yang tidak boleh diabaikan.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa bagi sebagian besar Wajib Pajak, penyampaian SPT Tahunan kepada DJP lebih merupakan kewajiban yang membebani daripada sebagai kebutuhan. Maka tidak mengherankan apabila terkadang SPT Tahunan yang disampaikan cenderung asal buat, yang penting kewajiban telah terpenuhi. Tindakan seperti ini tidak jarang menyebabkan SPT yang disampaikan menjadi kurang informatif karena antara induk dengan lampiran kurang bersesuaian. Atau bahkan laporan keuangan yang dilampirkan pun terkadang kurang mendukung isi SPT, padahal kita tahu bahwa laporan keuangan merupakan dokumen sumber (source document) dalam pengisian SPT Tahunan. Belum lagi mengenai kesalahan-kesalahan pengisian yang berhubungan dengan masalah teknis perpajakan disebabkan kurangnya pengetahuan Wajib Pajak dalam bidang ini. Kejadian-kejadian tersebut patut disayangkan mengingat SPT Tahunan Pajak Penghasilan mempunyai arti yang sangat strategis bagi DJP. Dalam hal ini penulis tidak berbicara tentang materi atau jumlah kuantitatif yang dilaporkan, karena ini sangat berkaitan dengan kemampuan dan sumber daya yang tersedia pada masing-masing Wajib Pajak.

DJP sebagai lembaga yang paling berkompeten menangani masalah perpajakan beserta segenap aparatnya tidak henti-hentinya melakukan penerangan dan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat luas khususnya kepada para Wajib Pajak. Usaha ini telah dilakukan baik melalui kurikulum yang diajarkan di bidang pendidikan, seminar-seminar yang diadakan, media massa, dan sebagainya. Yang paling mutakhir adalah dengan telah dibukanya home page perpajakan melalui internet. Kesemuanya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan akan arti pentingnya pajak bagi kehidupan bernegara, sehingga diharapkan tumbuhnya komitmen yang kuat dari masyarakat untuk turut berpartisipasi di dalamnya.

Pengertian dan Fungsi SPT

Menurut UU KUP pengertian SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undahgan perpajakan. Namun dalam teknis pelaksanaannya fungsi SPT tidaklah terbatas semata-mata untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang sebagaimana termaktub dalam definisi di atas. Fungsi tersebut hanyalah satu dari sekian fungsi SPT dalam tataran teknis kerja DJP. Fungsi SPT selengkapnya dapat diuraikan berikut ini.

a. Sebagai Media Pelaporan 

Merupakan fungsi pokok SPT yang mencakup :

  • Sarana Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
  • Laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
  • Laporan pembayaran dari pemotong/pemungut tentang pemotongan/pemungutan pajak orang/badan lain dalam satu masa pajak yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
  • Sarana penelitian atas kebenaran perhitungan pajak yang terutang yang dilaporkan oleh para Wajib Pajak.

b. Sebagai Media Komunikasi

Betapapun, sebagai surat SPT tetap memegang peranan sebagai media komunikasi antara Wajib Pajak dengan DJP. Hubungan formal antara Wajib Pajak – Direktorat  Jenderal Pajak senantiasa terjalin melalui mekanisme penyampaian SPT ini. Dengan SPT, DJP dapat mengetahui keadaan keuangan dan usaha yang dilaporkan Wajib Pajak untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan selanjutnya. Sedangkan bagi Wajib Pajak, SPT merupakan sarana untuk mengungkapkan kondisi keuangan riil yang terjadi dan apa yang diinginkan oleh Wajib Pajak sebagai konsekuensi atas laporannya itu.

c. Sebagai Data Masukan/Informasi Bagi DJP

Pengisian SPT dan pengungkapan laporan secara lengkap dan jelas akan sangat membantu tugas-tugas DJP, terutama menyangkut tugas pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan. Semakin lengkap data/informasi yang disampaikan oleh Wajib Pajak, akan semakin mudah bagi fiskus dalam melakukan analisa dan penentuan ruang lingkup pemeriksaannya. Demikian juga bila data/informasi yang disampaikan tersebut benar dan akurat, maka akan semakin kecil kemungkinan terjadi bias yang besar dalam pemeriksaan di lapangan. Jadi sesungguhnya kebutuhan akan pengungkapan data/informasi yang benar dan akurat merupakan kepentingan Wajib Pajak juga.

d. Sebagai Alat Kontrol Bagi DJP

Satu hal yang pasti bahwa dengan mekanisme penyampaian SPT, akan dapat diawasi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Bahkan tujuan dari pemeriksaan pajak itu sendiri adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dan satu dari kewajiban tersebut adalah penyampaian SPT. Maka jelas bahwa kewajiban penyampaian SPT ini tetap efektif dijadikan tolok ukur oleh DJP dalam menetapkan kebijakan pemeriksaan pajak. Disamping itu data yang terkait dengan materi SPT berguna sebagai bahan pembuatan berbagai laporan intern DJP, baik yang bersifat evaluatif maupun yang bersifat prediktif.

Laporan Keuangan Sebagai Dokumen Sumber

Bagi Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan, khususnya Wajib Pajak badan, laporan keuangan adalah produk akhir dari serangkaian proses pencatatan yang terjadi selama satu periode siklus akuntansi (lazim disebut tahun buku). Sampai dengan tanggal tertentu dimana satu periode siklus akuntansi normal berakhir, Wajib Pajak harus menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja perusahaan serta perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai laporan keuangan. Informasi posisi keuangan terutama disediakan oleh neraca, informasi kinerja terutama disediakan dalam laporan laba-rugi, sedangkan informasi perubahan posisi keuangan disajikan dalam laporan tersendiri.

Untuk keperluan pajak, UU KUP menyatakan bahwa pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan harus dilengkapi dengan laporan keuangan. Sedangkan DJP telah mensyaratkan bahwa sekurang-kurangnya laporan keuangan harus memuat perhitungan laba-rugi, neraca dan daftar penghitungan penyusutan/amortisasi (Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-35/PJ./2000 tanggal 11 Pebruari 2000). Namun keberadaan laporan keuangan itu sendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Mengapa? Sebab dalam penyusunan SPT Tahunan Pajak Penghasilan, laporan keuangan (terutama perhitungan laba-rugi) bertindak sebagai dokumen sumber (source document) darimana angka-angka dalam SPT induk diperoleh. Dalam pengertian terbalik dengan fungsi pokok SPT, dapat dikatakan bahwa sesungguhnya SPT Tahunan Pajak Penghasilan hanyalah alat yang mengarahkan kepada perhitungan pajak terutang saja diantara kebutuhan umum DJP sebagai pemakai laporan keuangan Wajib Pajak. Terlepas dari aspek materi atau nilai kuantitatif yang dilaporkan, penting kiranya bagi setiap Wajib Pajak untuk memperhatikan karakteristik kualitatif laporan keuangan yang akan membuat informasi dalam laporan keuangan menjadi berguna bagi pemakai. Menurut Standar Akuntansi Keuangan terdapat empat karakteristik kualitatif pokok laporan keuangan, yaitu:

a. Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Dalam konteks pajak, mutlak diperlukan adanya laporan keuangan yang memperlihatkan daya dukung sepenuhnya terhadap SPT Tahunan Pajak Penghasilan. lni artinya laporan keuangan harus dapat menampilkan item-item dan maksud yang jelas agar dapat segera dimengerti dan dipahami oleh pemakai. Sehingga dapat  dicegah timbulnya salah penafsiran (misinterpretasi) yang sebenarnya tidak perlu terjadi antara aparat DJP dengan Wajib Pajak di kemudian hari.

b. Relevan

Agar bermanfaat, laporan keuangan harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Laporan keuangan dipandang memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu. Khusus untuk tujuan pajak disyaratkan agar Wajib Pajak menyajikan rekonsiliasi fiskal sebagai pelengkap laporan keuangan. Rekonsiliasi fiskal harus dibuat sebagai konsekuensi wajar atas adanya perbedaan-perbedaan dalam pembukuan menurut Wajib Pajak (komersial) dengan menurut pajak (fiskal). Perbedaan-perbedaan ini meliputi beda sementara (temporary different) yang terjadi karena Wajib Pajak menerapkan metode dan perlakuan yang berbeda dengan pajak dalam masalah pengakuan pendapatan dan atau biaya. Dan apa yang disebut beda tetap (permanent different) yang terjadi karena dalam ketentuan peraturan perundang-undangan menegaskan adanya jenis pendapatan yang tidak boleh dimasukkan dan atau biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan.

DJP tidak menetapkan format khusus yang baku untuk menyajikan koreksi-koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial Wajib Pajak. Hal ini agar lebih memberikan Keleluasaan kepada setiap Wajib Pajak untuk menyajikannya sesuai dengan keinginan dan kondisi masing-masing. Namun hendaknya perlu diperhatikan agar dalam penyajiannya tetap dapat ditelusuri keadaan pos-pos sebelum dan sesudah koreksi. Jadi bagaimanapun, penyajian rekonsiliasi fiskal akan menambah bobot relevansi suatu laporan keuangan, karena sesungguhnya yang menjadi titik kritis dari hubungan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal justru terletak pada rekonsiliasi fiskal ini.

c. Andal

Informasi keuangan memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Karakteristik andal mencakup penyajian jujur, substansi mengungguli bentuk, netralitas, pertimbangan sehat dan kelengkapan. Secara khusus karakteristik ini menghendaki agar laporan keuangan dapat disajikan secara wajar sebagaimana yang seharusnya, lebih mementingkan isi daripada sekadar bentuk, tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang hanya menguntungkan beberapa pihak sementara ada pihak lain yang dirugikan, selalu mengedepankan unsur kehati-hatian dan pertimbangan rasional pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian agar terbebas dari salah saji material dan tetap mengutamakan kelengkapan dalam setiap pengungkapan informasi. Pendeknya karakteristik andal sangat menghindari penyajian laporan keuangan yang mempunyai kesan “window dressed’  yang hanya mementingkan bentuk tampilan luar menjadi seolah-olah baik tetapi sebenarnya rapuh di dalamnya.

d. Dapat Diperbandingkan

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten, antar periode yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda. Implikasi penting dari karakteristik dapat diperbandingkan adalah bahwa pemakai harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Para pemakai harus dimungkinkan untuk dapat mengidentifikasi perbedaan kebijakan akuntansi yang diberlakukan untuk transaksi serta peristiwa lain yang sama dari periode ke periode berikutnya dalam satu perusahaan dan dalam perusahaan yang berbeda. Untuk itu ketaatan pada Standar Akuntansi Keuangan, termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan akan membantu pencapaian daya banding yang lebih besar.

Penutup

Keakuratan informasi keuangan tidak bisa tidak, akan mempengaruhi penilaian terhadap mutu dan kinerja suatu perusahaan secara keseluruhan. Terlebih lagi apabila Wajib Pajak merupakan perusahaan besar atau go public, dengan multiplier effect  yang ditimbulkan sudah barang tentu implikasi yang ditimbulkan juga akan lebih besar. Hal ini wajar karena pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dengan Wajib Pajak meliputi skala yang lebih luas lagi. Bagi Wajib Pajak seperti ini, kebutuhan untuk menerbitkan suatu informasi keuangan berarti merupakan bentuk pertanggungjawaban publik (public accountability) yang sangat menentukan bagi perjalanan ke depan. Untuk itu dituntut profesionalisme dan kemauan keras dari pihak manajemen untuk mewujudkannya, karena manajemenlah pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal ini.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s