PERLAKUAN PPh ATAS ZAKAT PERUSAHAAN (Sebuah Solusi Interpretatif)

Pada bulan-bulan terakhir menjelang tahun 2000 sempat muncul polemik di media massa seputar permasalahan pajak dan zakat. Polemik lebih mengemuka lagi dengan  disahkannya UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Pasal 14 ayat (3) undang-undang ini disebutkan bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari Wajib Pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Padahal sama-sama kita ketahui bahwa saat itu perlakuan pajak atas zakat belum diatur secara khusus dalam ketentuan pajak. Maka orang pun lantas mengaitkan pajak  dengan zakat menurut versi mereka masing-masing.

Kontroversi mengenai hubungan pajak dan zakat ini mereda begitu disahkan UU Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang berlaku mulai 1 Januari 2001. Pasal 9 ayat (1) huruf g mengatur perlakuan PPh atas zakat, yaitu zakat sebagai pengurang dalam menentukan penghasilan kena pajak. Secara jelas zakat diperlakukan sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto. Adapun dari sisi penerimanya, baik badan/lembaga amil zakat maupun yang berhak, zakat tidak termasuk sebagai objek pajak. Ini diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a. Dengan demikian menjadi jelaslah posisi zakat di dalam penghitungan pajak karena UU PPh telah mengakomodasikannya.

Apabila kita simak lebih jauh, Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh menyebutkan bahwa zakat yang boleh dikurangkan sebagai biaya adalah zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh WP Orang Pribadi pemeluk agama Islam dan atau WP Badan Dalam Negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam. Perlakuan PPh atas zakat yang dibayarkan oleh WP OP barangkali dapat langsung diterapkan dalam praktik, tetapi akan berpotensi menimbulkan masalah apabila yang membayarkannya adalah WP Badan. Ini berkenaan dengan masih tidak jelasnya definisi operasional WP Badan yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam.

Zakat dalam Akuntansi Komersial

            Sebelum membahas secara detail perlakuan PPh atas zakat, ada baiknya kita menengok lebih dahulu perlakuan akuntansinya. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) kita memperlakukan pengeluaran zakat sama seperti pengeluaran untuk sumbangan atau bantuan. Zakat, sumbangan atau bantuan meski sama-sama tidak berkaitan langsung dengan usaha untuk memperoleh laba, tetapi secara nyata terdapat pengeluaran yang membebani perusahaan. Sehingga apabila bertitik tolak dari konsep all-inclusive of income, maka perlakuan zakat dalam pembukuan akuntansi komersial sudah jelas, yaitu sebagai biaya. Atas dasar inilah maka akuntansi mengakuinya sebagai beban dalam penetapan laba-rugi bersih periode berjalan. Perlakuan ini bisa kita temukan dalam Interpretasi SAK (ISAK) Nomor 03.

            Dari sisi penerimanya, SAK tidak secara khusus mengatur perlakuan akuntansi atas zakat ini. Namun bagi badan/lembaga amil zakat, secara akuntansi mereka akan mencatat zakat ini sebagai harta titipan yang harus disalurkan kepada yang berhak. Unsur penghasilan bagi mereka adalah bagian dari zakat yang memang diperbolehkan oleh aturan syariat Islam untuk pengurus zakat (amil zakat). Sedangkan penerimaan zakat bagi orang pribadi yang berhak berada di luar konteks perlakuan akuntansi karena mereka tentunya berasal dari kalangan yang tidak menyelenggarakan pembukuan.

Zakat Dalam Tinjauan UU PPh

            Seperti halnya dalam akuntansi komersial, pada dasarnya PPh juga memperlakukan zakat sama dengan pengeluaran untuk bantuan atau sumbangan. Hal ini bisa kita lihat dalam bunyi teks Pasal 4 ayat (3) huruf a UU PPh. Bagi penerimanya zakat bukan termasuk obyek pajak. Sehingga tidak akan dikenakan pajak di tingkat penerima. Akan tetapi ada klausa tambahan dalam bunyi teks pasal di atas, yaitu : “sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan”.  Seolah-olah jika tidak memenuhi syarat itu, zakat akan dikenakan pajak.

            Jika kita kaji lebih lanjut, syarat dalam klausa tambahan itu sebenarnya hanya berlaku bagi bantuan, sumbangan dan juga bagi harta hibahan. Ini disebabkan oleh karena aturan untuk zakat sendiri telah ditambahkan secara spesifik pada pasal tersebut. Di situ disebutkan bahwa yang bukan termasuk sebagai objek pajak adalah bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh… dan seterusnya. Dengan demikian tanpa memenuhi syarat dalam klausa tambahan itu pun selamanya zakat bukan merupakan objek pajak bagi yang menerima.

            Sebenarnya yang menjadi pokok masalah adalah perlakuan PPh atas zakat ditinjau dari sisi pihak yang mengeluarkan zakat. UU Nomor 38 memberikan solusi bahwa zakat yang telah dikeluarkan dapat dikurangkan dari laba. Kata ‘laba’ mencerminkan suatu penghasilan bersih yang hanya dapat dihitung bila menggunakan pembukuan. Sedangkan pembukuan lazimnya digunakan oleh perusahaan komersial yang bertujuan memupuk laba. Jadi UU ini memberi kesan kuat ingin memberikan ‘fasilitas pajak’ bagi para perusahaan pembayar zakat. Caranya ialah dengan memperlakukan zakat sebagai pengurang pajak mereka.

            Secara operasional guna merealisasikan pemberian ‘fasilitas pajak’ tersebut tentu  harus diatur dengan ketentuan yang memiliki otoritas langsung dalam bidang perpajakan. UU PPh tahun 2000 telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlakuan zakat perusahaan ini. Lantas timbul pertanyaan, apakah semua zakat yang dibayarkan oleh perusahaan boleh dikurangkan sebagai biaya. Dengan tegas UU PPh memberi batasan (restriction) terhadap zakat yang boleh dikurangkan sebagai biaya perusahaan. Batasan itu dapat dirinci sebagai berikut :

  1. zakat tersebut harus nyata-nyata dibayarkan kepada badan/lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
  2. zakat tersebut berkenaan dengan penghasilan yang merupakan objek pajak; dan
  3. zakat hanya dapat dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak pada tahun zakat tersebut dibayarkan.

            Sebagaimana diketahui perlakuan PPh terhadap biaya-biaya secara umum menganut prinsip realisasi. Artinya biaya hanya boleh dikurangkan dari penghasilan WP apabila secara nyata (berdasarkan bukti yang sah dan valid) telah terdapat pengeluaran kas. Tampaknya karena PPh memperlakukan zakat sebagai biaya, maka yang boleh dikurangkan hanya zakat yang benar-benar telah dikeluarkan secara kas.

            Terkait langsung dengan batasan di atas ialah kepada siapa zakat tadi dibayarkan. PPh hanya membolehkan zakat yang dibayarkan kepada badan/lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam UU Pengelolaan Zakat sebagai biaya perusahaan. Zakat yang dibayarkan kepada badan/lembaga selain yang dimaksud tidak dapat diakui sebagai biaya. Contoh badan/lembaga yang dimaksud adalah : Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 8 tahun 2001 dan lembaga-lembaga amil zakat lainnya yang telah mendapatkan pengesahan dari Pemerintah (c.q. Departemen Agama).

            Sedangkan batasan untuk penghasilan yang dikeluarkan zakatnya, hanya boleh untuk penghasilan yang merupakan obyek pajak. Yang dimaksud adalah penghasilan yang dikenakan PPh dengan tarif umum (non-final). Kalau kita perhatikan ternyata PPh hanya mengakui zakat atas penghasilan saja. Artinya tidak semua jenis zakat boleh dikurangkan sebagai biaya perusahaan. Dengan demikian tertutup kemungkinan bagi beberapa jenis zakat lainnya untuk diperlakukan sebagai biaya, seperti misalnya : zakat fitrah dan zakat maal.

            Batasan terakhir berhubungan dengan teknis pembebanan zakat sebagai pengurang penghasilan perusahaan. UU PPh mengatur bahwa zakat hanya boleh dikurangkan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak pada tahun pajak yang sama dengan tahun saat zakat itu dibayarkan. Seandainya WP akan menghitung PPh perusahaan tahun pajak 2002, maka zakat yang boleh dikurangkan hanya zakat yang dibayarkan secara kas selama tahun itu. Ketentuan PPh tidak mengatur secara khusus tahun diperolehnya penghasilan yang dibayarkan zakatnya. Ini dapat menciptakan celah bagi WP untuk dengan sengaja mengalihkan atau mengumpulkan pembayaran zakat di satu tahun pajak.

Badan yang Dimiliki Oleh Pemeluk Agama Islam

            Mengingat yang menjadi subjek dalam bahasan ini adalah pihak pembayar zakat, maka uraian berikut menjadi penting disimak. Kita tahu bahwa menurut UU PPh yang dapat mengurangkan zakat sebagai biaya adalah WP OP pemeluk agama Islam dan atau WP badan DN yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam. Barangkali tidak banyak perdebatan untuk perlakuan PPh atas zakat bagi WP OP. Ini dikarenakan karakteristik WP OP berbeda dengan WP Badan. WP OP dapat mewakili, bertindak, dan bertanggung jawab atas nama pribadinya. Tidak demikian halnya dengan WP Badan. Seperti telah disinggung, ada potensi masalah yang dapat ditimbulkannya.

            Sesungguhnya penyebutan istilah ‘perusahaan’ untuk mewakili WP Badan tidak sepenuhnya tepat. Dalam praktiknya dapat saja perusahaan dimiliki oleh orang pribadi, tidak harus berbentuk badan hukum. Namun dalam masyarakat sebutan ‘zakat perusahaan’ sudah telanjur lekat di benak kita sebagai zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan berbentuk badan. Sehingga mau tidak mau kita pakai juga sebutan ini menjadi sebuah istilah yang lazim.

            UU PPh bermaksud memberi batasan kepada WP Badan yang boleh mengurangkan zakat dari penghasilan mereka. Sikap konservatif ini ditunjukkan dengan menyebutkan kriteria WP Badan Dalam Negeri yang dimiliki oleh  pemeluk agama Islam. Apabila kita cermati yang menjadi inti masalah di sini bukan pada kata ‘pemeluk agama Islam’. Karena zakat memang hanya diperuntukkan bagi pemeluk agama Islam saja. Tetapi justru pada kata ‘yang dimiliki’. Kata ‘yang dimiliki’ tentulah mengandung maksud adanya hak kepemilikan. Padahal atas hak kepemilikan ini bisa diinterpretasikan secara kuantitatif maupun kualitatif. Inilah yang dapat memicu silang-pendapat.

            Hak kepemilikan badan secara kuantitatif dapat diketahui dari persentase penyertaan saham ke dalam perusahaan atau dari jumlah pemilikan orang-perorang. Jika ini yang menjadi kriteria, maka ketentuan PPh seharusnya memberikan batasan yang jelas. Misalnya dengan menyatakan “WP Badan DN yang sekurang-kurangnya 50% kepemilikannya dipegang oleh pemeluk agama Islam”. Aturan yang ada sekarang melepaskan begitu saja pemahaman kriteria tersebut kepada masyarakat. Hingga seolah-olah mengesankan bahwa kepemilikan itu harus 100%. WP Badan yang kurang dari itu tidak berhak untuk mengurangkan zakat sebagai biaya.

            Apabila kriteria yang mengambang ini terus dipertahankan, bukan tidak mungkin akan berimplikasi pada masalah perlakuan pajak yang tidak sama. Perusahaan yang 100% dimiliki oleh pemeluk agama Islam akan selalu mengurangkan zakatnya dari penghasilan mereka. Sementara yang kurang dari itu tidak boleh, padahal zakat perusahaannya telah nyata-nyata dibayarkan.

            Dalam beberapa literatur fikih Islam kontemporer tentang zakat, pengeluaran zakat bagi perusahaan yang tidak seluruh modalnya dimiliki oleh orang Islam tetap dapat dilakukan. Zakat ini hanya dikeluarkan untuk bagian laba yang besarnya sebanding dengan jumlah modal disetor dari pemilik beragama Islam. Adapun perusahaan tersebut dapat berbentuk sebuah syirkah (kerjasama) atau serikat (persekutuan). Dalam konteks sekarang, perusahaan dimaksud adalah : PT, CV, firma, kongsi, yayasan, koperasi, dan lain-lain. Intinya adalah satu perusahaan yang modalnya merupakan gabungan dari beberapa orang atau pemilik.

            Sedangkan tengara kepemilikan secara kualitatif agak susah didefinisikan. Jika kita tengok Pasal 18 ayat (4) UU PPh, di situ diatur masalah hubungan istimewa. Pada salah satunya diatur bahwa hubungan istimewa dianggap ada apabila WP menguasai WP lainnya. Kata ‘menguasai’ dijelaskan dapat melalui manajemen atau penggunaan teknologi, walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan. Sebenarnya kriteria ini bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif. Namun kiranya akan dapat dengan mudah dimentahkan kembali. Yakni dengan adanya kenyataan bahwa ‘penguasaan’ tentulah tidak sama dengan ‘hak kepemilikan’.

Jenis Zakat Perusahaan

            Bagi sebagian besar WP perusahaan berbentuk badan, minimnya panduan tentang perlakuan PPh atas zakat perusahaan dapat menimbulkan keragu-raguan. Selain masalah kepemilikan oleh pemeluk agama Islam, keragu-raguan dapat terjadi pada jenis zakat atas penghasilan yang boleh dikurangkan. Rupanya hal ini lebih disebabkan oleh adanya perbedaan terminologi zakat atas penghasilan antara PPh dengan fikih Islam. Istilah penghasilan sendiri telah begitu jelas dan luas didefinisikan dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh.  Perbedaan ini harus segera dicarikan solusinya.

            Zakat atas penghasilan menurut PPh tidak bisa secara langsung disamakan dengan zakat penghasilan atau profesi menurut fikih Islam. Zakat penghasilan atau profesi pada umumnya dibayarkan oleh orang pribadi beragama Islam atas penghasilan yang diperolehnya dari menjalankan pekerjaan atau profesinya. Walaupun nama keduanya mirip, tetapi dari sini saja dapat disimpulkan bahwa zakat penghasilan atau profesi bukanlah termasuk ke dalam zakat perusahaan dimaksud.

            Substansi penghasilan menurut PPh adalah setiap adanya tambahan kemampuan ekonomis. Jadi zakat atas penghasilan menurut PPh seharusnya diterapkan juga atas zakat-zakat yang dikeluarkan karena adanya unsur tambahan kemampuan ekonomis dari pemilik harta atau modal perusahaan. Dengan demikian jenis-jenis zakat seperti : zakat hasil investasi, zakat kegiatan perdagangan/perniagaan, zakat hasil pertanian, zakat hewan ternak, zakat hasil tambang, serta zakat atas laba perusahaan pada umumnya menurut syariat Islam dapat digolongkan sebagai zakat atas penghasilan menurut PPh. Ini mengakibatkan cakupan pengertian zakat perusahaan menjadi lebih luas. Tetapi kalau kita lihat dalam dunia realitas, memang demikianlah adanya. Perusahaan dapat bergerak di segala bidang termasuk : bidang investasi, perdagangan, pertanian, peternakan, dan pertambangan. Aturan zakat pada masing-masing bidang tersebut tunduk pada ketentuan syariat Islam.

            Untuk zakat yang dikeluarkan bukan karena adanya unsur tambahan kemampuan ekonomis tidak bisa digolongkan sebagai zakat atas penghasilan menurut PPh. Jadi atas zakat fitrah dan zakat atas harta benda (zakat maal) seperti zakat emas/perak, zakat uang simpanan, dan zakat harta lainnya tidak bisa dikurangkan sebagai biaya. Alasannya, zakat jenis ini hanya dikeluarkan semata-mata karena adanya unsur kecukupan atau sekedar kepemilikan atas harta benda. Sehingga tentu saja tidak memenuhi syarat adanya unsur tambahan kemampuan ekonomis.

Besarnya Tarif Zakat yang Boleh Dikurangkan

            Sejauh ini ketentuan PPh  tidak mengatur secara tegas besarnya tarif zakat atas penghasilan yang boleh dikurangkan sebagai biaya. Ada kekhawatiran sementara pihak bahwa WP akan mengalihkan beban pajak dengan cara memperbesar jumlah zakat. Sebagaimana diketahui besarnya tarif zakat dalam fikih Islam dapat bervariasi, tergantung pada jenisnya.  Besarnya dapat 2,5%, 5%, 10% atau 20% dari jumlah yang menjadi dasar pengenaannya. Padahal angka-angka tersebut hanya menunjukkan batas atau kadar minimal yang wajib dibayarkan. Ini artinya WP dapat mengeluarkan zakat melebihi kadar minimalnya kapan saja dia mau.

            Namun kekhawatiran akan terjadinya erosi penerimaan pajak dari perlakuan zakat ini seharusnya juga tidak boleh terlalu berlebihan. Hal ini disebabkan oleh karena PPh telah memperlakukan zakat sebagai biaya yang boleh dikurangkan (deductible), bukan sebagai kredit pajak (creditable). Dengan demikian efek pengurangan zakat terhadap pajak terutang tidaklah sebesar apabila zakat diperlakukan sebagai kredit pajak. Secara sederhana dapat diberikan ilustrasi sebagai berikut. Dengan asumsi seluruh modal dimiliki oleh pemeluk agama Islam, WP masih melaporkan perolehan Penghasilan Kena Pajak positif. WP telah mengeluarkan zakat 10% atas laba bersihnya (WP perusahaan perkebunan). Lapisan tertinggi tarif PPh WP Badan adalah 30%. Maka tarif efektif zakat yang akan mengurangi pajak sebenarnya hanyalah 10% x  30% atau  sebesar 3% saja dari laba bersihnya. Jika tarif zakat dan pajaknya lebih kecil dari itu, maka efek pengurangan pajaknya menjadi tidak signifikan lagi.

            Jarang terjadi kasus WP melaporkan penghasilan neto fiskal menjadi nihil atau rugi hanya karena yang bersangkutan sengaja melaporkan zakatnya terlalu tinggi. Kalau ini terjadi juga, aparat pajak dapat saja mempertanyakan kebenaran laporannya tersebut. Apabila terdapat indikasi pembayaran zakat yang melebihi kewajaran, masih tetap terbuka kemungkinan dilakukan tindakan koreksi fiskal.

            Oleh karena itu, penetapan batas maksimal zakat atas penghasilan yang boleh dikurangkan sebagai biaya tampaknya masih perlu dilakukan. Selain untuk tujuan pengamanan penerimaan, juga diharapkan adanya kesederhanaan dalam penghitungannya bagi WP, serta tersedianya data sekunder sebagai pembanding bagi aparat.

            Penetapan batas maksimal zakat atas penghasilan, misalnya 2,5% dari Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi zakat tersebut, akan membantu WP membuat perencanaan jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Sekaligus akan menjadikan waktu pembayaran zakat menjadi lebih teratur, yakni di setiap akhir tahun pajak. Bagi aparat, jumlah tarif zakat yang sudah pasti bisa dijadikan data sekunder yang dapat dibandingkan dengan data pajak lainnya. Dengan begitu kebenaran atau kewajaran jumlah biaya yang dilaporkan akan dapat diuji dengan lebih akurat.

Contoh Penghitungan

            Berikut ini disajikan contoh kasus penghitungan zakat yang dapat dikurangkan untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak.

CV. ABC adalah perusahaan perdagangan alat-alat perlengkapan rumah tangga. 60% modal perusahaan dimiliki oleh pemeluk agama Islam. Di bawah ini data usaha selama tahun 2002 :

Peredaran Usaha:1.200.000.000 
Harga Pokok Penjualan:800.000.000 
Laba Kotor:400.000.000 
Biaya Usaha:250.000.000 
Laba Bersih sebelum zakat:150.000.000 
Tarif zakat 2,5% dari penghasilan neto setelah zakat
 
Perhitungan zakat perusahaan
Bagian laba bersih yang dibayarkan zakatnya : 60% x Rp 150.000.000 = Rp 90.000.000
Dasar pengenaan zakat : 100/102,5 x Rp 90.000.000 = Rp 87.804.878
Jumlah zakat yang dibayarkan : 2,5% x Rp 87.804.878 = Rp 2.195.122
 
Laba bersih sesudah zakat : Rp 150.000.000 – Rp 2.195.122 = Rp 147.804.878
Jumlah ini juga merupakan Penghasilan Kena Pajak = Rp 147.804.878
PPh terutang dihitung seperti biasa :
10% x Rp 50.000.000 = Rp   5.000.000
15% x Rp 50.000.000 = Rp   7.500.000
30% x Rp 47.804.878 = Rp 14.341.463 
Jumlah PPh terutang   = Rp 26.841.463
 
Laba bersih sesudah zakat dan pajak : Rp 150.000.000 – Rp 2.195.122 – Rp 26.841.463
= Rp 120.963.415
 
Seandainya sisa laba tersebut akan dibagikan kepada pemilik modal, maka bagian laba
dari pemilik yang bukan pemeluk agama Islam dihitung sebagai berikut :
Bagian laba bersih sebelum zakat : 40% x Rp 150.000.000 = Rp 60.000.000
Jumlah PPh terutang bagiannya : ( 10% x Rp 50.000.000 ) + ( 15% x Rp 10.000.000 )
= Rp 6.500.000
Bagian sisa laba yang diterima : Rp 60.000.000 – Rp 6.500.000 = Rp 53.500.000
Dengan demikian bagian sisa laba yang akan diterima pemilik pemeluk agama Islam
sebesar : Rp 120.963.415 – Rp 53.500.000 = Rp 67.463.415

Simpulan

             Zakat di dalam ketentuan pajak memiliki posisi yang cukup unik. Setidaknya bila dikaitkan dengan perlakuan PPh atas biaya-biaya yang selama ini menganut prinsip deductile – taxable. Untuk zakat prinsip tersebut berubah menjadi deductible – non taxable. Ini dapat dipandang sebagai langkah maju yang cukup berani dari Pemerintah. Karena perlakuan ini akan berpotensi mengikis penerimaan pajak. Namun di sisi lain, tidak bisa dipungkiri bahwa zakat adalah sebuah realitas yang eksis di tengah masyarakat. Bahkan zakat telah memiliki legalitas yang cukup kuat dalam konstitusi kita, yaitu dengan disahkannya UU Nomor 38 tahun 1999. Maka wajar bila zakat memperoleh perlakuan khusus di dalam ketentuan pajak.

            Terlepas dari adanya kontroversi perlakuan PPh atas zakat ini, tampaknya masih diperlukan lagi adanya ketegasan mengenai petunjuk pelaksanaannya. Dengan begitu kesimpangsiuran dan kemungkinan penyimpangan yang terjadi dalam praktik dapat diminimalkan. Terakhir yang perlu disadari adalah bahwa pajak dan zakat merupakan dua buah sistem dengan substansi, otoritas dan mekanisme yang berbeda. Keduanya akan tetap berjalan secara paralel, tidak untuk saling mengeliminasi satu sama lain.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s