REFORMASI PERPAJAKAN: MENUJU SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN YANG MENOPANG PENERIMAAN PAJAK

Pajak sebagai ujung tombak penerimaan negara untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tidak bisa berhasil tanpa dukungan sistem administrasi perpajakan yang baik. Hal ini disebabkan oleh karena sistem administrasi perpajakan merupakan salah satu pilar penting sistem perpajakan yang memiliki akses langsung terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan para wajib pajak. Sehingga apabila sistem administrasi perpajakan tersebut mampu mengakomodasi kepentingan para Wajib Pajak, niscaya kepatuhan pemenuhan perpajakan mereka akan semakin meningkat dan disinyalir akan berujung pada peningkatan penerimaan pajak. Untuk itulah, sangat penting kiranya reformasi perpajakan nasional yang terus berjalan dewasa ini selalu memperhatikan perbaikan sistem administrasi perpajakan.

Keywords : sistem administrasi perpajakan, reformasi perpajakan.

Reformasi Perpajakan Nasional

Dari tahun ke tahun porsi penerimaan pajak dalam APBN kita terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Padahal pada akhir tahun 1970-an atau awal tahun 1980-an, penerimaan negara masih bertumpu dari sektor minyak dan gas bumi (migas). Namun, seiring dengan dinamika pasar minyak dunia yang kurang menguntungkan, dominasi penerimaan dari sektor migas lambat-laun mulai menyusut. Pemerintah tidak lagi mengandalkan penerimaan negara dari sektor ini. Kemudian dicarilah alternatif penerimaan dari sektor lain yang relatif aman dan mampu mendukung kesinambungan anggaran. Maka dipilihlah pajak sebagai primadona baru penerimaan negara.

Dalam perkembangannya, selama lebih dari dua dasawarsa terakhir, penerimaan dari sektor pajak mengalami tren yang selalu meningkat. Hingga saat ini tidak kurang dari 80% APBN dibiayai oleh penerimaan dari sektor pajak. Sebagai sebuah kebijakan yang lebih memandang ke dalam (inward looking policy), penerimaan dari sektor pajak diharapkan mampu mengurangi ketergantungan dari utang luar negeri serta mampu membangkitkan kembali kepercayaan diri bangsa kita di hadapan bangsa-bangsa lain di dunia. Ini selaras benar dengan visi yang diemban oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku otoritas pajak yang berkompeten di negeri ini, yaitu: “Menjadi institusi penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara.”

Terhitung mulai 1983, kita memasuki babak baru regulasi fiskal. Pada tahun tersebut telah dilakukan pembaruan yang fundamental terhadap keseluruhan sistem perpajakan kita. Jika sebelumnya sebagian besar aturan pajak masih merupakan produk lama warisan kolonial, maka sejak tahun itu kita sudah memakai undang-undang yang bersumberkan pada hukum nasional. Tercatat ada tiga paket undang-undang perpajakan yang dihasilkan pada saat itu, yaitu :  UU Nomor 6 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (disingkat UU KUP), UU Nomor 7 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), dan UU Nomor 8 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN).

Momentum penting 1983 juga merombak total sistem perpajakan kita dari sistem official assessment menjadi sistem self assessment. Seperti diketahui, kedua sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai ciri dan corak tersendiri yang sangat jauh perbedaannya. Perbedaan ini dilatarbelakangi oleh akar historis yang panjang dan landasan filosofis yang berubah sesuai dengan zamannya. Pada masa kolonial, undang-undang perpajakan dibuat semata-mata hanya untuk menghimpun dana bagi pemerintah penjajahan dalam rangka mempertahankan dan memperbesar kekuasaannya di tanah air kita. Oleh karena itu pemungutan pajak pada saat itu dirasakan sangat memberatkan rakyat, jauh dari aspek keadilan, serta mengesampingkan hak asasi rakyat. Pajak hanyalah merupakan kewajiban semata-mata yang harus dijalankan rakyat secara patuh dan pelaksanaannya pun sangat tergantung pada aparat pajak.

Sistem self assessment dalam pemungutan pajak mempunyai ciri dan coraknya tersendiri. Ada tiga prinsip pokok yang menjadi ciri dan corak sistem self assessment, yaitu:

  1. Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta Wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional;
  2. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak  sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam perundang-undangan perpajakan;
  3. Anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang, sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak.

Jadi jelaslah bahwa sistem pemungutan pajak yang diterapkan sekarang ini telah memberikan kepercayaan lebih besar kepada masyarakat wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu jaminan dan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak akan lebih diperhatikan, dengan demikian dapat merangsang peningkatan kesadaran dan tanggung jawab perpajakan di masyarakat. Melihat betapa mendasarnya dampak perubahan terhadap sistem perpajakan yang terjadi pada tahun 1983, maka tidak berlebihan jika tahun itu sering disebut sebagai tonggak reformasi perpajakan (tax reform) di negara kita.

          Agenda penting reformasi pajak 1983 ternyata juga memisahkan antara aturan yang bersifat formal dengan aturan yang bersifat material. Pemisahan ini penting untuk mewujudkan kesederhaan dalam tata aturan penerapannya dan tentunya akan meminimalisasikan terjadinya tumpang-tindih penerapan aturan formal untuk setiap jenis pajak. Sebagai contoh, untuk tata cara pengenaan sanksi administrasi untuk PPh dan PPN/PPnBM, semuanya mengacu pada aturan yang telah ditetapkan di UU KUP. Jadi jelas bahwa kedudukan UU KUP adalah sebagai sumber hukum formal yang menjadi payung pelaksanaan perundang-undangan perpajakan.

Hubungan Antar Komponen Dalam Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan terdiri dari tiga unsur pokok (R. Mansury: 1996) sebagai berikut:

  1. Kebijakan perpajakan (tax policy);
  2. Undang-undang perpajakan (tax laws); dan
  3. Administrasi perpajakan (tax administration).

Ketiga unsur pokok di atas terjadi menurut proses sesuai dengan urutan waktu penyusunan sistem perpajakan yang bersangkutan. Jadi secara historis, pembicaraan mengenai masalah perpajakan selalu didahului dengan menentukan terlebih dulu kebijakan perpajakannya, kemudian kebijakan perpajakan itu diolah dan ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, barulah terakhir didesain masalah pemungutannya dalam ruang lingkup administrasi perpajakan.

Hubungan antara ketiga unsur tersebut saling menguatkan dan tergantung satu sama lainnya. Di mana ketiganya sama-sama mengusung sebuah tujuan, yaitu untuk menjamin agar tetap dapat dilaksanakannya kebijakan fiskal dan program-program pemerintah yang sudah direncanakan dalam jangka panjang. Sedangkan tujuan utama administrasi perpajakan adalah agar sistem perpajakan yang sudah dipilih tersebut dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya.

Selama ini banyak yang memandang bahwa salah satu dari dua unsur pokok sistem perpajakan, yaitu kebijakan perpajakan atau undang-undang perpajakan sebagai unsur yang paling penting. Namun dewasa ini, pandangan tersebut sudah mulai bergeser. Banyak kalangan yang mulai menyadari bahwa pada akhirnya administrasi perpajakanlah yang merupakan faktor terpenting dalam bangunan sistem perpajakan tersebut. Fakta telah membuktikan bahwa keberhasilan pemungutan pajak di banyak negara maju ternyata sangat ditentukan oleh kualitas administrasi perpajakannya.

Seperti diketahui, bahwa kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan merencanakan dan menyediakan struktur yang legal. Selanjutnya struktur yang legal  ini akan terlihat efektifitasnya di lapangan hanya bila didukung oleh administrasi perpajakan yang kuat, sederhana dan efisien. Tugas untuk memperbaiki sistem perpajakan ini harus dilaksanakan secara terus-menerus dan sistem tersebut hendaknya selalu dapat diadaptasikan dengan keadaan mutakhir agar sejalan dengan perkembangan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat, serta perubahan-perubahan lainnya yang terjadi secara makro.

Perlunya Reformasi Sistem Administrasi Perpajakan

Sejak dilakukannya pembaruan perpajakan nasional (tax reform) tahun 1983, Pemerintah secara terus-menerus berupaya menyempurnakan sistem perpajakan nasional. Selain dilakukan terhadap kebijakan perpajakan dan undang-undangnya, perbaikan itu juga mencakup administrasi perpajakan. Reformasi perpajakan yang terus berjalan hingga saat ini, tetap harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria, satu di antaranya adalah fisibilitas administrasi perpajakan. Fisibilitas perpajakan menuntut agar sistem perpajakan yang baru mampu meminimalisasi biaya administrasi (administration cost) dan biaya kepatuhan (compliance cost). Lebih jauh lagi, administrasi perpajakan ini harus diintegrasikan sebagai bagian dari kebijakan perpajakan nasional. Secara teknis perbaikan administrasi perpajakan ini dapat dilakukan dengan cara menyederhanakan sistem dan prosedur perpajakan guna memudahkan para wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya, serta mempermudah aparatur pajak dalam melakukan pengawasan.

Lebih jauh, perbaikan terhadap sistem administrasi perpajakan juga diharapkan mampu mengangkat penerimaan pajak itu sendiri. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa sistem administrasi perpajakan yang baik ternyata cukup berperan dalam meningkatkan laju penerimaan pajak. Sebagai contoh, menurut Richard M. Bird dan Milka Casanegra de Jantscher dalam Improving Tax Administration In Developing Countries (1992), yang menjadi masalah pokok di dalam administrasi perpajakan pertama-tama adalah soal kesenjangan (gap) dan bukan soal penerimaan pajak (revenue). Kesenjangan ini menyangkut soal kesenjangan kepatuhan (compliance gap), yakni kesenjangan antara pajak yang seharusnya dibayar dan realisasi pajak yang dibayarkan oleh masyarakat.

Merujuk pada hasil penelitian di atas, dapat dikatakan bahwa keberhasilan pengumpulan pajak sebenarnya ditentukan oleh semakin kecilnya kesenjangan kepatuhan tersebut. Artinya, semakin patuh masyarakat membayar pajak, kesenjangan kepatuhan akan semakin kecil dan ini berarti pemungutan pajak akan lebih berhasil. Demikian pula sebaliknya, semakin tinggi kesenjangan kepatuhan maka akan semakin sedikit pajak yang dapat dikumpulkan. Oleh karena itu rendahnya tax ratio terhadap Penerimaan Domestik Bruto (PDB) menunjukkan terdapatnya kesenjangan yang tajam di mana hal ini terkait erat dengan lemahnya sistem administrasi perpajakan kita. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kelemahan ini adalah dengan menyempurnakan sistem administrasi perpajakan.

Sistem administrasi perpajakan yang baik tak pelak lagi merupakan faktor kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan perpajakan. Selain itu, visi yang jelas dan definitif serta rencana dan strategi yang tepat juga mutlak diperlukan untuk mengawal keberhasilan penerimaan pajak. Singkatnya, definisi yang jelas tentang pembaruan sistem administrasi perpajakan serta rencana dan strategi yang dirancang secara rinci dan cermat merupakan faktor yang sangat menentukan tercapainya realisasi penerimaan pajak yang sesuai dengan kebutuhan.

Untuk itu, pembaruan sistem administrasi perpajakan harus disusun  dengan sebaik-baiknya sehingga mampu menjadi instrumen yang mampu bekerja secara efektif dan efisien. Menurut Carlos A. Silvani (1992), administrasi perpajakan dikatakan efektif apabila mampu mengatasi masalah-masalah sebagai berikut:

a. Wajib pajak yang tidak terdaftar atau unregistered taxpayers. Ini artinya, sejauh mana administrasi pajak mampu mendeteksi dan mengambil tindakan terhadap masyarakat yang belum terdaftar sebagai Wajib pajak walaupun seharusnya yang bersangkutan sudah memenuhi ketentuan untuk menjadi Wajib pajak.

b. Wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau stopfiling taxpayers. Yaitu Wajib pajak yang sudah terdaftar di administrasi kantor pajak, tetapi tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan. Administrasi pajak dituntut untuk dapat mengumpulkan data sekaligus menindaklanjutinya dengan meminimalkan kasus seperti ini.

c. Penyelundup pajak atau tax evaders. Yaitu wajib pajak yang melaporkan pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan. Sistem self assessment yang sekarang berlaku memang rentan menyebabkan terjadinya modus kejahatan seperti ini, karena sangat tergantung dari kejujuran Wajib pajak.

d. Penunggak pajak atau delinquent taxpayers. Dari tahun ke tahun selalu ada saja tunggakan pajak yang terjadi, bahkan menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Permasalahan ini seolah sudah menjadi benang kusut yang selalu dihadapi oleh otoritas pajak setiap tahunnya.

Sistem penetapan pajak sebagai subsistem dari sistem administrasi perpajakan, kiranya juga harus mendapatkan perhatian lebih dalam rangka penyempurnaan sistem administrasi perpajakan. Sebagaimana diketahui, sistem penetapan pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

  1. Sistem Official Assessment.

Adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah atau aparat pajak (fiskus) untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri Sistem Official Assessment adalah sebagai berikut :

  • Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus;
  • Wajib pajak bersifat pasif;
  • Utang pajak baru timbul setelah dikeluarkan ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Sistem Self Assessment.

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Dalam pelaksanaannya, kedua sistem penetapan pajak di atas tetap memerlukan pengawasan dari Pemerintah dalam bentuk pemeriksaan dengan maksud untuk menguji tingkat kepatuhan para wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hanya bedanya, dalam sistem official assessment pemeriksaan pajak dilakukan secara pre-audit, sedangkan dalam sistem self assessment  pemeriksaan pajak dilakukan secara post-audit.

Di masa lalu, Pemerintah pernah menerapkan sistem official assessment. Setelah memasuki era reformasi perpajakan tahun 1983, bukan berarti sistem tersebut lantas benar-benar dihapuskan. Walaupun pemberlakuan sistem self assessment lebih mengemuka, ternyata ada jenis pajak tertentu yang tetap menerapkan sistem official assessment dalam penetapan pajaknya, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Mungkin karena karakteristiknya yang khas serta pertimbangan kesederhanaan dalam pemungutan dan pengawasannya, maka pajak ini tetap mempertahankan sistem lama tersebut dalam administrasinya. Sebagaimana diketahui, sejak 2009 (dan secara bertahap hingga 2013), pengelolaan PBB sektor Perkotaan dan Perdesaan (sektor P2) diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Dukungan teknologi – dalam hal ini teknologi informasi – juga menjadikan administrasi perpajakan dapat dikelola menjadi lebih efisien dan efektif. Aparat pajak, dalam menjalankan fungsi pemeriksaan akan sangat terbantu ketika membutuhkan sejumlah data yang diperlukan. Demikian juga masyarakat, dapat mempunyai akses yang luas karena tersedianya suatu sistem informasi perpajakan yang akurat. Selanjutnya akses yang luas tersebut dapat menjamin terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan kepatuhan para Wajib pajak.

Simpulan

Langkah reformasi terhadap sistem administrasi perpajakan layak disebut sebagai langkah strategis. Sebab di satu sisi, paling tidak langkah ini diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan di era teknologi informasi dalam jangka menengah. Sedangkan di sisi lain yang jauh lebih penting, langkah ini dinilai mampu menjembatani kesenjangan antara pemenuhan kewajiban perpajakan para wajib pajak dengan realisasi penerimaan pajak yang diharapkan. Terlebih pada era sekarang ini, di mana masyarakat sudah semakin kritis dan sadar akan hak-haknya, maka kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas layanan publik menjadi salah satu faktor penting yang turut membentuk citra pemerintahan, khususnya citra aparatur perpajakan di mata masyarakat. Dengan demikian, langkah reformasi perpajakan yang sedang dan akan terus berlangsung ini sudah seharusnya apabila senantiasa dikawal oleh semua pihak agar berjalan sesuai dengan harapan kita bersama.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s