WANITA DI MATA PAJAK

Bicara soal wanita memang menarik. Bagi siapa pun, wanita telah menjadi sumber inspirasi yang tak pernah kering sejak dahulu kala. Bukan hanya di mata pria, bahkan ditinjau dari sudut manapun yang satu ini selalu saja menjadi topik yang mampu menyedot perhatian. Sebagai contoh adalah topik tentang: wanita dan kecantikan, wanita dan rumah tangga, dunia profesi wanita, hingga ke polemik soal presiden wanita. Kesemuanya itu sudah menjadi konsumsi publik yang biasa kita telan sehari-hari. Padahal kalau mau jujur, sebenarnya masih ada satu topik yang tampaknya luput dari perhatian masyarakat, yaitu tentang pandangan pajak terhadap wanita. Untuk itulah tulisan ini bermaksud  mengungkapkan sisi-sisi unik perlakuan pajak terhadap wanita. Agar diperoleh dasar pijakan yang kuat, pembahasan ini akan merujuk langsung ke sumbernya, yaitu undang-undang perpajakan (UU KUP dan UU PPh).

Wanita Sebagai Subjek Pajak

Menurut Pasal 2 UU PPh, yang menjadi subjek pajak salah satunya adalah orang pribadi. Tentu yang dimaksud sebagai orang pribadi adalah setiap diri selaku individu, termasuk di dalamnya adalah wanita. Dalam hal ini prinsip pajak adalah netral, yakni tidak membedakan sama sekali antara subjek pajak wanita atau bukan dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya. Artinya, kewajiban pajak subjektifnya tetap dimulai pada saat ia dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Wanita Sebagai Wajib pajak

Apabila wanita sebagai subjek pajak dalam satu tahun pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak, maka ia akan dikenakan PPh dalam tahun yang bersangkutan. Pengenaan pajak ini dilakukan karena wanita tersebut telah memenuhi kewajiban pajak subjektif dan objektif sekaligus. Dengan demikian ia disebut sebagai wajib pajak.

Selanjutnya bagaimana caranya agar wanita tersebut dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk keperluan administrasi perpajakan, maka ia harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP. Aturan pajak mengenai pemberian NPWP bagi wanita berpenghasilan bervariasi sesuai dengan status marital wanita yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya sistem pengenaan pajak berdasarkan undang-undang pajak menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis. Artinya penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenakan pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga. Kuatnya pengaruh budaya patrilineal ini dapat kita ketahui dalam bunyi memori penjelasan Pasal 8 UU PPh.

Mencermati ketentuan Pasal 8 UU PPh, kita dapat membagi status marital wanita menjadi sebagai berikut :

  1. Wanita yang belum pernah menikah dan umurnya masih di bawah 18 tahun (tergolong anak yang belum dewasa);
  2. Wanita yang belum pernah menikah dan umurnya sudah 18 tahun atau lebih; dan
  3. Wanita kawin atau yang sudah pernah menikah.

Kewajiban pajak bagi wanita yang tergolong sebagai anak yang belum dewasa pada dasarnya mengikuti orangtuanya (dalam hal ini bapaknya). Penghasilan yang diterima atau diperolehnya digabungkan dengan penghasilan orangtuanya, baru dihitung pajaknya. Namun ini tidak berlaku untuk penghasilan yang berasal dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau kegiatan dari orang yang mempunyai hubungan istimewa dengan anak tersebut. Apabila kondisi ini yang terjadi, maka penyelesaian kewajiban pajaknya biasanya cukup dilakukan dengan cara pemotongan oleh pihak lain yang membayarkan penghasilan. Jadi pemberian NPWP tidak dilakukan terhadap wanita dengan status sebagai anak yang belum dewasa. Berdasarkan Pasal 32 UU KUP, kewajiban perpajakannya harus diserahkan kepada walinya (orangtuanya).

Sedangkan bagi wanita dewasa yang belum pernah menikah, maka pemenuhan kewajiban pajaknya harus diselesaikan dengan NPWP-nya sendiri. Wanita dengan status inilah yang tunduk pada aturan pajak secara umum. Hak dan kewajiban pajaknya sama dengan WP orang pribadi pria yang lain. Apabila ia menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak, maka wajib baginya mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

NPWP Bagi Wanita Kawin atau yang Sudah Pernah Menikah

Pembahasan mengenai NPWP bagi wanita kawin atau yang sudah pernah menikah sengaja disajikan secara terpisah dari topik sebelumnya karena perlakuannya sangat beragam. Untuk kategori wanita dengan status kawin atau yang sudah pernah menikah, sebenarnya masih dapat dipilah lagi menjadi :

  • wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dengan suaminya;
  • wanita kawin dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dengan suaminya;
  • wanita yang hidup berpisah dengan suaminya; dan
  • wanita yang suaminya telah meninggal dunia.

Bagi wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dengan suaminya, pemenuhan kewajiban pajaknya mengikuti NPWP suaminya sebagai kepala keluarga. Apabila sebelum menikah ia telah memiliki NPWP sendiri, maka setelah menikah ia harus segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak agar NPWP-nya dihapuskan. Selanjutnya pengenaan pajak atas penghasilannya disatukan dengan suaminya. Wanita dengan status sebagai istri ini tidak perlu lagi mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan atas nama pribadinya, namun cukup dilakukan atas nama dan dengan NPWP suaminya.

Satu hal yang sering disalahartikan adalah adanya anggapan bahwa wanita sebagai istri seolah-olah diperlakukan tidak adil, sebab haknya untuk mendapatkan NPWP sendiri diabaikan oleh pajak. Anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar, mengingat tidak ada aturan pajak yang melarang seorang wanita dengan status sebagai istri untuk mendapatkan NPWP sendiri. Ketentuan pajak hanya mengatur mekanisme pemberian NPWP ini sesuai dengan keperluan administrasi perpajakan. Sesuai ketentuan, wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dapat diberikan NPWP sendiri yang sama dengan NPWP suaminya dengan kode tertentu. Namun perlu disadari bahwa ketika ia sudah memperoleh NPWP sendiri, maka kewajiban formal SPT Tahunan tetap harus dijalankan walaupun isinya “Nihil”.

Masalah lain yang masih berkaitan dengan hal di atas adalah bagaimana jika suami dari wanita tersebut tidak atau belum memiliki NPWP. Dalam hal demikian, menurut ketentuan pajak penghapusan NPWP dari wanita tersebut tidak dapat dilakukan. Ini sejalan dengan prinsip bahwa keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis menghendaki pemenuhan kewajiban pajak dengan NPWP kepala keluarga (suami). Sehingga apabila si suami tidak atau belum memiliki NPWP tentunya prinsip ini menjadi tidak bisa dilaksanakan.

Sedangkan bagi wanita yang kawin dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dengan suaminya, ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU PPh menyatakan bahwa pengenaan pajak atas penghasilan suami-istri tersebut dilakukan secara terpisah. Jadi pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan atas nama dan dengan NPWP masing-masing. Sebagaimana diatur dalam UU KUP, keadaan ini mewajibkan si wanita tadi untuk mendaftarkan diri guna memperoleh NPWP. Ketentuan mengenai hal ini terungkap jelas dalam bunyi memori penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU KUP.

Secara material pengenaan pajak bagi wanita yang hidup berpisah dengan suaminya atau wanita yang suaminya telah meninggal dunia tentunya dilakukan oleh si wanita sendiri. Yang dimaksud dengan hidup berpisah adalah keadaan secara nyata bahwa antara suami-istri sudah tidak lagi terikat dalam hubungan perkawinan yang dibuktikan dengan keputusan hakim. Sedangkan yang dimaksud dengan wanita yang suaminya telah meninggal dunia kiranya sudah cukup jelas. Dengan demikian seperti halnya wanita dewasa yang belum pernah menikah atau wanita kawin dengan perjanjian pisah harta dan penghasilan, ketentuan formal perpajakan mewajibkan wanita tersebut untuk mendapatkan NPWP dan menjalankan kewajiban pajaknya sesuai dengan NPWP-nya sendiri.

NPWP Wanita yang Meneruskan Usaha Mendiang Suami

Seperti telah disinggung sebelumnya, wanita yang suaminya telah meninggal dunia wajib memiliki NPWP apabila memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak. Ketentuan tentang pemilikan NPWP ini dapat menimbulkan masalah apabila suami yang meninggal dunia tersebut ternyata meninggalkan warisan yang belum terbagi. Masalah ini timbul bukan karena ketentuan pajak tidak mengaturnya, tapi disebabkan karena adanya perbedaan persepsi belaka.

Dengan asumsi bahwa sebelumnya suami mempunyai usaha, maka setelah meninggal dunia usaha tadi akan menjadi harta warisan yang merupakan hak ahli warisnya. Apabila warisan tersebut sudah dibagikan kepada ahli warisnya, maka NPWP mendiang suami atau warisan dalam kedudukannya sebagai subjek pajak barulah dapat dihapuskan. Tetapi jika karena sesuatu hal warisan tersebut belum dibagikan dan si istri yang meneruskan usaha mendiang suaminya, maka bagaimana perlakuan NPWP bagi wanita ini. Jawaban atas masalah ini kiranya dapat diberikan sebagai berikut :

  • Apabila sebelumnya istri telah memiliki NPWP sendiri, maka kewajiban pajaknya tidak berubah. Artinya ia tetap menjalankan kewajiban pajaknya sesuai dengan NPWP yang dimilikinya. Sedangkan penghasilan yang diperoleh dari usaha yang pada dasarnya adalah warisan yang belum terbagi tetap dapat diselesaikan dengan NPWP mendiang suami atau warisan dalam kedudukannya sebagai subjek pajak sampai dengan warisan tersebut dibagi;
  • Apabila istri tidak memiliki NPWP sendiri, sepanjang tidak memperoleh penghasilan lain yang merupakan objek pajak, maka tidak wajib baginya mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Jadi selama mengurusi usaha itu ia dapat terus memakai NPWP mendiang suaminya sampai dengan warisan tersebut dibagikan. Dalam hal ini istri bisa diposisikan sebagai salah satu ahli waris atau kuasa yang untuk sementara waktu mengelola harta warisan suaminya sampai kelak dibagikan kepada para ahli warisnya.

Wanita, Status Kawin, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak

Sesuai dengan prinsip keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, maka status kawin dan jumlah tanggungan akan dilekatkan kepada suami atau bapak sebagai kepala keluarga. Status kawin dan jumlah tanggungan digunakan sehubungan dengan penentuan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP yang merupakan unsur pengurang PPh terutang bagi WP orang pribadi. Jadi secara umum, penentuan besarnya PTKP bagi wanita hanya untuk dirinya sendiri, yakni sebesar Rp 54.000.000,- setahun. Jumlah ini sama dengan PTKP untuk WP orang pribadi pria dengan status tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan.

Menyimpang sedikit dari ketentuan di atas, penentuan besarnya PTKP dalam rangka penghitungan PPh Pasal 21 khusus untuk wanita sebagai karyawati adalah sebagai berikut :

  1. Dalam hal karyawati kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri. Hal ini wajar mengingat status kawin dan jumlah tanggungan sudah melekat pada suaminya, sehingga dapat dihindarkan terjadinya penghitungan PTKP ganda dalam satu keluarga, yakni antara suami-istri;
  2. Dalam hal karyawati tidak kawin, pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Yang dimaksud dengan keluarga yang menjadi tanggungan adalah setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, paling banyak tiga orang. Terlihat bahwa untuk karyawati yang tidak kawin justru memperoleh tambahan PTKP untuk tanggungan. Ini dapat dipahami karena bisa saja ia dibebani oleh anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya menurut keadaan yang sebenarnya.  Mengingat statusnya yang tidak kawin, maka PTKP atas tanggungan tersebut tentunya tidak dapat diberikan kepada orang lain;
  3. Bagi karyawati yang menunjukkan keterangan tertulis dari Pemda setempat (serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, diberikan tambahan PTKP sejumlah Rp4.500.000,- setahun atau Rp375.000,- sebulan dan ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungannya. Ketentuan ini menjadi semacam kompensasi bagi karyawati yang bersangkutan karena suaminya tidak memperoleh penghasilan. Hal ini juga mengisyaratkan bahwa dalam keadaan tertentu, seolah-olah status kawin dan jumlah tanggungan dapat diambil alih oleh istri dari suaminya.

Dalam hal wanita kawin tidak dengan perjanjian pisah harta dan penghasilan dan penghasilan istri digabungkan dengan penghasilan suami, maka si suami berhak mendapatkan tambahan PTKP untuk istri (disamping status kawin dan jumlah tanggungan) sebesar Rp54.000.000,- setahun. Aturan pajak membatasi tambahan PTKP yang demikian ini hanya untuk seorang istri saja. Seandainya penggabungan tersebut berasal dari penghasilan dua orang istri atau lebih, maka aturan pajak tetap akan memperlakukan tambahan PTKP itu hanya untuk seorang istri saja.

Bagi wanita kawin dengan perjanjian pisah harta dan penghasilan, status kawin dan jumlah tanggungan tetap ada pada suaminya. Jadi PTKP istri hanya untuk dirinya sendiri. Perlu diketahui bahwa dengan adanya perjanjian pemisahan harta dan penghasilan tersebut, tidaklah berarti memutuskan ikatan perkawinan di antara suami-istri. Keduanya masih terhitung sebagai satu keluarga, sehingga logis apabila status kawin dan jumlah tanggungan tetap ada pada kepala keluarga.

Sedangkan bagi wanita yang hidup berpisah dengan suaminya, maka status kawin dengan sendirinya telah hilang. Tampak di sini bahwa UU PPh menggunakan bahasa yang diperhalus yaitu “hidup berpisah”. Secara lugas kita menyebutnya sebagai perceraian antara suami-istri yang secara resmi telah diputuskan oleh hakim. Bagi mereka hak penambahan PTKP selain untuk diri masing-masing juga untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungan menurut keadaan yang sebenarnya, paling banyak tiga orang. Sebagai contoh, dalam suatu kasus perceraian keluarga diputuskan bahwa tiga anak kandung ikut ibunya sedangkan seorang lagi ikut bapaknya, maka jumlah tanggungan ditetapkan masing-masing tiga untuk si wanita dan satu untuk si pria tersebut.

Selanjutnya bagaimana dengan PTKP wanita yang suaminya telah meninggal dunia (wanita janda karena suami meninggal). Secara prinsip aturan pajak mengenai pemberian PTKP bagi wanita tersebut sama saja, yakni status kawin hilang namun ia masih berhak atas jumlah tanggungan (disamping untuk dirinya sendiri) menurut keadaan yang sebenarnya. Perlakuan ini sama dengan yang diterapkan untuk kasus pria duda beranak yang istrinya meninggal dunia.

Adapun berikutnya berkaitan dengan masalah pemberian PTKP untuk warisan belum terbagi yang masih diurus oleh istri yang suaminya meninggal dunia. Untuk dapat menjawab masalah ini marilah kita kembalikan pada ketentuan Pasal 6 ayat (3) UU PPh. Dalam ketentuan ini kita bisa mengetahui bahwa yang dapat diberikan PTKP hanyalah orang pribadi sebagai WP dalam negeri. Maksud dari ketentuan ini adalah WP orang pribadi dalam pengertian benar-benar masih hidup, bukan yang sudah meninggal dunia. Hal lain yang juga menjadi dasar pemikiran adalah bahwa penghasilan dari warisan belum terbagi pada prinsipnya merupakan hak dan dapat dibagikan kepada para ahli warisnya. Penghasilan tersebut harus digabungkan dengan penghasilan lainnya oleh masing-masing ahli waris. Dengan demikian pada saat melakukan penghitungan penghasilan kena pajaknya, para ahli waris pastilah sudah memperhitungkannya dengan PTKP masing-masing. Jadi kesimpulannya, warisan belum terbagi tidak berhak atas PTKP.

Penggabungan Penghasilan Bagi Wanita Kawin

Ketentuan yang paling jelas mengenai penggabungan penghasilan bagi wanita kawin diatur di Pasal 8 UU PPh. Untuk wanita kawin, apabila yang bersangkutan memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak ketentuannya adalah sebagai berikut :

  1. Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya;
  2. Penghasilan neto suami-isteri yang mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dikenakan pajak secara terpisah berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-isteri, dan besarnya pajak terutang yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.

Yang menarik dalam ketentuan Pasal 8 UU PPh di atas adalah apabila penghasilan istri semata-mata berasal dari satu pemberi kerja dan telah dipotong PPh Pasal 21 sepanjang pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya, maka penghasilannya tersebut tidak perlu digabungkan dengan penghasilan suami. Ketentuan ini sebenarnya kurang sesuai dengan prinsip keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis. Barangkali ada alasan praktis yang mendasari, yaitu karena penghasilan istri sudah dipotong pajak, maka penghasilannya tidak perlu lagi digabung ke suami. Dengan kata lain penghasilan istri tersebut diperlakukan sebagai penghasilan yang telah dikenakan PPh Final bagi suaminya.  

Sementara itu pajak juga mengatur sebaliknya, yaitu apabila istri bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja meskipun masing-masing penghasilannya telah dipotong pajak, maka atas penghasilannya itu haruslah digabungkan dengan penghasilan suaminya. Ada yang menganggap bahwa perlakuan ini dimaksudkan untuk mencegah potensi kehilangan pajak akibat selisih tarif progresif PPh orang pribadi. Jika ini maksudnya, maka penghasilan istri dari satu pemberi kerja seharusnya juga digabungkan dengan penghasilan suaminya. Mengapa? Karena apabila jumlah penghasilan istri sudah mencapai lebih dari Rp50 juta setahun, ternyata juga akan menimbulkan selisih tarif pajak pada lapisan penghasilan kena pajak antara jika digabungkan atau tidak digabungkan dengan penghasilan suami. Jadi adanya ketentuan yang mengatakan bahwa jika istri semata-mata bekerja pada satu pemberi kerja maka penghasilannya tidak perlu digabungkan dengan penghasilan suami kiranya kurang tepat.

Perlakuan pajak di atas dalam praktiknya dapat memicu keengganan orang untuk melaporkan penghasilan istri yang telah dipotong PPh Pasal 21. Meski pada kenyataannya istri juga memiliki penghasilan lain yang belum dipotong pajak. Sebagai contoh, apabila si istri selain sebagai karyawati juga punya usaha salon, maka orang akan cenderung hanya melaporkan penghasilan istri dari usaha salon saja dan tidak untuk penghasilan sebagai karyawati. Padahal menurut ketentuan pajak, seharusnya atas seluruh penghasilan istri tersebut digabungkan di SPT Tahunan suaminya.

Ini akan berbeda halnya apabila istri sebagai karyawati dari satu pemberi kerja, juga memperoleh penghasilan lain yang telah dikenakan PPh Final (misalnya bunga deposito) dan atau penghasilan lain yang bukan objek pajak (misalnya bagian laba dari persekutuan). Di sini seluruh penghasilan istri tidak perlu digabungkan dengan penghasilan suaminya. Termasuk juga apabila istri bukan karyawati dan hanya memperoleh penghasilan yang telah dikenakan PPh Final dan atau penghasilan yang bukan objek pajak, maka penghasilan itu juga tidak perlu digabungkan dengan penghasilan suaminya.

Bagaimana jika kasusnya istri bekerja di perusahaan milik pribadi suaminya. Di sini perlakuan pajak mempunyai keunikan tersendiri. Meskipun dalam kasus ini istrinya bekerja pada satu pemberi kerja dan telah dipotong pajak, namun penghasilannya justru harus digabungkan dengan penghasilan suaminya. Apa sebab? Sebabnya ialah karena pekerjaan si istri tersebut ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suaminya.

Untuk wanita kawin dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, penghitungan penghasilan neto istri hanya untuk penghasilan yang diperolehnya sendiri, alias tidak digabung dengan penghasilan suami. Hal ini disebabkan karena pengenaan pajak atas suami-istri tersebut dilakukan secara terpisah, sehingga apapun jenis penghasilan yang diperoleh istri tetap tidak digabungkan dengan penghasilan suaminya. Hanya saja, dalam penghitungan PPh terutang yang harus dilunasi oleh masing-masing, pajak telah mengaturnya secara khusus sebagaimana yang akan disajikan di bagian akhir tulisan ini.

Penghitungan Pajak Terutang Bagi Wanita Kawin

Penghitungan pajak terutang bagi wanita kawin tentunya disesuaikan dengan ada atau tidak adanya penggabungan penghasilan istri ke penghasilan suami. Apabila penghasilan istri digabungkan maka tidak ada pajak terutang yang dihitung atas nama pribadinya. Semuanya telah dihitung atas nama dan dengan NPWP suaminya. Namun apabila si istri memiliki NPWP sendiri, maka wajib baginya menyampaikan SPT Tahunan walaupun isinya “Nihil”. Demikian pula, akan sama perlakuannya apabila si istri bukan karyawati dan hanya memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh Final atau penghasilan yang bukan objek pajak.

Bagi wanita kawin sebagai karyawati yang semata-mata bekerja pada satu pemberi kerja, jika ia memiliki NPWP, maka sebelum menyampaikan SPT Tahunan harus dipastikan dulu bahwa formulir SPT-nya telah diisi berdasarkan bukti potong PPh Pasal 21 (formulir 1721 A-1/A-2). Selanjutnya pajak yang telah dipotong tersebut dikreditkan terhadap PPh yang terutang sesuai dengan perhitungan di bukti potongnya. Maka akan diperoleh jumlah pajak yang kurang bayar sebesar “Nihil”.

Sedangkan untuk wanita kawin dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, penghitungan pajak terutang yang harus dilunasi oleh masing-masing suami atau istri dihitung berdasarkan tarif yang dikenakan atas gabungan penghasilan neto keduanya kemudian dibagi sesuai dengan perbandingan penghasilan neto masing-masing. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel di bawah ini.

UraianSuamiIstriGabungan
Penghasilan Neto      120.000.000      100.000.000        220.000.000
PTKP       72.000.000         54.000.000        126.000.000
Kode status jumlah tanggungan(K/3)(TK)(K/I/3)
Penghasilan Kena Pajak      48.000.000       46.000.000        94.000.000
PPh terutang apabila dihitung sendiri-sendiri       2.400.000         2.300.000        9.100.000
Perbandingan Penghasilan Neto54,5%45,5%100%
PPh terutang yang harus dilunasi oleh masing-masing       4.959.500         4.140.500         9.100.000
Selisih     (2.559.500)           (1.840.500)                       –

Jika kita perhatikan jumlah PPh terutang yang harus dilunasi oleh masing-masing ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan apabila dihitung sendiri-sendiri. Hal ini disebabkan oleh karena pembagian PPh terutang yang sebenarnya dihitung secara proporsional berdasarkan perbandingan penghasilan neto masing-masing dikalikan dengan PPh terutang dari gabungan penghasilan keduanya. Pajak menerapkan aturan yang demikian ini karena suami-istri yang menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan tersebut pada dasarnya masih merupakan satu keluarga. Dengan demikian, jangan sampai hal ini menimbulkan perlakuan yang tidak sama dengan suami-istri yang tidak mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Juga supaya keputusan suami-istri untuk mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan ini tidak dijadikan sebagai alat untuk menghindar dari pajak.

Simpulan

Keberadaan wanita sudah menjadi realitas kehidupan yang harus diterima. Bukan karena sosoknya yang menawan, tapi karena kedudukannya yang khas dalam keluarga. Menyikapi hal tersebut ketentuan pajak telah memberikan tempat yang demikian tinggi bagi perlakuan pajak terhadap wanita ini, yakni dengan mengaturnya secara langsung ke dalam undang-undang perpajakan. Namun begitu, memahami seluk-beluk aturan pajak mengenai subjek pajak wanita ternyata gampang-gampang susah. Dikatakan gampang karena secara prinsip undang-undang pajak telah mengaturnya dengan cukup jelas. Tapi dapat pula menjadi susah ketika akan diterapkan dalam praktik kehidupan nyata. Sebab kenyataan tak selalu sama dan sebangun dengan ketentuan, sehingga terbukalah peluang munculnya multi tafsir atas ketentuan yang ada. Padahal apabila kita teropong dari atas, perlakuan pajak terhadap wanita sesungguhnya hanya berkisar pada soal : kewajiban ber-NPWP, status kawin dan jumlah tanggungan, serta penggabungan penghasilan bagi wanita kawin dan penghitungan pajak yang harus dilunasinya. Lebih dari itu, aturan pajak tidak memandang sesuatu yang harus “diistimewakan” dari subjek pajak wanita ini.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s