STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DI ERA TEKNOLOGI INFORMASI

Menurut Richard M. Bird dan Milka Casanegra de Jantscher dalam Improving Tax Administration In Developing Countries (1992), yang menjadi masalah pokok di dalam administrasi perpajakan pertama-tama adalah soal kesenjangan (gap) dan bukan soal penerimaan pajak (revenue). Kesenjangan ini menyangkut soal kesenjangan kepatuhan (compliance gap), yakni kesenjangan antara pajak yang seharusnya dibayar dan realisasi pajak yang dibayarkan oleh masyarakat.

Merujuk pada teori di atas, dapat dikatakan bahwa keberhasilan pengumpulan pajak sebenarnya ditentukan oleh semakin kecilnya kesenjangan kepatuhan tersebut. Artinya semakin patuh masyarakat membayar pajak, kesenjangan kepatuhan akan semakin kecil dan ini berarti pemungutan pajak akan lebih berhasil. Demikian pula sebaliknya, semakin tinggi kesenjangan kepatuhan maka akan semakin sedikit pajak yang dapat dikumpulkan. Oleh karena itu rendahnya tax ratio terhadap Penerimaan Domestik Bruto (PDB) menunjukkan terdapatnya kesenjangan yang tajam di mana hal ini terkait erat dengan lemahnya sistem administrasi perpajakan kita. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kelemahan ini adalah dengan menyempurnakan sistem administrasi perpajakan.

Faktor Kunci Keberhasilan

            Sistem administrasi perpajakan yang baik tak pelak lagi merupakan faktor kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan perpajakan. Selain itu, visi yang jelas dan definitif serta rencana dan strategi yang tepat juga mutlak diperlukan untuk mengawal keberhasilan penerimaan pajak. Singkatnya, definisi yang jelas tentang pembaruan sistem administrasi perpajakan serta rencana dan strategi yang dirancang secara rinci dan cermat merupakan faktor yang sangat menentukan tercapainya realisasi yang sesuai dengan kebutuhan.

            Untuk itu, pembaruan sistem administrasi perpajakan harus disusun  dengan sebaik-baiknya sehingga mampu menjadi instrumen yang bekerja secara efektif dan efisien. Menurut Carlos A. Silvani (1992), administrasi perpajakan dikatakan efektif apabila mampu mengatasi masalah-masalah sebagai berikut:

  1. Wajib pajak yang tidak terdaftar atau unregistered taxpayers

      Artinya sejauh mana administrasi pajak mampu mendeteksi dan mengambil tindakan terhadap masyarakat yang belum terdaftar sebagai wajib pajak walaupun seharusnya yang bersangkutan sudah memenuhi ketentuan untuk menjadi wajib pajak.

2. Wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau stopfiling taxpayers

      Yaitu wajib pajak yang sudah terdaftar di administrasi kantor pajak, tetapi tidak menyampaikan SPT. Administrasi pajak dituntut untuk dapat mengumpulkan data sekaligus menindaklanjutinya dengan meminimalkan kasus seperti ini.

3. Penyelundup pajak atau tax evaders

Yaitu wajib pajak yang melaporkan pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan perundang-undangan. Sistem self assessment yang sekarang berlaku memang rentan menyebabkan terjadinya modus kejahatan seperti ini, karena sangat tergantung dari kejujuran wajib pajak.

4. Penunggak pajak atau delinquent taxpayers

Dari tahun ke tahun selalu ada saja tunggakan pajak yang terjadi, bahkan menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Permasalahan ini seolah sudah menjadi benang kusut yang selalu dihadapi oleh otoritas pajak setiap tahunnya.

Strategi Pengembangan Sistem Administrasi Perpajakan di Indonesia

Menyadari benar akan kelemahan sistem administrasi yang berlaku, Pemerintah, melalui lembaga otoritas pajaknya telah mengambil langkah-langkah strategis menuju pembaruan (modernisasi) sistem administrasi perpajakan yang diperlukan. Upaya ini juga ditujukan guna mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat di dunia bisnis memasuki abad 21 serta untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada para wajib pajak.

Salah satu butir dari empat inisiatif rekomendasi IMF, yang diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan integritas pengamanan penerimaan negara di sektor perpajakan adalah:

“Mendesain pembaruan proses pembayaran pajak dan sistem pelaporan, yang secara signifikan dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk memroses surat setoran pajak dari Bank Persepsi ke otoritas pajak, dan secara cepat pula dapat melakukan pencocokan antara jumlah pajak yang dibayar dengan perhitungan pajak yang tercantum dalam SPT wajib pajak”.  

Secara lebih spesifik rekomendasi di atas ditujukan untuk meningkatkan kualitas pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap keadilan dan integritas sistem perpajakan.

Kegiatan yang sedang dan telah dilaksanakan oleh Pemerintah dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan di awal era millenium ketiga dapat diuraikan di bawah ini:

  1. Langkah Persiapan.
  • Menyusun strategi dan rencana kerja sebagai bahan acuan dalam pengembangan sistem.
  • Menentukan bagian pekerjaan yang menjadi prioritas, bagian yang dikerjakan sendiri, dan bagian yang akan dikerjakan bersama-sama ahli dari pihak ketiga secara co-sourcing atau joint application development untuk menjamin terjadinya alih teknologi dan mengurangi ketergantungan kepada pihak ketiga dimaksud.
  • Membuat konsep keputusan dan aturan yang berkaitan dengan perubahan sistem administrasi yang mendukung operasionalnya sistem yang direncanakan, baik secara teknis maupun legalitasnya.
  • Menghubungi dan bekerja sama dengan para pihak terkait dan meminta dukungannya.

2. Penunjukan Bank Persepsi untuk membuka counter di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar.

Menyiapkan persyaratan dan tatacara dalam menunjuk Bank Persepsi dimaksud yang meliputi: pembuatan kontrak (MoU), pemasangan infrastruktur dan sistem pelayanan bank dalam menerima pembayaran pajak oleh wajib pajak, termasuk operasionalisasi sistem monitoring dan prosedurnya.

3. Penyusunan konfigurasi perangkat komputer dan network serta spesifikasi teknisnya.

Konfigurasi, spesifikasi hardware dan software, komunikasi data, serta pengujian teknis pengadaaan barang-barang tersebut dipersiapkan untuk memperoleh suatu konfigurasi teknis yang handal serta dapat mendukung seluruh kegiatan paperless pada sistem administrasi perpajakan. Pada saat pengadaan barang, akan di-benchmark dengan mengacu kepada standar internasional.

4. Pemrosesan migrasi wajib pajak ke KPP Wajib Pajak Besar.

Proses migrasi wajib pajak dari KPP tempat terdaftar sebelumnya ke KPP Wajib Pajak Besar (Large Taxpayers Office/LTO) dimulai dengan menentukan kriteria wajib pajak yang akan di-LTO-kan, dilanjutkan dengan kegiatan modifikasi sistem struktur database dan aksesnya, memperbaiki kualitas dan melengkapi item datanya, dan akhirnya memindahkan data tersebut.

5. Desain dan pembuatan database serta aplikasinya.

  • Mendesain database wajib pajak mulai dari data SPT, data pembayaran (SSP), surat tegoran, surat tagihan pajak (STP), surat ketetapan pajak (skp), surat perintah membayar kelebihan pajak (SPMKP), SK keberatan dan SK putusan banding, sampai dengan penagihannya dan diintegrasikan ke dalam suatu data rekening wajib pajak.
  • Membuat sistem pendaftaran kasus yang harus diselesaikan (case registration) untuk memonitor kepatuhan wajib pajak dan mengukur kinerja KPP.
  • Membuat interface untuk kemudahan sistem pelayanan dan pengawasan satu tangan dan menyeluruh oleh petugas yang bertanggung jawab dan ditunjuk (case management). Model yang dipilih guna mendukung upaya ini adalah model account representative (AR).
  • Membuat sistem penugasan (assignment and accountability) di mana setiap kasus yang terdaftar dengan nomor unik, ditugaskan kepada petugas tertentu atau kelompok petugas tertentu atau sistem.
  • Membuat sistem alur kerja (workflow process interdependency) yang merupakan alur proses yang saling berhubungan antara penugasan satu dengan yang lain. Hal yang terpenting adalah bahwa pekerjaan akan diselesaikan secara paperless dan tidak dapat dilaksanakan tanpa penyelesaian tugas sebelumnya.

6. Pembuatan sistem penyampaian SPT berbasis media komputer.

  • Membuat software SPT untuk mendukung sistem penyampaian SPT dengan menyediakan software SPT untuk diberikan kepada wajib pajak, meliputi :
    • SPT Tahunan PPh Badan;
    • SPT Tahunan PPh Orang Pribadi;
    • SPT Tahunan PPh Pasal 21;
    • SPT Masa PPh Pasal 21/26;
    • SPT Masa PPN/PPNBM;
    • SPT Masa PPh Pasal 22;
    • SPT Masa PPh Pasal 23/26.
  • Membuat loading bay/data loader, system loader untuk memindahkan data dari staging data area ke database yang meliputi system cleaning (kualitas data dan antivirus), combine, dan integration melalui error-log sebelum data insert ke relational database, pada sistem edit-nya.
  • Membuat Sistem Posting Generator, sistem untuk mengakumulasi, meng-extract, men-transform untuk mendukung sistem case management dan workflow.

7. Penerapan sistem pembayaran dengan Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3).

Membuat interface antara sistem MP3 dengan back-end sistem di KPP, karena metode pembayaran pajak yang akan digunakan adalah sistem MP3. Dengan sistem ini Pemerintah menerima data pembayaran pajak yang telah dibayar wajib pajak langsung dari pihak bank secara elektonik, serta langsung divalidasi kebenarannya. Diikuti dengan pembuatan sistem operasional prosedur pembayaran melalui sistem MP3.

8. Pembuatan otomasi dan informasi manajemen sistem audit.

Otomasi sistem administrasi pemeriksaan, meliputi sistem seleksi pemeriksaan, sistem pelaporan pemeriksaan, sistem profil restitusi, dan sistem untuk menghindari pemeriksaan berganda atas wajib pajak yang sama.

9. Pembuatan otomasi dan informasi manajemen sistem tunggakan dan penagihan.

Otomasi sistem penagihan tunggakan pajak, meliputi rencana pencairan tunggakan, seleksi tunggakan, target pencairan tunggakan, monitoring proses pelaporan, mendeteksi tunggakan yang tidak dipenuhi, menghitung denda dan bunga tunggakan pajak yang lewat waktu, membuat surat pemberitahuan, penugasan kasus tunggakan kepada petugas untuk ditindaklanjuti.

10. Peningkatan pelayanan dan pengawasan proses restitusi pajak

SPT lebih bayar secara otomatis dimunculkan dan harus diselesaikan dengan segera. Sistem akan mengawasi setiap perkembangan yang terjadi pada setiap tahapan proses restitusi, mulai dari pernyataan lebih bayar dari wajib pajak yang bersangkutan, penerbitan surat perintah pemeriksaan, pembuatan laporan pemeriksaan pajak, daftar kesimpulan hasil pemeriksaan (DKHP), nota penghitungan, surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB), surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (SKPKPP), sampai dengan penerbitan SPMKP dan pencairan SPMKP tersebut.

Dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang tersedia, otoritas pajak meletakkan prioritas utama pengembangan sistem administrasi perpajakan pada sistem pembayaran pajak dan sistem penyampaian SPT berbasis media elektronik. Sistem pembayaran pajak baru yang dikenal dengan sistem MP3 merupakan suatu lompatan besar dalam tatacara pembayaran pajak oleh wajib pajak. Di dalam sistem ini, wajib pajak akan dapat memaksimalkan penggunaan berbagai fasilitas pelayanan elektronik perbankan yang disediakan pihak Bank Persepsi.

Dalam sistem MP3, sistem komputer otoritas terhubung secara on-line dengan sistem komputer Bank Persepsi dan secara real-time menerima data pembayaran pajak setiap kali wajib pajak melakukan transaksi melalui fasilitas pelayanan bank tersebut. Segera setelah data pembayaran tersebut diterima oleh otoritas, sistem akan secara otomatis melakukan posting ke rekening pajak wajib pajak yang bersangkutan. Untuk menjamin keabsahan pembayaran dan menghindari pemalsuan pembayaran pajak, sistem akan memberikan pengesahan atas setiap transaksi pembayaran pajak dengan secara langsung mengkonfirmasi nomor transaksi pembayaran pajak (NTPP) ke Bank Persepsi penerima pembayaran. Pada saat yang bersamaan, bank juga mengirim nomor transaksi bank (NTB). NTPP dan NTB ini bersifat unik, bank tidak akan dapat menyelesaikan transaksi pembayaran tanpa menerima dan mencatat kode tersebut.

Seperti halnya sistem pembayaran pajak, sistem pelaporan juga didesain berbasis media komputer. Mulai tahun pajak 2002, telah diperkenalkan SPT Tahunan PPh dalam bentuk digital, yaitu yang disebut e-SPT. e-SPT ini meliputi: SPT yang disampaikan dengan menggunakan media digital seperti disket atau CD-ROM, SPT yang informasinya disampaikan melalui jaringan komunikasi data (misalnya melalui internet), dan SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang lampirannya disampaikan menggunakan media elektronik (e-filing). Sarana penyampaian SPT dalam bentuk e-SPT ini di-set sesuai dengan kebutuhan saat ini serta untuk alasan efisiensi.

Simpulan

            Langkah pengembangan sistem administrasi perpajakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah pantas disebut sebagai sebuah langkah strategis. Sebab, paling tidak usaha ini mampu menjawab tuntutan perkembangan di era teknologi informasi dalam jangka menengah. Secara umum usaha ini mencakup dua aspek besar, yaitu aspek internal dan eksternal. Dari aspek internal, otoritas pajak berusaha menata ke dalam sistem adminitrasinya agar lebih efisien dan efektif selaras dengan misinya. Sedangkan dari aspek eksternal, terkait dengan mutu pelayanan kepada wajib pajak dan kepercayaan di kalangan masyarakat luas terhadap institusi pajak, serta untuk mengimbangi realitas di dunia luar yang terus berubah sedemikian cepat tanpa mengenal kompromi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s