CERMAT MENGISI SPT TAHUNAN PPh BADAN

Pernahkah anda merasakan kesulitan atau pusing mengisi SPT Tahunan PPh badan? Jika pernah, maka anda tidak sendirian, banyak orang lain yang merasakan hal serupa. Bagi para pemula, pengalaman ini seolah menjadi masalah klasik karena tidak hanya muncul sekali saja, tetapi selalu berulang setiap kali musim penyampaian SPT Tahunan tiba. Mengapa demikian? Sebab mengisi SPT Tahunan PPh badan atau formulir 1771 (dalam format elektronik) ternyata tak sekadar memindahkan angka-angka yang terdapat di laporan keuangan ke dalam formulir SPT. Namun lebih dari itu, pengisian formulir 1771 membutuhkan kecermatan dan konsistensi pengisian, serta yang tak kalah penting adalah penguasaan materi perpajakan.

Butuh Kecermatan

            Pengisian SPT membutuhkan kecermatan karena pos-pos perkiraan yang ada dalam laporan keuangan (khususnya laporan laba-rugi) wajib pajak tidak selalu sama dengan pos-pos di formulir SPT. Hal ini akan menimbulkan beda pengelompokan antara pos-pos di laporan laba-rugi wajib pajak dengan pos-pos di formulir 1771. Sebagaimana kita maklumi bahwa pos-pos dalam formulir 1771 memang telah dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan kebutuhan internal otoritas pajak. Contohnya pada saat pengisian formulir 1771-I, wajib pajak harus mengelompokkan lagi pos-pos perkiraannya agar sesuai dengan pos-pos perkiraan di SPT. Masalah ini bisa rumit apabila ada beberapa pos yang berbeda di laporan laba-rugi ternyata masuk ke dalam satu pos di SPT. Atau bisa jadi sebaliknya, satu pos di laporan laba-rugi harus dipecah menjadi beberapa pos di SPT.  

            Pertimbangan yang dipakai dalam pengelompokan ini lebih banyak didasarkan pada aspek materialnya. Hal ini bisa diketahui dari banyaknya nama pos di SPT 1771 yang redaksinya diambilkan dari bunyi pasal-pasal dalam UU PPh. Pos-pos ini tepatnya terdapat pada bagian penyesuaian fiskal positif dan penyesuaian fiskal negatif. Kondisi ini menyebabkan wajib pajak tidak punya pilihan selain harus menyesuaikannya dengan versi otoritas pajak. Sedangkan untuk pos-pos penghasilan dan biaya di atasnya, secara umum tidak terlalu menyulitkan bagi kebanyakan wajib pajak. Berikut ini adalah persandingan beberapa pos perkiraan di formulir 1771-I dengan laporan laba-rugi wajib pajak yang berpotensi menimbulkan salah persepsi.

No.Pos di formulir 1771-IRef. UU PPhPos di laporan laba-rugiKeterangan
1Peredaran UsahaPenjualan/peredaran usaha/ pendapatan/omzet/penghasilan bruto.Hasil bruto dari usaha pokok.
2Harga Pokok PenjualanPenjelasan Ps.10(6)Harga pokok penjualan/harga pokok produksi/biaya produksi.Termasuk biaya-biaya terkait misal: angkutan.
3Biaya Usaha LainnyaBiaya administrasi/biaya operasional,  selain HPP/biaya lain-lain.Termasuk biaya gaji, bunga, sewa, jasa, royalti, dan lain-lain.
4Penghasilan  dari Luar UsahaPenghasilan lain-lain, misal: bunga, deviden, imbalan jasa, sewa, royalti, dan lain-lain.Semua penghasilan dari luar usaha pokok.
4Biaya dari Luar UsahaBiaya lain-lain selain biaya administrasi dan operasional.Semua biaya dari luar usaha pokok.
5Biaya Yang Dibebankan / Dikeluarkan Untuk Kepentingan
Pemegang Saham, Sekutu, Atau Anggota
Ps. 9 (1) bSetiap pos atau koreksi biaya yang pemanfaatannya untuk kepentingan pemilik.Hasil rekonsiliasi fiskal.
6Pembentukan Atau Pemupukan Dana CadanganPs. 9 (1) cBiaya penghapusan piutang/biaya piutang tak tertagih/biaya penyisihan piutang ragu-ragu/biaya cadangan lainnya.Hasil rekonsiliasi fiskal.
7Penggantian Atau Imbalan Pekerjaan Atau Jasa Dalam Bentuk Natura Dan KenikmatanPs. 9 (1) eSetiap pos biaya sebagai penggantian atau imbalan yang diberikan bukan dalam bentuk uang tunai.Hasil rekonsiliasi fiskal.
8Jumlah Yang Melebihi Kewajaran Yang Dibayarkan Kepada Pemegang Saham / Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa Sehubungan Dengan PekerjaanPs. 9 (1) fSetiap pos atau koreksi biaya yang dibayarkan melebihi kewajaran.Hasil rekonsiliasi fiskal.
9Harta Yang Dihibahkan, Bantuan Atau SumbanganPs. 9 (1) gSetiap pos biaya yang merupakan konsumsi penghasilan.Hasil rekonsiliasi fiskal.
10Pajak PenghasilanPs. 9 (1) hSetiap pos biaya yang menampung pembayaran PPhHasil rekonsiliasi fiskal.
11Gaji Yang Dibayarkan Kepada Anggota Persekutuan, Firma
Atau CV Yang Modalnya Tidak Terbagi Atas Saham
Ps. 9 (1) jGaji/honor/deviden/imbalan lain kepada pemilik persekutuan, CV, Fa, kongsi, dan sejenisnya.Hasil rekonsiliasi fiskal.
12Sanksi AdministrasiPs. 9 (1) kSetiap pos biaya untuk pembayaran sanksi administrasi pajak dan atau pungutan resmi lainnya.Hasil rekonsiliasi fiskal.
13Biaya Yang Ditangguhkan PengakuannyaSetiap pos biaya yang dibayar dimuka dan belum diakui.Hasil rekonsiliasi fiskal, harus dicatat sebagai aktiva.
14Penghasilan Yang Ditangguhkan PengakuannyaSetiap pos penghasilan yang diterima dimuka dan belum diakui.Hasil rekonsiliasi fiskal, harus dicatat sebagai kewajiban.

            Ada dua buah pos lagi yang patut dicermati dalam pengisian formulir 1771-I. Kedua pos tersebut adalah pos penyesuaian fiskal positif lainnya dan penyesuaian fiskal negatif lainnya. Pos-pos tersebut tampak sepele, padahal keduanya dapat dijadikan sebagai pos penampungan bagi wajib pajak yang sudah sangat kesulitan mengisi SPT. Terbatasnya alternatif pos koreksi fiskal di SPT juga dapat memicu wajib pajak memasukkan jenis koreksi fiskal apa saja ke dalam pos-pos ini. Akibatnya, jumlah koreksi fiskal di pos-pos ini bisa saja menjadi yang paling signifikan jumlahnya dibandingkan pos-pos lainnya. Kalau hal ini terjadi, maka informasinya dapat menjadi misleading atau menyesatkan. Mengapa? Sebab semakin banyak jenis koreksi fiskal yang dimasukkan sebagai penyesuaian fiskal positif atau negatif lainnya, akan semakin sedikit informasi yang dapat digali oleh otoritas. Minimnya informasi ini akan membuat data di SPT menjadi kurang akurat untuk dianalisis. Hal ini akan berdampak pada nilai informasi yang terkandung dalam SPT menjadi kurang dapat diandalkan. Namun ini tidak berlaku apabila wajib pajak memberikan penjelasan secara terpisah di laporan keuangannya, atau otoritas pajak menindaklanjutinya dengan pemeriksaan.

            Sebagaimana diketahui, sejak tahun pajak 2002 SPT Tahunan PPh Badan sudah tidak lagi mensyaratkan wajib pajak membuat perhitungan rekonsiliasi fiskal dalam lampiran yang  terpisah. Format di formulir 1771-I sudah cukup untuk menampung perhitungan rekonsiliasi fiskal dimaksud. Dengan demikian formulir 1771-I menjadi bagian yang paling krusial lagi menentukan bagi wajib pajak karena di sinilah jumlah penghasilan neto fiskal dihitung.

Konsistensi Pengisian

            Secara umum dapat dikatakan bahwa pengisian formulir SPT Tahunan PPh badan membutuhkan kecermatan dan kehati-hatian, serta konsistensi dalam perhitungan. Misalnya, dengan merinci Harga Pokok Penjualan (HPP), Biaya Usaha Lainnya, dan Biaya Dari Luar Usaha di formulir 1771-II maka akan dapat diketahui dari mana saja unsur biaya gaji/upah dan penyusutan yang merupakan komponen HPP atau bukan HPP.   Selain itu perlu dicermati pula oleh wajib pajak dalam mengisi biaya gaji ini adalah korelasinya dengan formulir SPT Masa PPh Pasal 21 (formulir 1721). Jumlah biaya gaji harus konsisten dengan total gaji yang diterima karyawan. Ini mengingat biaya gaji juga merupakan objek pemotongan PPh Pasal 21/26 yang mana besarnya objek PPh Pasal 21/26 harus sinkron dengan jumlah biaya gaji yang dilaporkan di SPT Tahunan PPh badan. Ingat bahwa fiskus akan melakukan ekualisasi antara SPT Tahunan PPh badan dengan SPT Masa PPh Pasal 21 dalam setiap penelitian atau pemeriksaan pajak.

            Demikian pula dengan penambahan kolom dividen di formulir 1771-V. Sebelum mengisinya, wajib pajak harus memastikan bahwa seluruh kewajiban pajak yang terkait dengan dividen sudah diselesaikan. Bila pemegang saham adalah orang pribadi maka wajib pajak harus melakukan pemotongan PPh Final atas dividen yang dibayarkan. Dengan begitu akan diperoleh konsistensi antara pengisian SPT Tahunan PPh badan dengan pelaporan SPT Masa PPh Final.

            Hal lain yang tak kalah urgen adalah, karena ini sudah sangat populer, konsistensi pengisian pos peredaran usaha dengan peredaran usaha menurut PPN. Prinsip yang harus dipegang oleh setiap wajib pajak adalah bahwa omzet PPN merupakan objek PPh. Akan menimbulkan tanda tanya apabila peredaran usaha di SPT Tahunan PPh badan dilaporkan lebih kecil daripada jumlah keseluruhan omzet PPN di SPT Masa PPN tahun pajak yang sama. Hal ini tiada lain karena proses ekualisasi omzet PPh versus PPN sudah menjadi prosedur baku tata kerja di kantor pajak.

Penguasaan Materi Perpajakan     

Modal berikutnya bagi wajib pajak yang akan melakukan pengisian SPT Tahunan PPh badan adalah penguasaan terhadap materi perpajakan. Sebenarnya formulir 1771 dibuat dengan tetap memperhatikan sisi-sisi edukatif bagi wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari nama-nama pos tercetak di formulir SPT-nya. Contohnya di formulir 1771-IV, wajib pajak tidak perlu repot mencari sendiri jenis-jenis penghasilan mana yang dipotong PPh Final. Begitu pula dengan jenis penghasilan apa yang bukan objek pajak. Semuanya telah diberikan dengan jelas di dalam format SPT. Ini belum termasuk Buku Petunjuk Pengisian SPT yang diberikan secara cuma-cuma kepada wajib pajak. Dengan buku petunjuk ini, wajib pajak akan lebih mudah mengisi SPT Tahunan PPh badan.

            Dengan demikian, penguasaan materi perpajakan tetap menjadi modal penting yang harus dikuasai oleh setiap wajib pajak. Tanpa penguasaan materi perpajakan yang cukup, niscaya daya analitis dan konsistensi pengisian SPT tidak akan dapat dilakukan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh karena penguasaan materi perpajakan merupakan amunisi yang harus dimiliki oleh wajib pajak agar menghasilkan informasi keuangan yang andal dan akurat. Apabila hal ini disadari dan dilaksanakan oleh setiap wajib pajak, niscaya SPT yang telah diisi dan disampaikan ke kantor pajak tidak akan menjadi bom waktu yang suatu saat meledak dan merugikan wajib pajak yang bersangkutan.

Simpulan

            Self assessment yang dianut oleh sistem perpajakan kita di satu sisi telah memberikan keleluasaan sedemikian rupa kepada wajib pajak. Di antara keleluasaan itu adalah wajib pajak menghitung sendiri jumlah pajaknya yang terutang melalui sarana SPT Tahunan. Namun di sisi lain, sistem self assesment ini juga menjadi semacam ‘test case’ bagi otoritas pajak untuk menguji sejauh mana tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penerapan aturan perpajakan. Sehingga wajar apabila pada suatu ketika dapat dilakukan pengujian terhadap SPT wajib pajak.  Dengan menyadari substansi dari sistem di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa tidak tersedia ruang bagi wajib pajak yang tidak punya itikad baik untuk dengan sengaja melakukan pelanggaran. Hal ini dikarenakan SPT Tahunan merupakan instrumen yang digunakan oleh otoritas pajak untuk menilai itikad baik wajib pajak. Artinya, SPT Tahunan dapat menjadi tolok ukur benar-tidaknya informasi yang disampaikan oleh wajib pajak. Tetapi ingat, bahwa bagi otoritas SPT Tahunan hanyalah satu dari sekian banyak instrumen yang dapat dijadikan sebagai parameter kepatuhan wajib pajak.      

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s