PERLAKUAN PAJAK ATAS TRANSAKSI E-COMMERCE

Internet dan e-commerce telah berkembang menjadi sebuah industri yang sangat menjanjikan. Dengan berbagai macam keunggulannya dibandingkan dengan perdagangan konvensional telah membuat e-commerce menjadi suatu bentuk bisnis baru. Pasar belanja online di Indonesia diprediksi akan mengalami peningkatan seiring dengan berkembangnya industri telepon seluler yang menawarkan smartphone dengan beragam fitur dan spesifikasi yang mumpuni dengan harga yang semakin murah. Semakin baiknya kualitas jaringan internet di tanah air serta semakin luasnya cakupan layanan dari para operator penyedia jaringan turut menjadi alasan mengapa potensi bisnis di dunia maya ini sangat cerah.

Dari kacamata perpajakan, secara prinsip  tidak ada perlakuan pajak yang berbeda antara bisnis e-commerce dan bisnis secara konvensional. Tidak adanya perbedaan perlakuan pajak tersebut disebabkan oleh karena pada dasarnya usaha melalui e-commerce adalah sama dengan perdagangan biasa. Perbedaannya hanya terletak pada penggunaan sarana komunikasinya, dimana transaksi e-commerce menjadikan internet sebagai media komunikasi elektronik dan infrastruktur utamanya. Oleh karena itu, segala hak dan kewajiban perpajakan yang ada pada pelaku usaha konvensional juga melekat untuk para pelaku bisnis e-commerce.

Bagi pengusaha maupun pelaku bisnis di bidang e-commerce yang telah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak, wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukannya untuk memperoleh NPWP. Persyaratan subjektif adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) PPh mengenai subjek pajak, yaitu orang pribadi, badan, warisan belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, serta bentuk usaha tetap. Sedangkan persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan melakukan pemotongan/pemungutan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. 

Setelah terdaftar sebagai wajib pajak, pengusaha e-commerce diwajibkan untuk mencatat kegiatan operasionalnya dalam bentuk pencatatan atau pembukuan sehingga dapat diketahui besarnya peredaran usaha (omzet) dan keuntungan bersihnya sebagai dasar penghitungan PPh terutang dalam satu tahun pajak. Untuk pengusaha e-commerce orang pribadi, berhak atas pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam penghitungan penghasilan kena pajaknya. Penentuan besarnya PPh terutang dalam satu tahun pajak dilakukan dengan cara mengalikan tarif PPh Pasal 17 UU PPh terhadap penghasilan kena pajak. Untuk wajib pajak orang pribadi berlaku tarif progresif mulai 5% sampai dengan 30% sesuai dengan lapisan penghasilan kena pajaknya. Bagi wajib pajak badan berlaku tarif tunggal sebesar 25% dari laba bersih usaha atau penghasilan kena pajaknya. Untuk wajib pajak badan berbentuk perseroan terbuka yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh fasilitas penurunan tarif sebesar 5% dari tarif umum.

Perlakuan khusus PPh juga berlaku bagi pengusaha e-commerce baik orang pribadi maupun badan yang dalam satu tahun mempunyai omzet tidak melebihi jumlah Rp4,8 miliar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018, para pengusaha tersebut dikenakan PPh bersifat final dengan tarif pajak sebesar 0,5% yang dihitung dari omzet setiap bulan.

Sementara itu, Pemerintah juga telah memberikan penegasan mengenai pemotongan dan/atau pemungutan PPh atas transaksi e-commerce. Selama ini dikenal empat model transaksi e-commerce yaitu: Online Marketplace, Classified Ads, Daily Deals, dan Online Retail. Online Marketplace adalah kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa toko internet di mal internet sebagai tempat merchant menjual barang dan/atau jasa. Classified Ads adalah kegiatan menyediakan tempat dan/atau waktu untuk memajang content (teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain) barang dan/atau jasa bagi pengiklan untuk memasang iklan melalui situs yang disediakan yang ditujukan kepada pengguna iklan. Daily Deals adalah kegiatan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa situs daily deals sebagai tempat merchant menjual barang dan/atau jasa kepada pembeli dengan menggunakan voucher sebagai sarana pembayaran. Adapun Online Retail adalah kegiatan menjual barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh penyelenggara online retail kepada pembeli di situs mereka.

Lantas bagaimana perlakuan pemotongan dan/atau pemungutan PPh atas keempat model transaksi e-commerce di atas? Dalam transaksi keempat model e-commerce tersebut pemotongan pajak umumnya dilakukan terhadap: pembayaran imbalan jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi; imbalan jasa perantara pembayaran atau fee transaksi; dan imbalan jasa lain apabila melibatkan pihak lain. Pajak yang terkait dalam hal ini adalah PPh Pasal 21, 23, 26 dan/atau PPh Pasal 4(2). Selain itu pembeli juga harus memungut PPh Pasal 22 atas pembelian barang tertentu yang dilakukan dari merchant atau penyelenggara online retail. Pemotongan/pemungutan PPh ini hanya dapat dilaksanakan apabila pihak yang memotong/memungut pajak sudah ditunjuk oleh DJP sebagai Pemotong/Pemungut Pajak.

Bagaimana dengan kewajiban PPN-nya? Sesuai dengan ketentuan umum perpajakan, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku/kalender jumlah omzet dari penyerahan barang atau jasa kena pajak telah melebihi Rp 4,8 miliar, pelaku e-commerce wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Sebagai pengusaha kena pajak, kewajiban pengusaha ecommerce adalah memungut PPN atas setiap transaksi penyerahan barang atau jasa kena pajak dengan cara menerbitkan faktur pajak (e-faktur). Selain itu, yang bersangkutan juga wajib menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang apabila terdapat penyerahan barang yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan.

Demikianlah, Pemerintah telah menegaskan bahwa tidak ada objek pajak yang baru dalam bisnis e-commerce. Ketentuan perpajakan memberikan perlakuan yang sama antara pelaku usaha berbasis e-commerce dengan pelaku usaha secara biasa. Aspek keadilan dan pemerataan menjadi dasar bagi perlakuan pajak tersebut sehingga dapat memberikan keadilan perpajakan yang sama bagi semua jenis usaha.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s