REINVENTING POLICY DAN MORALITAS PAJAK MASYARAKAT

Apa yang dilakukan oleh pemerintah merupakan sebuah pengorbanan yang luar biasa dari negara. Pemerintah telah membuat terobosan untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat dengan memberikan insentif di bidang perpajakan berupa fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak.

Pemerintah memiliki tugas untuk menyejahterakan rakyat dan menjalankan pemerintahan sehari-hari. Untuk melaksanakan tugas tersebut tentunya dibutuhkan dana yang besar. Salah satu cara yang dapat digunakan pemerintah untuk mendapatkan dana tersebut adalah dengan mengadakan pungutan pajak kepada masyarakat.  Cara ini umumnya dapat diterima mengingat kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sendiri. Oleh karenanya sudah sewajarnya apabila masyarakat turut mendukung kegiatan pemerintah tersebut.

Bagi masyarakat dengan kesadaran bernegara yang tinggi, antara kepentingan individu, masyarakat dan negara telah menyatu atau menjadi identik. Mereka akan ikut berpartisipasi dan siap membantu pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Hal ini dilakukan karena mereka sadar bahwa kegiatan tersebut pada akhirnya ditujukan untuk kepentingan mereka juga. Bantuan dan partisipasi itu dapat diwujudkan dalam bentuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh negara, membantu meringankan kesulitan warga lainnya, melakukan pembelaan negara, membayar pajak dan sebagainya.

Kesadaran pajak secara umum akan melahirkan moralitas perpajakan (tax morality) masyarakat. Masyarakat dengan moralitas perpajakan yang tinggi akan sadar bahwa membayar pajak merupakan kewajiban kenegaraan yang harus dipenuhi. Mereka paham bahwa pajak sangat diperlukan oleh negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sebagai anggota masyarakat mereka merasa wajib untuk mendukung kegiatan pemerintah. Masyarakat akan rela membayar pajak karena tahu bahwa hasil dari pajak akan digunakan untuk kepentingan bersama. Jika sudah demikian, maka isu keadilan dalam perpajakan tidak lagi menjadi masalah.

Kondisi masyarakat dengan tax morality yang tinggi sebagaimana gambaran di atas bukanlah mimpi. Cepat atau lambat, masyarakat kita sedang berproses menuju ke arah sana. Dengan pemerintah sebagai pemangku kepentingan yang memimpin dan mengarahkan masyarakat, maka perubahan ke arah sana merupakan keniscayaan. Kita dapat bercermin dari negara-negara maju yang sudah lebih dulu mapan iklim perpajakannya.

Salah satu tugas penting pemerintah adalah meningkatkan kesadaran membayar pajak di kalangan masyarakat. Kesadaran pajak berbanding lurus dengan tingkat kepatuhannya. Upaya pemerintah untuk membangun kesadaran pajak telah banyak dilakukan melalui berbagai kegiatan sosialisasi, publikasi, edukasi dan lain-lain yang pada intinya bertujuan membentuk kepatuhan sukarela masyarakat. Sementara itu upaya yang lebih tegas dalam bentuk pemberian sanksi administrasi sampai dengan sanksi pidana tetap dilakukan. Tentu pemberian sanksi ini harus berpijak pada undang-undang agar tercipta keadilan dan kepastian hukum di tengah masyarakat.

Diakui atau tidak, akan selalu ada “penumpang gelap” yang menikmati fasilitas tanpa mau membayar. Maksudnya, masih ada sebagian orang yang ikut menikmati fasilitas umum, jaminan keamanan, kesempatan berusaha dan fasilitas lainnya yang disediakan pemerintah tanpa mau membayar pajak. Padahal semua itu dapat disediakan oleh pemerintah karena dibiayai dari pajak masyarakat. Kondisi inilah yang dapat memicu ketidakadilan dalam masalah perpajakan. Maka pengenaan sanksi tetap diperlukan untuk menghadirkan rasa keadilan bagi semuanya.

Bertolak dari uraian di atas, apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini merupakan sebuah pengorbanan yang luar biasa dari negara. Pemerintah telah membuat terobosan untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat dengan memberikan insentif di bidang perpajakan berupa fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak. Sanksi pajak tersebut sebenarnya dikenakan akibat kekhilafan atau bukan karena kesalahan masyarakat. Melalui kewenangan pemerintah, sanksi tersebut dihapuskan.

Fasilitas penghapusan sanksi pajak di atas merupakan inti dari pencanangan tahun 2015 sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak, atau disebut juga reinventing policy. Dalam program ini, melalui regulasinya pemerintah memberikan insentif kepada masyarakat berupa penghapusan sanksi administrasi pajak. Fasilitas ini ditujukan kepada masyarakat yang melakukan pembetulan, pembayaran, dan/atau pelaporan SPT tahunan PPh tahun pajak 2014 dan sebelumnya, dan/atau SPT masa pajak Desember 2014 dan sebelumnya, yang dilakukan di tahun 2015.

Selain itu bagi wajib pajak yang memiliki utang pajak yang timbul sebelum 1 Januari 2015, pemerintah juga akan menghapus sanksi bunga penagihan 2% sebulan dari utang pajak yang tidak atau kurang dibayar. Sesuai dengan ketentuan yang diberikan, sanksi bunga penagihan pajak tersebut akan dihapuskan apabila utang pajaknya dilunasi di tahun 2015.

Pemerintah boleh berharap bahwa dengan upaya pemberian fasilitas penghapusan sanksi pajak ini dapat menjadi investasi masa depan yang lebih besar dalam bentuk kepatuhan sukarela masyarakat dalam membayar pajak.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s