PENETAPAN PAJAK DALAM SISTEM SELF ASSESSMENT

Dalam sistem self assessment yang dianut oleh sistem perpajakan negara kita diatur bahwa setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Jadi pada prinsipnya pajak terutang pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai pajak. Akan tetapi untuk kepentingan administrasi perpajakan maka saat terutangnya pajak perlu ditetapkan sebagai berikut:

  1. pada suatu saat, untuk pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak ketiga;
  2. pada akhir masa, untuk pajak penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja, atau yang dipungut oleh pihak lain atas kegiatan usaha, atau oleh pengusaha kena pajak atas pemungutan PPN barang dan jasa dan PPnBM; atau
  3. pada akhir tahun pajak, untuk pajak penghasilan.

Jumlah pajak terutang, yang telah dipotong, dipungut, dan atau yang harus dibayar oleh wajib pajak setelah tiba saat atau masa pelunasannya, harus disetor ke kas negara melalui tempat-tempat pembayaran yang telah ditentukan.

Berdasarkan sistem self assessment, otoritas pajak tidak berkewajiban untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas semua surat pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh wajib pajak. Penerbitan surat ketetapan pajak hanya terbatas pada wajib pajak tertentu, yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan.

Jumlah pajak yang terutang menurut SPT wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian kepada wajib pajak yang telah menghitung dan membayar besarnya pajak yang terutang secara benar sesuai ketentuan, serta melaporkannya dalam SPT, tidak perlu diberikan surat ketetapan pajak atau pun surat tagihan pajak.

Hanya saja, apabila otoritas pajak memperoleh bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut SPT tidak benar,  maka undang-undang memberikan kewenangan kepada otoritas untuk menetapkan jumlah pajak yang terutang sebagaimana mestinya. Bukti tersebut bisa ditemukan berdasarkan hasil pemeriksaan ataupun keterangan lain yang mengindikasikan bahwa pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam SPT ternyata tidak benar. Maka dari itu, mari sampaikan SPT kita dengan benar, lengkap dan jelas sesuai ketentuan perpajakan karena #PajakKitaUntukKita. 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s