INOVASI DAN LEARNING ORGANIZATION DJP DALAM MODERNISASI ORGANISASI

Sebagai organisasi pembelajaran (learning organization), berubah dan berbenah adalah sebuah keniscayaan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berubah tak hanya menghasilkan sesuatu yang baru, namun juga dengan memperbaiki atau merapihkan apa-apa yang kurang dari keadaan sebelumnya. Dihadapkan pada kondisi kepatuhan wajib pajak yang kurang menggembirakan, angka rasio pajak yang masih rendah, ditambah dengan target pajak yang setiap tahun selalu meningkat padahal kapasitas organisasi DJP terbatas, dan perubahan lingkungan eksternal seperti perkembangan ekonomi digital dan kemajuan teknologi yang sangat pesat, maka DJP bertekad melanjutkan reformasi perpajakan.

Tonggak reformasi perpajakan sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1983, yaitu dengan adanya reformasi undang-undang perpajakan yang mengubah sistem official assessment menjadi self assessment. Proses reformasi terus berlanjut di awal millenium ketiga. Sebagai manifestasi dari cita-cita reformasi birokrasi, di rentang 2002 – 2008 DJP meluncurkan Reformasi Perpajakan Jilid I yang berfokus pada modernisasi administrasi dan amandemen undang-undang perpajakan. Tak berhenti sampai di situ, kemudian berlanjut dengan Reformasi Perpajakan Jilid II dengan fokus utama pada peningkatan internal control pada kurun 2009 – 2014.

Sedangkan saat ini, DJP tengah memasuki program Reformasi Perpajakan Jilid III yang dimulai sejak 2015 lalu. Tema besar yang diusung dalam reformasi tahap ini adalah konsolidasi, akselerasi, dan kontinuitas reformasi perpajakan dengan fokus pada 5 (lima) pilar, yaitu: Organisasi, Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Basis Data, Proses Bisnis, dan Regulasi Perpajakan.

Pada tahap reformasi perpajakan saat ini, DJP ingin mewujudkan diri menjadi institusi yang kuat, kredibel, dan akuntabel baik secara struktur maupun kewenangan dengan kapasitas yang memadai. Selanjutnya, perbaikan pada kelima pilar di atas diharapkan mampu mendeteksi potensi pajak yang ada dan merealisasikannya menjadi penerimaan pajak secara efektif dan efisien. Pada gilirannya ini akan bermuara pada peningkatan kepercayaan wajib pajak terhadap institusi perpajakan, peningkatan jumlah wajib pajak, keandalan pengelolaan basis data dan administrasi perpajakan, dan integritas serta produktivitas aparat perpajakan.

Selain daripada itu, reformasi perpajakan juga bertujuan membangun sinergi yang optimal antar lembaga, meningkatkan kepatuhan wajib pajak baik secara formal dan material, serta akhirnya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara yang tercermin dari capaian angka rasio pajak yang tinggi.

Saat ini DJP tengah memasuki tahap pengadaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP). Dengan sistem ini, DJP akan mengintegrasikan semua proses bisnisnya ke dalam sistem yang baru. Diharapkan dengan sistem yang baru semua kegiatan kelembagaan dan pelayanan DJP dapat dilakukan secara digital sehingga dapat memberikan data yang lebih akurat baik untuk kepentingan internal maupun eksternal sesuai dengan perkembangan informasi dan teknologi. #PajakKitaUntukKita

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s