INKLUSI KESADARAN PAJAK: INVESTASI MASA DEPAN BANGSA

Sampai kapan kepatuhan pajak Indonesia rendah? Indikator berupa rasio pajak di tahun ini masih di bawah 11 persen. Ini menjadi permasalahan besar karena menyangkut kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Selama masyarakat belum sadar pajak, maka seberapa pun keras usaha yang dikerahkan untuk mengumpulkan pajak hasilnya tetap tidak akan optimal. Oleh karenanya perlu perubahan perilaku masyarakat dalam membayar pajak. Perubahan yang dimaksud tentu haruslah perubahan yang fundamental dan bersifat jangka panjang. 

Di bidang pendidikan, upaya merintis perubahan tersebut sudah dilakukan. Salah satunya melalui inklusi kesadaran pajak, yaitu sebuah upaya bersama Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Pajak) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi selaku pihak yang membidangi pendidikan. Upaya ini bertujuan untuk menanamkan kesadaran pajak kepada peserta didik dan tenaga pendidik melalui integrasi muatan kesadaran pajak dalam proses pendidikan.

Sebagai bentuk tanggung jawab dunia pendidikan kepada pembentukan generasi bangsa, maka penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mampu menumbuhkan kesadaran membayar pajak bagi warga negara dan etika pajak yang baik. Harapan kita semua agar pembangunan terus berlanjut dengan kemandirian bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa akan tetap terjamin apabila didukung oleh ketersediaan dana melalui para pembayar pajak yang dapat diciptakan dari proses pendidikan.

Ada fakta menarik tentang sumber daya yang ada di dunia pendidikan kita, jumlah peserta didik sekitar 50 juta anak dari jenjang SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. Untuk jenjang Perguruan Tinggi, data yang ada menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 4400 perguruan tinggi, jumlah mahasiswa sekitar 7 juta orang, serta memiliki jumlah dosen sekitar 250 ribu orang. Ini memberikan informasi bahwa terdapat potensi besar untuk mendorong terwujudnya budaya sadar pajak melalui sumber daya pendidikan, selain sebagai potential taxpayer yang akan menjadi real taxpayer di masa yang akan datang.

Untuk itu berbagai strategi yang disebut sebagai pilar utama telah dikreasikan untuk mencapai tujuan yakni meningkatkan kerja sama pemangku kepentingan, menyiapkan materi edukasi, serta melakukan edukasi dan kampanye itu sendiri.

Selain tiga pilar itu juga didukung dengan eksistensi tiga pondasi program edukasi sadar pajak, yaitu kebijakan yang mendukung, sistem informasi yang andal, dan tersedianya anggaran yang memadai. Yang kemudian dari pilar dan pondasi itu dibuatlah banyak inisiatif strategi dan lini masa sampai dengan tahun 2020. Di tahun ini implementasi kesadaran pajak diharapkan dapat diterapkan di semua jenjang pendidikan.

Perlu diketahui saat ini implementasi inklusi kesadaran pajak sudah diterapkan di jenjang pendidikan tinggi dalam bentuk integrasi materi kesadaran pajak dalam bahan ajar Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) di perguruan tinggi seluruh Indonesia, yang terdiri dari mata kuliah: Bahasa Indonesia, Pancasila, Kewarganegaraan, Agama Islam, Agama Kristen, Agama Katolik, Agama Hindu, Agama Budha, dan Agama Khonghucu.

Keberhasilan inklusi kesadaran pajak akan sangat bergantung pada sinergi dan partisipasi para pemangku kepentingan serta dukungan masyarakat. Dengan demikian ketiga pilar utama dan pondasi program edukasi sadar pajak di atas dapat terus tegak memainkan peran dan fungsi masing-masing menuju era sadar pajak, karena #PajakKitaUntukKita.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s