PERLAKUAN PPN SEHUBUNGAN TRANSAKSI AKTIVA YANG DIAMBIL ALIH (AYDA)

Dalam industri perbankan penyerahan aktiva dari debitur kepada kreditur (bank) sebagai jaminan pengembalian utang-piutang merupakan hal yang lazim dilakukan. Sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan intermediari yang sangat dibutuhkan masyarakat, negara, dalam hal ini Bank Indonesia mengatur dengan ketat industri sektor perbankan ini. Sementara, ketentuan perpajakan sebagai produk kebijakan fiskal sudah seharusnya sejalan dengan kebijakan di bidang moneter tersebut. Namun dalam praktiknya, keduanya lebih sering berjalan sendiri-sendiri. Bahkan tak jarang keduanya saling berbenturan di lapangan.

Aspek perpajakan, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi aktiva yang diambil alih (AYDA), sudah lama memunculkan silang sengketa. Sudah sering ditemui kasus sengketa pajak antara fiskus dengan pihak bankir manakala terjadi pemeriksaan atas kewajiban perpajakan bank. Sengketa pajak terjadi mulai dari tingkat keberatan, banding di Pengadilan Pajak, hingga ke tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Sebenarnya apa yang menjadi pokok sengketa permasalahan AYDA ini. Tulisan sederhana ini mencoba menjelaskan secara deskiptif pangkal sengketa dan berusaha menganalisis serta menawarkan solusinya.

Tiga Transaksi Pangkal Sengketa

Dalam banyak kasus sengketa pajak terkait AYDA, umumnya terjadi beda pendapat antara fiskus dengan bankir dalam menafsirkan tiga transaksi berikut ini, apakah terutang PPN atau tidak untuk pengusaha kena pajak (PKP) bank. Ketiga transaksi ini  adalah:

  1. Penyerahan aktiva sebagai jaminan utang dari debitur kepada kreditur (bank);
  2. Pengambilalihan aktiva jaminan utang oleh pihak bank untuk dijual/dilelang; dan
  3. Penyerahan aktiva kepada pihak pembeli (pemenang lelang).

Ketika terjadi penutupan perjanjian pemberian kredit atau utang oleh bank, pihak bank umumnya memasukkan klausul barang jaminan (hak tanggungan) kepada debitur. Saat pihak debitur menandatangani perjanjian tersebut, berarti dia telah setuju menyerahkan aktiva miliknya untuk diserahkan sebagai jaminan utang kepada pihak bank. Pada saat itu telah terjadi penyerahan secara yuridis atas aktiva jaminan utang dari debitur kepada kreditur. Namun, secara substansi (ekonomis) penguasaan atas aktiva tersebut masih berada di tangan debitur. Artinya, debitur masih memiliki kuasa untuk mengoperasikan atau mengambil manfaat dari aktiva tadi.

Faktor penguasaan secara ekonomis oleh debitur atas aktiva atau barang jaminan di atas tidaklah menjadi penghalang untuk menentukan bahwa transaksi tersebut adalah penyerahan sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 1A ayat (2) huruf b UU PPN 1984. Untuk diketahui, ketentuan pasal ini menyebutkan bahwa penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) untuk jaminan utang-piutang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP.

Sesuai kewenangannya, UU PPN dapat menentukan salah satu atau keduanya, yaitu penyerahan secara yuridis dan/atau secara ekonomis, sebagai saat penyerahan yang terutang pajak. Dalam hal ini, hendaknya penyerahan secara yuridis lebih diutamakan. Sebab meskipun debitur telah menyerahkan penguasaan atas aktiva kepada pihak bank, penyerahan ini tetap harus didahului secara yuridis melalui perjanjian. Itulah sebabnya mengapa ketentuan UU PPN menganggap penyerahan BKP untuk jaminan utang-piutang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP sehingga tidak terutang PPN.

Banyak yang salah persepsi dengan menganggap bahwa penyerahan BKP untuk jaminan utang-piutang merupakan keseluruhan dari rangkaian transaksi AYDA. Padahal penyerahan ini hanya merupakan tahap penyerahan formal atas barang yang dibebani hak tanggungan dari debitur kepada kreditur sebagai akad pembukaan. Transaksi-transaksi berikutnya yang terjadi atas barang tanggungan itu merupakan transaksi yang sepenuhnya terpisah karena didasari oleh situasi dan alasan yang berbeda.

Jika terjadi kondisi wanprestasi, atau debitur gagal bayar utang, maka aktiva jaminan utang tersebut akan diambil alih penguasaannya oleh pihak bank demi menyelamatkan dana bank (dana masyarakat) yang sudah telanjur diberikan kepada debitur. Jadi jelas bahwa transaksi pengambilalihan barang agunan oleh bank berbeda dengan penyerahan yuridis di awal perjanjian. Pengambilalihan aktiva itu hanya dilakukan apabila ada situasi yang melatarbelakanginya, yaitu adanya wanprestasi tadi. Tentunya setelah segala upaya lain ditempuh oleh bank untuk menyelamatkan dananya. Dengan demikian dasar hukum pengenaan PPN atas transaksi AYDA tidak tepat jika hanya memakai dasar Pasal 1A ayat (2) huruf b UU PPN.

Pengambilalihan Aktiva Jaminan Utang (AYDA)

Seperti dijelaskan di paragraf di atas, transaksi AYDA hanya terjadi jika debitur mengalami wanpestasi. Artinya, penyerahan yuridis aktiva dalam rangka perjanjian utang-piutang tidak akan diikuti oleh transaksi AYDA jika debitur tidak melakukan wanprestasi. Seandainya transaksi AYDA benar-benar terjadi, lantas bagaimana perlakuan PPN mengenai hal ini.

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai perlakuan PPN atas pengambilalihan ini, ada baiknya jika jenis barang agunannya dibedakan antara aktiva/barang bergerak dan aktiva/barang tak bergerak. Pada kasus barang agunan adalah barang bergerak seperti kendaraan, proses pengambilalihan oleh bank, baik secara yuridis maupun penguasaan barang terjadi secara bersamaan (simultan).

Dilihat dari sisi debitur, telah terjadi penyerahan barang jaminan kepada kreditur (bank). Kepemilikan dan/atau penguasaan atas aktiva tersebut beralih ke pihak bank. Perpindahan kepemilikan ini dibuktikan dengan catatan pembukuan di pihak bank yang mengakui adanya pos AYDA di laporan keuangannya. Dengan demikian transaksi AYDA merupakan penyerahan tersendiri BKP dari debitur kepada kreditur yang terutang PPN.

Penyerahan yuridis atas aktiva jaminan utang di awal tidak dianggap sebagai penyerahan yang terutang PPN karena penyerahan tersebut substansinya hanyalah pengakuan adanya hak tanggunan atas barang milik debitur yang diagunkan dan hanya bersifat sementara. Ketika transaksi AYDA benar-benar terjadi maka secara nyata telah terjadi pemindahan hak penguasaan atau kepemilikan atas aktiva tersebut. Jadi pada titik inilah utang PPN mulai timbul.

Karena telah terutang PPN, secara administrasi debitur harus memungut PPN atas penyerahan AYDA atas barang bergerak dan memberikan faktur pajak kepada bank. Bagi bank pajak dalam faktur pajak merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran ketika kelak menjual kembali barang tersebut kepada pembeli yang sebenarnya. Sekadar diketahui, bank pada umumnya telah terdaftar sebagai PKP karena bank juga melakukan penyerahan yang terutang PPN, selain jasa perbankan yang tidak dikenakan PPN.

Apabila aktiva yang diagunkan adalah aktiva tak bergerak seperti tanah dan/atau bangunan, praktis pengambilalihan hanya dilakukan terhadap penguasaan atas aktiva tersebut. Artinya, pihak bank tidak akan mendaftarkan kepemilikan baru atas tanah dan/atau bangunan tersebut karena pihak bank akan segera menjualnya kembali/melelangnya untuk menyelesaikan pembayaran utang debitur.

Berbeda dengan barang bergerak, dalam transaksi AYDA untuk harta tak bergerak hanya terdapat penyerahan secara ekonomis (material) saja. Sebab secara yuridis kepemilikan atas aktiva tersebut tetap berada di tangan debitur. Menurut hukum perdata yang berlaku di Indonesia (hukum positif), transaksi penyerahan atas harta tak gerak harus diikuti  dengan perubahan nama pemiliknya. Jika tidak ada perubahan nama, maka secara yuridis dianggap belum terjadi transaksi. Dengan demikian, UU PPN belum menganggap hal ini sebagai transaksi penyerahan yang terutang PPN karena status debitur hanya menitipkan harta tak geraknya kepada bank untuk dijual atau dilelang.

Penyerahan Aktiva Kepada Pembeli (Pemenang Lelang)

Pada saat pihak bank melakukan transaksi AYDA, penguasaan atas barang agunan sepenuhnya menjadi tanggungjawab bank. Dalam tahap ini kita memandang bank sebagai pihak yang akan menjual atau melakukan transaksi penyerahan aktiva baik yang dilakukan atas nama sendiri atau melalui pihak lain, misalnya juru lelang.

Jika bank melakukan penjualan atas nama sendiri, maka sudah tentu ini merupakan penyerahan BKP yang terutang PPN. Kondisi ini umum terjadi untuk agunan berupa harga bergerak yang sudah diambil alih dari debitur. Yang menjadi dasar pengenaan PPN atas transaksi ini adalah Pasal 4 ayat (1) UU PPN, dimana disebutkan bahwa penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha terutang PPN. Istilah pengusaha meliputi semua pengusaha baik yang sudah PKP atau yang belum dikukuhkan sebagai PKP.

Ironisnya, masih ada yang menganggap bahwa transaksi AYDA bukan merupakan bisnis bank. Anggapan ini keliru, sebab AYDA bukanlah hal yang tidak dapat diperhitungkan atau direncanakan sebelumnya oleh bank. Terjadinya AYDA jelas dapat dimitigasi oleh bank karena sudah menjadi risiko yang melekat (inherent risk) pada industri perbankan. Transaksi AYDA sudah menjadi bagian dari proses bisnis  perbankan. Dengan kata lain, transaksi AYDA merupakan transaksi yang biasa terjadi dalam lingkup usaha perbankan.

Bagaimana jika penjualan aktiva yang diagunkan di atas dilakukan oleh juru lelang atau pihak ketiga. Dalam hal ini perlakuan PPN sudah jelas, Pasal 1A ayat (1) huruf c UU PPN menyebutkan bahwa penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang termasuk dalam pengertian penyerahan BKP yang terutang PPN. Untuk penjualan barang bergerak transaksi akan dicatat sebagai penyerahan dari bank (kreditur) kepada pembeli atau pemenang lelang. Bank harus memungut PPN dan menerbitkan faktur pajak kepada pembeli atau pemenang lelang. Sedangkan pihak ketiga atau juru lelang hanya bertindak sebagai pemberi jasa untuk menjual atau pelaksana lelang yang berhak atas imbalan jasa (fee) dari bank.

Yang agak berbeda di sini adalah dalam hal barang yang dijual/dilelang adalah harta  tak bergerak, misalnya tanah dan/atau bangunan. Secara pembukuan transaksi yang terjadi akan dicatat sebagai transaksi penyerahan BKP dari debitur (pemilik aktiva)  kepada pembeli atau pemenang lelang. Dalam hal ini secara formal tidak melibatkan bank dalam administrasi transaksi, sehingga pihak bank tidak berurusan dengan PPN yang terutang. Dalam penyerahan ini pihak debitur harus menerbitkan faktur pajak kepada pembeli atau pemenang lelang. Jadi substansi pengenaan PPN atas transaksi ini adalah adanya penyerahan BKP melalui lelang atau penjualan oleh pihak ketiga. 

Seandainya pihak debitur sebagai pemilik aktiva berstatus bukan PKP, maka transaksi di atas tidak perlu dikenakan PPN karena pengusaha non PKP tidak boleh menerbitkan faktur pajak. Dengan demikian exposure pengenaan PPN atas transaksi penyerahan aktiva hasil AYDA oleh bank tergantung pada mekanisme transaksi dan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam bukti yang tercatat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s