Mengenal Treaty Shopping dan Beneficial Owner …(2)

(Bagian terakhir dari dua tulisan)

Bagian terakhir dari artikel Mengenal Treaty Shopping dan Beneficial Owner ini akan membahas tentang bagaimana cara menangkal skema penyalahgunaan P3B melalui treaty shopping dengan memperkenalkan konsep beneficial owner.

Bukan hanya Indonesia yang menerima dampak negatif dari treaty abuse dengan skema treaty shopping ini. Sebenarnya treaty shopping merupakan isu global yang dialami oleh semua negara. Oleh karena itu, penanganannya pun diharapkan juga menjadi concern dari seluruh negara yang berkepentingan.

Beruntung, sejak 1977 OECD telah mempelopori wacana penanggulangan modus treaty shopping dalam model P3B-nya. OECD telah memasukkan klausul beneficial owner dalam pasal-pasal model tax treaty-nya. OECD percaya bahwa ketentuan mengenai beneficial owner dapat mencegah conduit company dari pemanfaatan fasilitas P3B yang tidak semestinya.

OECD memberikan rekomendasi sesuai dengan Commentary dari Pasal 1 OECD Model, sebagai pendekatan dari aspek yang berbeda dari definisi beneficial owner, yaitu:

  1. pendekatan “look-through”, yakni ketentuan yang mengatur bahwa perusahaan yang berdomisili di salah satu negara tidak berhak atas perlakuan P3B apabila perusahaan tersebut dikuasai oleh badan atau orang-orang yang bukan subjek pajak negara tersebut;
  2. aturan yang mensyaratkan “subject-to-tax”, yaitu ketentuan bahwa pembebasan atau penerapan tarif yang lebih rendah terhadap suatu jenis penghasilan sebagaimana diatur dalam P3B, tidak berlaku apabila penghasilan itu tidak dikenakan pajak di negara di mana penerimanya berdomisili;
  3. penerapan pendekatan “channel approach”.

OECD juga memberikan rekomendasi ditambahkannya ketentuan tambahan selain yang telah disebutkan di atas. Ketentuan-ketentuan tambahan itu berupa: general bonafide provision, activity provision, amount of tax provision, stock exchange provision, dan alternative relief provision, yang semuanya disebutkan di paragraph 19 OECD Commentary.

Karena bersifat rekomendasi, pada akhirnya pelaksanaan dari ketentuan mengenai beneficial owner ini tergantung dari masing-masing negara sebagai pemilik jurisdiksi pemajakan. Tidak bisa serta-merta, setiap negara harus mempertimbangkan secara cermat sebelum memutuskan untuk mengadopsi ketentuan ini, baik dalam naskah P3B maupun dalam ketentuan domestik mereka.

Pada umumnya negara-negara tersebut sangat berhati-hati dalam merumuskan definisi beneficial owner dalam naskah P3B mereka. Memang sudah semestinya demikian. Sebab jangan sampai definisi tersebut justru menjadi blunder yang dapat merugikan negara. Selain itu juga terdapat ketentuan yang lazim secara internasional bahwa pemberian interpretasi dari suatu P3B haruslah merujuk pada Pasal 31 ayat (1) dari Vienna Convention on Law of Treaties, yang rumusannya adalah: “A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the term of the treaty in their context and in the light of its object and purpose”.

Jadi interpretasi atas istilah beneficial owner harus diberikan dalam kerangka P3B, yaitu ‘object and purpose’. Kedua kata tersebut tidak boleh dipisahkan dalam pemaknaannya. Istilah beneficial owner adalah “international tax language” sehingga interpretasinya tidak boleh merujuk pada undang-undang domestik.

Satu hal yang pasti, P3B adalah buah dari kesepakatan antar dua negara yang mengusung kepentingan nasional masing-masing. Proses negosiasi sebelum mencapai kata sepakat memerlukan waktu yang panjang. Setelah berlaku pun, jika salah satu pihak menghendaki renegosiasi P3B, maka diperlukan waktu rata-rata sekitar 14 tahun. Hal ini bisa terjadi karena suatu renegosiasi memerlukan adanya kepentingan bersama dari dua negara yang mengadakan renegosiasi P3B tersebut.

Oleh karena itu, keinginan sepihak untuk memasukkan klausul anti penghindaran pajak dalam P3B banyak menemui kendala dalam prakteknya. Adapun saat ini, upaya untuk memasukkan klausul tentang anti-treaty abuse telah disarankan oleh OECD dan G20, dalam Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action Plan 6.

Dalam dokumen Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) yang diterbitkan oleh OECD, ketentuan anti-treaty abuse ini tercantum dalam butir Action 6 tentang prevent treaty abuse yang bertujuan mengembangkan model ketentuan perjanjian dan rekomendasi mengenai desain aturan domestik untuk mencegah pemberian manfaat perjanjian dalam keadaan yang tidak tepat.

OECD juga akan memperjelas bahwa perjanjian pajak tidak dimaksudkan untuk digunakan untuk menghasilkan double non-taxation dan untuk mengidentifikasi pertimbangan kebijakan pajak yang harus dipertimbangkan oleh negara-negara sebelum memutuskan untuk menandatangani perjanjian pajak dengan negara lain.

Dari sudut pandang Indonesia, apabila ketentuan beneficial owner tersebut disisipkan dalam P3B yang berlaku, akan ada beberapa perusahaan Indonesia dalam rangka undang-undang penanaman modal asing yang tidak memenuhi syarat untuk tunduk pada P3B, yaitu perusahaan Indonesia yang 100% sahamnya dimiliki oleh perusahaan atau orang luar negeri (wholly owned).

Akan tetapi, dalam perundang-undangan domestik Indonesia, sebenarnya ketentuan anti-treaty abuse ini telah diadopsi di dalam perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 (UU PPh). Pasal 26 ayat (1a) UU PPh memberikan definisi beneficial owner melalui ketentuan yang berbunyi: “Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (beneficial owner).”

Lebih lanjut UU PPh memberikan penjelasan mengenai beneficial owner dengan menyebutkan bahwa negara domisili tidak hanya ditentukan berdasarkan surat keterangan domisili (SKD), tetapi juga tempat tinggal atau tempat kedudukan dari penerima manfaat dari penghasilan dimaksud. Dalam hal penerima manfaat adalah orang pribadi, negara domisilinya adalah negara tempat orang pribadi tersebut bertempat tinggal atau berada, sedangkan apabila penerima manfaat adalah badan, negara domisilinya adalah negara tempat pemilik atau lebih dari 50% pemegang saham baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berkedudukan atau efektif manajemennya berada. Secara tersirat terlihat bahwa pengertian beneficial owner menurut UU PPh sudah merujuk dalam cakupan Pasal 3 ayat (2) dari P3B.

Ketentuan domestik di level operasional yang merupakan ketentuan anti-treaty abuse yang saat ini berlaku di Indonesia adalah Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Perdirjen ini mengatur bahwa wajib pajak luar negeri yang menerima dan/atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dapat memperoleh manfaat P3B sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B dengan ketentuan:

  1. penerima penghasilan bukan subjek pajak dalam negeri Indonesia;
  2. penerima penghasilan merupakan orang pribadi atau badan yang merupakan subjek pajak dalam negeri dari negara mitra atau jurisdiksi mitra P3B;
  3. tidak terjadi penyalahgunaan P3B; dan
  4. penerima penghasilan merupakan beneficial owner, dalam hal dipersyaratkan dalam P3B.

Perdirjen di atas tidak menganggap terjadi penyalahgunaan P3B apabila wajib pajak luar negeri memiliki:

  1. substansi ekonomi (economic substance) dalam pendirian entitas atau pelaksanaan transaksi;
  2. bentuk hukum (legal form) yang sama dengan substansi ekonomi (economic substance) dalam pendirian entitas atau pelaksanaan transaksi;
  3. kegiatan usaha yang dikelola oleh manajemen sendiri dan manajemen tersebut mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksi;
  4. aset tetap dan aset tidak tetap, yang cukup dan memadai untuk melaksanakan kegiatan usaha di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B selain aset yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia;
  5. pegawai dalam jumlah yang cukup dan memadai dengan keahlian dan keterampilan tertentu yang sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan perusahaan; dan
  6. kegiatan atau usaha aktif selain hanya menerima penghasilan berupa dividen, bunga dan/atau royalti yang bersumber dari Indonesia.

Serta tidak terdapat pengaturan transaksi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat dari penerapan P3B antara lain: pengurangan beban pajak; dan/atau tidak dikenakannya pajak di negara atau jurisdiksi manapun (double non taxation), yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dibentuknya P3B.

PER-25/PJ/2018 juga mengatur mengenai klausul beneficial owner dalam penerapan P3B Indonesia dengan penduduk negara mitra. Menurut ketentuan PER-25/PJ/2018, wajib pajak luar negeri orang pribadi dianggap sebagai pemilik penghasilan yang sebenarnya apabila tidak bertindak sebagai agen atau nominee.

Sedangkan bagi wajib pajak luar negeri badan, ketentuan beneficial owner akan terpenuhi apabila wajib pajak luar negeri badan tersebut:

  1. tidak bertindak sebagai agen, nominee, atau conduit;
  2. mempunyai kendali untuk menggunakan atau menikmati dana, aset, atau hak yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia;
  3. tidak lebih dari 50% penghasilan badan digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain;
  4. menanggung risiko atas aset, modal, atau kewajiban yang dimiliki; dan
  5. tidak mempunyai kewajiban baik tertulis maupun tidak tertulis untuk meneruskan sebagian atau seluruh penghasilan yang diterima dari Indonesia kepada pihak lain.

Kesimpulan dan Saran

  1. Bukan hanya Indonesia yang menerima dampak negatif dari treaty abuse dengan skema treaty shopping ini. Sebenarnya treaty shopping merupakan isu global yang dialami oleh semua negara. Oleh karena itu, penanganannya pun diharapkan juga menjadi concern dari seluruh negara yang berkepentingan.
  2. Pelaksanaan ketentuan P3B dilakukan sendiri secara self assessment oleh pihak-pihak yang saling bertransaksi (wajib pajak sebagai pemotong/ pemungut pajak), sehingga terjadinya kasus-kasus treaty abuse melalui skema treaty shopping menjadi hal yang sulit dipantau oleh otoritas pajak.
  3. Indonesia dapat lebih aktif lagi menyuarakan pentingnya gerakan anti-treaty abuse di forum-forum internasional sehingga dapat memperoleh banyak dukungan dari negara-negara yang selama ini banyak dirugikan oleh modus treaty shopping.
  4. Indonesia harus memperkuat ketentuan domestik yang mengharuskan pihak-pihak yang saling bertransaksi untuk menerapkan sendiri ketentuan P3B mengenai beneficial owner serta meningkatkan penindakan hukum yang tegas bagi pelanggaran ketentuan P3B agar menimbulkan efek jera.

Selesai.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s