Mengenal Treaty Shopping dan Beneficial Owner

(Bagian pertama dari dua tulisan)

Pada dasarnya tujuan utama dibentuknya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau tax treaty adalah untuk menghindari terjadinya pajak berganda antara dua negara. Kedua negara bersepakat membagi hak pemajakan, atau mengurangi hak pemajakan antar dua negara. Melalui P3B, penduduk negara mitra P3B dimungkinkan untuk mendapatkan pengurangan tarif atau bahkan tidak dilakukan pemajakan di negara mitra lainnya.

Namun, dalam praktiknya tax treaty seringkali menimbulkan persoalan baru. Persoalan tersebut salah satunya adalah penyalahgunaan manfaat tax treaty oleh pihak yang tidak berhak. Modus penyalahgunaan manfaat tax treaty ini lazim dilakukan melalui skema yang populer disebut treaty shopping.

Upaya penyalahgunaan tax treaty tersebut, disebut sebagai abusive karena menggunakan pasal-pasal dalam P3B yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya tax treaty, yaitu untuk menghindari pajak berganda dan mencegah terjadinya penghindaran pajak. Selain itu, tentu saja skema treaty shopping sangat merugikan bagi kedua pihak negara mitra P3B.

Bagi negara yang menjadi target modus ini, bisa jadi ada banyak potensi penerimaan pajak yang hilang dari transaksi yang dilakukan dengan skema treaty shopping ini. Di pihak lain, negara yang menjadi (dijadikan) tempat kedudukan dari pihak yang sebenarnya tidak berhak memperoleh fasilitas P3B, akan menggerus kepercayaan (trust) dari negara mitra lainnya. Hal ini dapat mengganggu hubungan baik antara kedua negara mitra tersebut.

Apa itu treaty shopping? Victor Thuronyi menjelaskan treaty shopping merupakan suatu praktik yang dilakukan oleh penduduk suatu negara yang tidak memiliki tax treaty dan mendirikan anak perusahaan di negara yang memiliki tax treaty, kemudian melakukan kegiatan investasinya melalui anak perusahaan tersebut, sehingga investor tersebut dapat menikmati tarif pajak rendah dan fasilitas-fasilitas perpajakan lainnya yang tercantum dalam tax treaty tersebut.

Secara terminologi, treaty shopping adalah suatu cara pemanfaatan celah P3B oleh pihak yang seharusnya tidak berhak mendapatkan manfaat P3B. Manfaat P3B seharusnya hanya dapat dinikmati oleh penduduk (resident) negara yang mengikat persetujuan P3B.

Adanya ketentuan tertentu dalam P3B yang memberikan manfaat berupa pembebasan dari pengenaan pajak maupun penurunan tarif pajak menjadi celah (loopholes) bagi pihak-pihak yang tidak memiliki itikad baik. Pihak-pihak yang ingin mendapatkan manfaat P3B tersebut melakukan segala macam cara, diantaranya dengan melibatkan penduduk salah satu negara mitra persetujuan, atau dengan sengaja membentuk perusahaan di negara yang memiliki P3B (conduit company).

Secara teori, treaty shopping dapat dilakukan melalui dua acara, yaitu direct conduit company dan stepping-stone conduit company. Dalam direct conduit company, sebuah perusahaan conduit didirikan di negara yang memberikan kemudahan dalam perpajakan (misalnya tidak mengenakan pajak atas penghasilan) dan pada saat yang sama negara tersebut mempunyai P3B dengan negara tujuan dimana penghasilan berasal (negara sumber).

Sedangkan dalam skema stepping-stone conduit company, negara yang dilibatkan lebih banyak lagi. Tujuannya agar pemilik penghasilan menjadi lebih sulit untuk dilacak. Skema ini biasanya juga melibatkan negara-negara yang menganut asas teritorial. Negara yang menganut asas teritorial tidak mengenakan pajak atas penghasilan yang kegiatan untuk memperoleh penghasilan tersebut tidak dilakukan di negaranya.

Dalam konteks tax treaty Indonesia, Mansury menyatakan treaty shopping dapat digambarkan sebagai upaya dari wajib pajak yang sebenarnya bukan wajib pajak dalam negeri dari negara yang mempunyai tax treaty dengan Indonesia untuk mendirikan suatu badan hukum baru di negara yang mempunyai tax treaty dengan Indonesia. Tujuannya agar penghasilan yang berasal dari Indonesia itu dapat menikmati fasilitas yang diberikan tax treaty Indonesia, namun badan tersebut sebenarnya bukan beneficial owner atas penghasilan dari sumber penghasilan di Indonesia.

Istilah beneficial owner, pertama kali muncul dalam rumusan tax treaty OECD model versi tahun 1977 dengan tujuan agar perlakuan pajak berdasarkan P3B tidak dinikmati oleh mereka yang tidak berhak. Saat itu, klausul beneficial owner diterapkan pada pasal-pasal dalam P3B yang mengatur tentang dividen. Ketentuan tersebut mengatur agar syarat untuk dapat menerapkan tarif berdasarkan P3B bagi penerima dividen adalah harus yang berhak atas dividen tersebut (beneficial owner).

Namun demikian, OECD tidak memberikan definisi yang jelas tentang istilah beneficial owner. Dalam P3B model OECD interpretasi tentang istilah tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 3 yang rumusannya berbunyi sebagai berikut: “As regards the application of the agreement by a contracting state any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that state concerning the taxes to which the agreement applies.”

Untuk memberikan pengertian yang lebih jelas, Vogel memberikan pedoman sebagai referensi menyangkut istilah beneficial owner, yaitu mereka yang bebas menentukan:

  1. modal atau aset lainnya yang akan digunakan oleh pihak lain; atau
  2. bagaimana hasilnya akan digunakan; atau
  3. kedua hal tersebut.

Praktek Treaty Shopping

Treaty shopping dikategorikan sebagai sebuah upaya penyalahgunaan P3B (treaty abuse). Hal ini dikarenakan treaty shopping menggunakan beberapa pasal dalam P3B  yang tidak sesuai dengan tujuan tax treaty itu sendiri. Padahal tujuan tax treaty adalah untuk menghindari pajak berganda dan mencegah terjadinya penghindaran pajak.

Berikut beberapa contoh upaya penyalahgunaan P3B:

  1. transaksi yang tidak mempunyai substansi ekonomi dilakukan dengan menggunakan struktur atau skema sedemikian rupa, semata-mata dengan maksud untuk memperoleh manfaat dari tax treaty.
  2. transaksi dengan struktur atau skema yang memiliki format hukum (legal form) berbeda dengan substansi ekonomisnya (economic substance) sedemikian rupa, semata-mata bermaksud untuk memperoleh manfaat tax treaty.
  3. penerima manfaat P3B bukan merupakan pemilik yang sesungguhnya atas manfaat ekonomis dari suatu transaksi (beneficial owner).

Mengingat pelaksanaan ketentuan P3B dilakukan sendiri secara self assessment oleh pihak-pihak yang saling bertransaksi (wajib pajak sebagai pemotong/ pemungut pajak), terjadinya kasus-kasus treaty abuse melalui skema treaty shopping menjadi hal yang sulit dipantau oleh otoritas pajak.

Otoritas pajak, khususnya di Indonesia, sangat terbatas kemampuannya untuk dapat mendeteksi dan menindak setiap pelanggaran P3B apabila tidak memperoleh informasi, data, laporan, atau pengaduan dari pihak lain. Pemeriksaan pajak (tax audit) oleh otoritas pajak yang selama ini menjadi hal yang sangat dihindari oleh wajib pajak, pada kenyataannya hanya mampu menjangkau kurang dari 2% dari jumlah seluruh wajib pajak yang wajib lapor SPT.

Data rasio cakupan pemeriksaan atau audit coverage ratio (ACR) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada 2019 menunjukkan angka sebesar 1,58% dari total wajib pajak yang wajib lapor SPT. Angka realisasi ACR ini bahkan lebih rendah dari perolehan 2018 yang mencapai 1,61% dari total WP yang wajib menyampaikan SPT.

Di sisi lain, jumlah wajib pajak yang terdaftar dan wajib menyampaikan SPT setiap tahun semakin meningkat. Kondisi ini memaksa DJP selalu menambah jumlah wajib pajak yang diperiksa setiap tahun untuk mengimbangi pertambahan jumlah wajib pajak, jika tidak ingin angka ACR menurun. Padahal, sekadar mempertahankan angka ACR saja sudah merupakan upaya yang cukup berat bagi DJP karena kurangnya dukungan sistem dan SDM yang memadai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemeriksaan pajak bukan merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah treaty shopping.

Bersambung.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s