Kepentingan Indonesia dalam Implementasi Automatic Exchange of Information (AEoI) … (2)

(Bagian kedua dari tiga tulisan)

Dalam pandangan penulis, jenis permasalahan yang tengah dihadapi Indonesia dalam konteks perlu tidaknya mengadopsi AEoI, dapat dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah jenis permasalahan internal (dalam negeri) yang memang sudah lama menjadi “pekerjaan rumah” pemerintah. Permasalahan internal ini telah penulis singgung di bagian awal tulisan ditambah dengan sedikit penjelasan adalah sebagai berikut:

  1. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Kepatuhan yang dimaksud di sini adalah kepatuhan material, yakni masih banyak wajib pajak yang belum melakukan pembayaran dan pelaporan pajak yang terutang sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.
  2. Tingkat kepercayaan masyarakat pada administrasi perpajakan masih rendah. Tingkat kepercayaan (trust) yang rendah terhadap sistem administrasi perpajakan, termasuk kepada aparaturnya, apabila disertai dengan itikad yang tidak baik dapat memunculkan tindakan-tindakan penghindaran pajak yang agresif seperti BEPS dan transfer pricing.
  3. Belum tercapainya produktivitas yang optimal dari administrasi perpajakan. Tujuan utama administrasi perpajakan tentunya adalah penerimaan pajak yang sesuai target. Namun ironisnya, capaian penerimaan pajak yang tercermin dari angka tax ratio, masih belum sesuai harapan.

Kelompok permasalahan pertama di atas menjadi kekuatan pendorong (driving forces) bagi pemerintah untuk  segera lepas dan keluar dari permasalahan klasik tersebut. Sedangkan kelompok permasalahan yang kedua adalah jenis permasalahan yang menjadi kekuatan penarik (towing forces), karena berasal dari eksternal (luar negeri) yang memiliki pengaruh cukup kuat untuk menjadi pertimbangan pemerintah.

Permasalahan yang menjadi kekuatan penarik tersebut adalah akibat dari kondisi apabila Indonesia tidak mengimplementasikan AEoI sebagai berikut (Hutagaol, 2017):  

  1. Indonesia dapat dikategorikan sebagai “Non-Cooperative Jurisdiction” yang berdampak pada penilaian dunia internasional bahwa Indonesia tidak level playing field dengan negara-negara yang telah memenuhi komitmen AEoI.
  2. Indonesia tidak akan memperoleh informasi wajib pajak Indonesia baik yang sudah mengikuti amnesti pajak maupun yang tidak yang menempatkan aset keuangan di luar negeri.
  3. Indonesia akan dikategorikan sebagai negara yang tidak transparan sehingga dunia internasional dapat menganggap Indonesia sebagai tax haven country, tempat untuk pencucian uang, dan pendanaan terorisme.
  4. Indonesia menjadi tidak kompetitif secara ekonomi karena cost of doing business menjadi lebih mahal dibandingkan negara yang telah memenuhi komitmen AEoI.

Lazim diketahui bahwa latar belakang dari kebijakan AEoI adalah pada rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak terutama wajib pajak yang melakukan transaksi lintas negara (low off shore compliance). Selain itu, faktor penyebab lainnya adalah keterbatasan kemampuan otoritas pajak dalam mengawasi kepatuhan wajib pajak dan kurang efektifnya pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak multinational companies dan high wealth individual tax payer.

Pada tahun 2014 negara-negara anggota G20 dan OECD menyetujui untuk memformulasikan kebijakan yang menyerupai Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), suatu undang-undang yang dikeluarkan untuk membantu mengatasi penggelapan pajak (tax evasion) di Amerika Serikat (AS). Produk kebijakan ini berupa Common Reporting Standard (CRS) untuk menjadi dasar dalam pertukaran informasi global.

Pada saat itu, sebanyak kurang lebih 94 yurisdiksi telah membuat komitmen untuk melaksanakan AEoI. Dari jumlah tersebut, 55 diantaranya telah memberlakukannya pada 2017, termasuk yurisdiksi yang selama ini dikenal sebagai tax haven seperti: Bermuda, British Virgin Island, Cayman Island, dan lain sebagainya.

Dalam tinjauan literatur perpajakan, pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan secara bilateral dapat dibagi menjadi tiga jenis sebagaimana yang dikemukakan Cockfield (2010: 4-6).  Pertama, Exchange upon Request of Informaton (EoIR) yakni program pertukaran informasi  keuangan terkait pajak yang hanya akan terjadi apabila otoritas pajak negara residen meminta otoritas negara sumber untuk memberikan informasi keuangan.

Kedua, Spontaneus Exchange of Information (SEoI) yakni program pertukaran informasi keuangan terkait pajak yang dalam hal ini otoritas pajak negara sumber dengan inisiatifnya sendiri (tanpa diminta) memberikan informasi keuangan kepada otoritas negara residen dengan asumsi data tersebut mungkin akan digunakan oleh otoritas negara residen.

Dan ketiga, Automatic Exchange of Information yakni progam pertukaan informasi keuangan terkait pajak yang dilakukan secara berkala, otomatis dan menyeluruh (Unirov, 2015). Adapun dalam tulisan ini, yang dimaksud dengan pertukaran data/informasi  adalah jenis yang ketiga ini (AEoI).

Sedangkan ditinjau dari tujuannya, pertukaran informasi untuk kepentingan perpajakan memiliki dua tujuan utama, sebagaimana yang diutarakan OECD (2006). Tujuannya adalah untuk memastikan fakta-fakta dalam kaitannya dengan aturan konvensi perpajakan harus diterapkan. Selain itu, pertukaran informasi diperlukan untuk membantu salah satu pihak (negara) dalam menyelenggarakan atau menegakkan hukum di bidang perpajakan dalam negerinya.

Sebagaimana telah diuraikan di bagian awal tulisan, dapat diketahui bahwa pada akhirnya Pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengadopsi AEoI bersama-sama dengan sejumlah besar negara-negara di dunia yang memiliki problem perpajakan mirip dengan Indonesia. Kalau kita tidak melaksanakan ini (AEOI) kita akan dipinggirkan dari pergaulan internasional, demikian ungkap Hutagaol (2017).

Alasan lainnya yang lebih pasti dan tak bisa ditawar-tawar lagi adalah  karena Indonesia sudah tergabung ke dalam negara G20 yang mana pilihannya adalah “wajib” mengikuti program AEoI karena sudah menjadi standar yang disepakati. Indonesia harus mengikutinya dan aktif melaksanakan standar ini. Tampaknya ungkapan Hutagaol di atas benar adanya, sebab program AEoI ini makin lama akan makin membesar karena akan diikuti oleh lebih banyak negara di dunia. Jadi ke depan, ini akan menjadi gerakan global yang dapat memberikan tekanan kuat kepada negara-negara lain.

AEoI dipahami sebagai suatu kerjasama internasional di bidang pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan, yang terutama ditujukan untuk mencegah aktivitas penghindaran dan pengelakan pajak yang menjadi penyebab utama tergerusnya basis pemajakan di yurisdiksi dengan tarif rendah. Isu AEoI sebenarnya telah mengemuka pada tahun 2010, ketika Pemerintah AS mengeluarkan Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) yang mewajibkan lembaga keuangan yang berada di luar AS untuk melakukan pelaporan kepada Pemerintah AS mengenai akun keuangan yang dimiliki oleh penduduk AS (Kemenkeu, 2016).

Saat ini Indonesia telah mengikatkan diri pada perjanjian internasional di bidang perpajakan dengan banyak negara/yurisdiksi, yang di dalamnya mengatur mengenai pertukaran informasi termasuk pertukaran informasi keuangan secara otomatis sesuai dengan standar internasional yang disepakati. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Indonesia untuk mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis adalah dengan membentuk aturan domestik yang mengatur mengenai kewenangan otoritas perpajakan untuk mengakses informasi keuangan pada lembaga jasa keuangan.

Menjadi kewajiban lembaga jasa keuangan untuk melaporkan informasi keuangan secara otomatis kepada otoritas perpajakan. Otoritas pajak kemudian melakukan prosedur identifikasi rekening keuangan untuk kepentingan pelaporan dimaksud. Agar lebih berdaya paksa kewajiban itu dilengkapi dengan klausul penerapan sanksi bagi ketidakpatuhan atas kewajiban-kewajiban tersebut.

Di sisi lain, bergabungnya Indonesia dalam implementasi AEoI pada September 2018 sesungguhnya dapat menjadi momentum untuk mereformasi sistem informasi keuangan dan perpajakan nasional. Dengan bergabungnya Indonesia dengan AEoI akan membuka peluang Indonesia membangun basis data yang dapat digunakan untuk mengembangkan sistem administrasi perpajakan lebih komprehensif, terintegrasi, dan kuat.

Ketersediaan basis data yang lengkap, memberikan manfaat nyata bagi upaya pemerintah meningkatkan tax ratio serta mendorong kepatuhan para pembayar pajak secara sukarela, serta mencegah penghindaran dan penggelapan pajak. Indonesia berharap dengan implementasi program kerjasama tersebut, ‘loophole‘ bagi praktek-praktek penghindaran pajak internasional dapat dihilangkan. Tidak ada lagi negara yang menggunakan perbedaan sistem pajak untuk melakukan inovasi instrumen keuangan yang bertolak belakang dengan semangat BEPS dan AEOI (Indrawati, 2017).

Tentu saja manfaat lebih dari bergabungnya Indonesia ke dalam implementasi AEoI harus benar-benar dimaksimalkan guna mencapai tujuan-tujuan di dalam negeri, terutama peningkatan penerimaan pajak dan tax ratio. Manfaat dari mengadopsi AEoI bagi Indonesia sebagaimana disampaikan Hutagaol (2017) adalah sebagai berikut:

  1. Menjadi bagian transparansi informasi keuangan di dunia internasional dan mencegah Indonesia masuk dalam kategori negara yang “failing to meet their commitment to implement AEOI” dan “non-cooperative jurisdictions.“
  2. Mencegah dan mendeteksi terjadinya praktik penghindaran dan pengelakan pajak yang menggunakan Offshore Financial Center (OFC).
  3. Memperoleh informasi keuangan milik wajib pajak Indonesia di lebih dari 100 negara di dunia yang masif dan akurat sebagai basis data perpajakan.
  4. Memperkuat EOI berdasarkan permintaan (EOI on Request) yang selama ini sudah dilakukan dengan negara/yurisdiksi mitra P3B, Tax Information Exchange Agreement (TIEA) dan Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (MAC).
  5. Memperoleh informasi keuangan yang merupakan selisih (gap) antara potensi kekayaan individu Indonesia di luar negeri dan nilai uang deklarasi luar negeri dan repatriasi amnesti pajak.

Bersambung.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s