Kepentingan Indonesia dalam Implementasi Automatic Exchange of Information (AEoI)

(Bagian pertama dari tiga tulisan)

 

Dalam upaya menuju kemandirian pembiayaan APBN dan pelaksanaan konsolidasi fiskal dalam rangka kesinambungan fiskal, penerimaan negara terutama yang bersumber dari sektor perpajakan semakin dimantapkan oleh Pemerintah Indonesia. Kebijakan untuk mengoptimalkan dukungan penerimaan sektor perpajakan merupakan opsi yang paling realistis karena sumber-sumber penerimaan bukan pajak sangat fluktuatif, tergantung pada perkembangan berbagai faktor eksternal yang relatif sulit diprediksi.

Oleh karena itu di masa-masa yang akan datang, sumber pembiayaan negara akan sangat bergantung dari sektor perpajakan. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah di bidang perpajakan, yaitu menjadi mitra tepercaya pembangunan bangsa untuk menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan.

Sudah sejak lama Indonesia selalu menghadapi tiga permasalahan pokok terkait administrasi pajak yakni: (1) tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, (2) tingkat kepercayaan masyarakat pada administrasi perpajakan masih rendah, (3) belum tercapainya produktifitas yang optimal dari administrasi perpajakan. Permasalahan klasik ini terus berulang  dan menjadi mimpi buruk setiap tahunnya, sehingga dalam satu dekade terakhir realisasi penerimaan pajak selalu meleset dari target yang ditetapkan.

Kondisi tersebut tentunya menjadi semakin tidak ideal jika dihubungkan dengan visi besar di sektor perpajakan di atas. Pemerintah selalu menyatakan telah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan potensi pajak yang ada sembari memperbaiki sistem administrasi perpajakan dengan teknologi terkini. Upaya yang telah dilakukan pemerintah itu terbukti belum membuahkan hasil yang signifikan terhadap peningkatan tax ratio yang selalu didengungkan.

Di era keterbukaan informasi global dewasa ini, otoritas perpajakan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tidak bisa bekerja sendiri. Sebab, ekosistem perpajakan telah menjangkau ranah yang demikian luas dengan berbagai pihak pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat. Cara-cara klasik seperti intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan yang berbasis di dalam negeri sudah tidak bisa lagi diandalkan.

Perlu ada terobosan baru dalam merespon isu-isu global yang berkembang di dunia internasional. Salah satunya adalah dengan melibatkan diri dalam arus pertukaran data/informasi lintas yurisdiksi. Hal ini cukup beralasan mengingat tidak tercapainya target pajak selama ini salah satunya disebabkan oleh adanya upaya-upaya penghindaran dan penggelapan pajak melalui transaksi-transaksi lintas yurisdiksi (cross border transactions).

Keprihatinan atas maraknya praktik penghindaran dan penggelapan pajak membuat Kelompok 20 Ekonomi Utama (G20) pada tahun 2013 berinsiatif memberlakukan Global Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters (AEoI) dengan maksud untuk menggalang kesepakatan dalam menciptakan aturan guna pertukaran data keuangan secara otomatis. Pertukaran informasi ini menyangkut harta yang disimpan di lembaga keuangan negara peserta AEoI.

Selain AEoI, G20 juga bersepakat untuk memberlakukan Standard for Exchange of Information on Request (EoIR), yakni kesepakatan untuk pertukaran informasi atas permintaan masing-masing negara. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) diberi tugas oleh G20 untuk membuat petunjuk teknis tentang pelaksanaan pertukaran informasi tersebut.

Pada tahun 2014 OECD menerbitkan Common Reporting Standard (CRS) yang berisikan aturan-aturan pengumpulan data dan pelaporan informasi keuangan. Selain aturan teknis, Global Forum on Transparancy amd Exchange of Information for Tax Purposes juga dibentuk sebagai badan yang memonitor pelaksanaan AEoI secara global, melakukan pemeriksaan dan melaporkan negara mana yang tidak patuh kepada G20.

            Saat ini isu yang sedang ramai dibicarakan adalah aksi BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Aksi ini merujuk pada tindakan wajib pajak yang melakukan penggerusan basis pajak serta mengalihkan labanya guna menghindari pembayaran pajak yang tinggi. Aksi BEPS tercermin dalam kasus Panama Papers, yang terungkap beberapa  tahun lalu, yang melibatkan sejumlah tokoh populer dan banyak perusahaan multinasional.

Dalam kasus tersebut, OECD mengestimasi kerugian global atas praktik BEPS sebesar USD100- 240 triliun pada tahun 2014 atau sekitar 2 – 10% dari total pajak korporasi (Cobham & Jansky: 2018). Tak hanya kerugian yang terjadi pada sisi penerimaan saja, dampak dari BEPS juga berujung pada terbentuknya sikap penghindaran pajak yang semakin agresif, sebagaimana Frey & Torgler (2007) mengatakan bahwa “if taxpayers believe tax evasion be common, tax morale decreases”.

Praktik BEPS terjadi karena kurangnya atau bahkan karena tidak adanya informasi yang lengkap dan akurat perihal transaksi keuangan yang dilakukan oleh wajib pajak di luar yurisdiksi negaranya sendiri. Dalam memperoleh informasi transaksi keuangan ini, otoritas pajak biasanya akan terbentur dengan soal aturan kerahasian bank yang berlaku di masing-masing negara.

Seperti diketahui komponen terbesar dalam pendapatan negara kita bersumber dari penerimaan pajak. Namun diakui hingga saat ini penerimaan pajak masih mengalami permasalahan baik yang berasal dari faktor internal maupun dari faktor eksternal. Dalam upaya mengatasi kendala dari faktor internal, pemerintah telah dan sedang melakukan reformasi perpajakan di tubuh organisasi DJP.

Tujuan reformasi perpajakan antara lain adalah: untuk memperbaiki struktur organisasi, proses kerja, pengelolaan data dan informasi dari instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak ketiga lainnya (ILAP), serta sumber daya manusia. Sedangkan dari faktor eksternal, selain akibat dari pelemahan ekonomi global, juga masih banyak ditemukan wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak ke luar Indonesia.

Masih adanya protektorat-protektorat yang cenderung memfasilitasi upaya pelarian pajak/perlindungan dari pengenaan pajak (tax haven), dan belum adanya mekanisme serta aturan yang mengharuskan pertukaran data/informasi antar negara dan yurisdiksi, semakin mempersulit upaya Indonesia dalam pengumpulan pajak yang berdasarkan pada sistem self-assesment.

Padahal, pengawasan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara self-assessment merupakan hal yang substansial untuk meningkatkan penerimaan pajak. Pengawasan tersebut semestinya dapat dilaksanakan dengan optimal apabila tersedia akses yang luas bagi otoritas pajak untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan bagi kepentingan perpajakan dalam membangun basis data yang kuat dan akurat.

Selain dari hal tersebut di atas, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, perbankan, perbankan syariah, dan pasar modal, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku saat ini telah membatasi akses otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan, baik dari sisi prosedur maupun persyaratan.

Kondisi keterbatasan akses tersebut rentan dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk tidak patuh melaporkan penghasilan dan harta yang sesungguhnya. Hal ini dapat menghambat terwujudnya keberlanjutan efektifitas kebijakan pengampunan pajak yang baru saja berakhir, dan penguatan basis data perpajakan, serta Indonesia berpotensi menjadi negara tujuan penempatan dana-dana ilegal.

Dengan sejumlah permasalahan di atas, mau tidak mau pemerintah harus segera memutuskan sikap, apakah akan memilih mengambil bagian dalam implementasi AEoI ataukah tidak sama sekali. Pemerintah sendiri tampak percaya diri bahwa mengambil bagian atau tidak dalam implementasi AEoI bukanlah pilihan tapi sebuah keharusan. Pemerintah beralasan bahwa keterbukaan informasi di antara negara-negara yurisdiksi perpajakan adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindarkan lagi.

Oleh karena itu bagi Indonesia pilihannya adalah segera menyiapkannya agar mampu berada di dalam playing field yang sama dengan negara-negara lain, sehingga Indonesia tidak dirugikan dalam kerjasama perpajakan internasional (Indrawati, 2017).

Bersambung.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s