Kepentingan Indonesia dalam Implementasi Automatic Exchange of Information (AEoI) … (3)

(Bagian terakhir dari tiga tulisan)

Indonesia telah berkomitmen untuk melakukan pertukaran informasi secara otomatis antar negara untuk kepentingan perpajakan. Konseksuensinya, apabila kemudian gagal mewujudkan komitmen penerapan standar AEoI, maka Indonesia akan dimasukkan dalam daftar negara tidak kooperatif (Non-cooperative Jurisdictions).

Bila hal itu terjadi, akan mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi Indonesia, antara lain menurunnya kredibilitas Indonesia sebagai anggota G20, menurunnya kepercayaan investor, dan berpotensi terganggunya stabilitas ekonomi nasional, serta dapat menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penempatan dana-dana illegal.  

Komitmen tersebut juga mengamanatkan agar setiap negara menyediakan kerangka hukum domestiknya untuk mendukung AEoI. Berikut adalah daftar hal-hal yang dipersyaratkan oleh AEoI untuk dipenuhi Indonesia:

Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global Forum) yang hingga 2018 telah beranggotakan 139 negara atau yurisdiksi (kini 161 anggota, OECD 2020) telah menguji transparansi dan pertukaran informasi yang efektif masing-masing negara anggota dan telah memberikan peringkat kepada 113 negara atau yurisdiksi, termasuk untuk Indonesia.

Berdasarkan penilaian yang bersifat secara keseluruhan tersebut, Indonesia telah ditempatkan dalam peringkat “patuh sebagian” (partially-compliant), karena tidak adanya kewenangan DJP selaku otoritas perpajakan di Indonesia untuk memperoleh dan menyediakan informasi keuangan (power to obtain and provide financial information). Hal tersebut disebabkan adanya pembatasan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dalam undang-undang di bidang perpajakan, perbankan, perbankan syariah, dan pasar modal, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Penempatan Indonesia sebagai negara dengan peringkat “patuh sebagian” (partially-compliant) dimaksud mengakibatkan Indonesia dianggap tidak transparan dan kurang efektif dalam pertukaran informasi keuangan oleh seluruh negara atau yurisdiksi mitra pertukaran informasi dan sejumlah lembaga internasional.

Seperti telah disinggung sebelumnya, pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, selain dilakukan dengan cara permintaan, dapat juga dilakukan dengan cara otomatis (Automatic Exchange of Financial Account Information/AEoI). Saat ini terdapat lebih dari 100 negara atau yurisdiksi termasuk Indonesia, telah menyatakan komitmennya untuk mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis berdasarkan Common Reporting Standard (CRS), yang disusun oleh OECD dan G20.

Komitmen Indonesia tersebut diwujudkan dengan ditandatanganinya Persetujuan Multilateral Antar-Pejabat yang Berwenang (Multilateral Competent Authority Agreement/MCAA) atas AEoI dan Persetujuan Bilateral Antar-Pejabat yang Berwenang (Bilateral Competent Authority Agreement/BCAA).

Sebelum menuju otomatisasi akses informasi keuangan, pemerintah telah menyediakan kerangka hukum untuk merealisasikan komitmen AEoI, yaitu berupa aturan perundang-undangan yang mengatur tentang akses otoritas perpajakan terhadap informasi keuangan dan standar pelaporan serta sistem transmisi pertukaran data. Oleh karena itu, pemerintah bersama DPR RI pada 23 Agustus 2017 telah mengesahkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi undang-undang.

Dengan peraturan tersebut pemerintah akan semakin mudah memperoleh akses informasi perbankan sehingga potensi penambahan penerimaan negara khususnya dari sektor perpajakan akan semakin meningkat.

Selama ini Indonesia terpaku pada aturan kerahasiaan data perbankan, sehingga tidak dapat ditembus oleh aparat perpajakan. Adanya Perppu ini memberikan akses informasi keuangan guna kepentingan perpajakan, yang tantangannya adalah memperbaiki infrastruktur data base yang otomatis saling terkait. Faktor sumber daya manusia yang berintegritas dan berkompeten juga harus dipersiapkan, jangan sampai muncul moral hazard.

Perppu tentang akses informasi keuangan harus segera dibuatkan produk hukum turunan serta petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknisnya. Perppu ini juga harus disosialisasikan secara luas kepada masyarakat, baik oleh regulator maupun para pelaku industri (Mangeswuri, 2017).

Produk hukum turunan dari perppu tersebut berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang dikeluarkan Menteri Keuangan guna mengatur secara ketat tata kelola di DJP dalam mendapatkan informasi, mulai dari prosedur dan protokolnya maupun dalam menggunakan informasi sehingga tujuan untuk mendapatkan informasi demi kepentingan perpajakan tidak disalahgunakan.

Tak ada gading yang tak retak. Peribahasa ini ternyata juga cocok diterapkan untuk implementasi AEoI. Apa saja itu? Ternyata sistem AEoI yang digagas OECD masih memiliki sejumlah kelemahan. Menurut Pengamat Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Faisal (2017), poin-poin kelemahan sistem AEoI adalah sebagai berikut:

  1. Informasi harta yang dapat dilaporkan hanya nilai simpanan uang di perbankan, sementara harta dalam bentuk lain seperti emas atau aset tetap (rumah, apartemen, dan lain-lain) tidak dapat diberikan kepada OECD;
  2. Informasi simpanan di bank hanya dapat dilaporkan apabila rekening bank yang bersangkutan bersifat pasif;
  3. Informasi simpanan di bank hanya dapat dilaporkan apabila nilainya lebih dari USD250.000;
  4. Sistem AEoI tidak mampu menelusuri apabila informasi status kependudukan yang diberikan oleh pemegang rekening ternyata palsu;
  5. Sistem AEoI tidak memberikan sanksi bagi negara-negara yang tidak patuh (non-compliance) dan yang tidak berpartisipasi dalam AEoI.

Oleh karenanya, di luar kesepakatan AEoI masih dibutuhkan langkah-langkah kerja sama antar negara lainnya untuk mengejar pelaporan harta yang disimpan wajib pajak di luar negeri.

Selain dari hal di atas, Faisal juga memberikan semacam warning akan adanya beberapa persoalan teknis yang biasanya menjadi kelemahan negara-negara berkembang dalam menerapkan AEoI, antara lain: perbaikan struktur organisasi, kesiapan teknologi informasi, kesiapan sumber daya manusia (SDM), kesiapan institusi perbankan,
hingga penyesuaian regulasi.

Konklusi dan Rekomendasi

Konklusi:

  1. AEoI merupakan peluang bagi Indonesia untuk mencegah dan mengurangi praktik penghindaran dan penggelapan pajak di bidang perpajakan karena menawarkan informasi keuangan secara detail dan legal dari banyak negara. Dengan adanya AEoI diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan adanya pelaporan yang lebih transparan. Data yang diperoleh dari AEoI juga diharapkan mampu meningkatkan potensi penerimaan negara dari sektor pajak yang selama ini sering luput, apalagi bila penghasilan atau harta berada di luar juridiksi Indonesia.
  2. Manfaat AEoI bagi negara berkembang akan cukup signifikan. Manfaat itu diperoleh dari mobilisasi penerimaan melalui penegakan hukum pajak dan efek pencegahan yang lebih kuat. Negara berkembang umumnya memiliki kebijakan yang berbeda dan lebih protektif. Maka pencegahan yang lebih kuat akan mampu menciptakan perlindungan yang lebih baik terhadap penghindaran pajak dan arus keuangan terlarang.
  3. Melalui AEoI baik negara maju maupun negara berkembang akan memiliki level of playing field yang setara dengan negara lain yang tergabung di dalamnya. Kesetaraan itu salah satunya yakni harus memiliki sistem administrasi modern untuk menjalankan AEoI.

Rekomendasi:

  1. Pelaksanaan AEoI bagi negara berkembang merupakan sebuah tantangan yang berat mengingat negara berkembang masih memiliki sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan negara maju. Keterbatasan itu antara lain: tantangan aturan domestik yang mendukung, perbaikan struktur organisasi, infrastruktur teknologi informasi, kesiapan SDM, dan negosiasi bilateral. Beberapa keterbatasan ini mau tidak mau harus segera diatasi jika tidak mau dikucilkan dari dunia internasional yang mengharuskan semua negara mengikuti program AEoI.
  2. Negara berkembang tidak boleh ketinggalan dalam menjalankan AEoI di tengah negara maju yang juga menjalankan program yang sama. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi global dalam jangka panjang. Jadi negara berkembang harus mau beradaptasi dalam menjalankan AEoI.

Selesai.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s