Kutipan PPN Makin Loyo

https://koran.bisnis.com/read/20210226/433/1361056/pajak-pertambahan-nilai-2020-kutipan-ppn-makin-loyo

Bisnis, JAKARTA — Kinerja penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) sepanjang tahun lalu jauh di bawah potensi. Hal itu tecermin dalam value added tax (VAT) gross collection ratio yang tercatat hanya sebesar 50,38%.n

Pada tahun lalu, total penerimaan PPN tercatat mencapai Rp448,4 triliun. Dengan produk domestik bruto (PDB) nominal Rp15.434,2 triliun, maka VAT ratio tercatat 2,90%, jauh di bawah realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 3,36%.

Adapun konsumsi rumah tangga pada tahun lalu tercatat Rp8.900 triliun. Sehingga, VAT gross collection ratio pada 2020 hanya 50,38%. Artinya, pemerintah hanya berhasil memungut PPN sebesar 50,38% dari potensi yang ada.

Realisasi pada tahun lalu itu juga jauh di bawah capaian pada tahun sebelumnya, di mana VAT gross collction ratio berada di angka 59,43%. (Lihat infografik).

Direktur Eksekutif MUC Tax Research Institute Wahyu Nuryanto mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan daya pungut PPN pada tahun lalu tidak maksimal.

Pertama banyaknya insentif berupa pembebasan PPN yang diberikan pemerintah di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Kedua adanya peralihan pola konsumsi masyarakat dari yang sebelumnya dilakukan secara luring menjadi daring.

Ketiga, minimnya perusahaan penyedia perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang menjadi wajib pungut. Keempat threshold atau batasan omzet pengusaha kena pajak (PKP) yang terlalu tinggi, yakni mencapai Rp4,8 miliar per tahun.

“Dengan banyak faktor itu maka otomatis kinerja PPN tidak maksimal. Apalagi ditambah pandemi yang membuat konsumsi masyarakat lebih banyak melalui online,” kata dia kepada Bisnis, Kamis (25/2).

Wahyu menambahkan, sistem pemajakan di Indonesia juga belum bisa mengikuti tren konsumsi di era digital atau serba online.

Dengan adanya UU No. 11/2020 Cipta Kerja, kata dia, seharusnya penarikan PPN atas PMSE bisa meningkatkan produktivitas penarikan PPN.

Selain itu, masih banyak sektor ekonomi yang belum terjamah oleh sistem pajak atau underground economy. “Ini yang sejak dulu menjadi tantangan bagi otoritas. Perlu ada tools yang bisa merekam transaksi di semua lini dan memajakinya,” ujarnya.

Tak hanya itu, menurutnya pemerintah juga perlu mengevaluasi kembali daftar barang dan jasa yang dibebaskan dari PPN dan atau yang tidak termasuk barang kena pajak (non-BKP).

Senada, pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai batasan omzet PKP menjadi salah satu penyebab tidak maksimalnya penerimaan negara dari PPN.

Menurutnya, batasan PKP terlampau tinggi dibandingkan dengan negara lain. Oleh sebab itu, sudah selayaknya pemerintah menuntaskan kajian pemangkasan batasan tersebut dengan tujuan untuk memperluas basis pajak.

“ akan menciptakan equal playing field dan mengurangi risiko kebocoran dari pemecahan entitas,” kata dia.

Terkait PPN dalam PMSE, Kasubdit PPN Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Bonarsius Sipayung mengatakan pemerintah berkomitmen untuk mendukung ekonomi digital.

Salah satu bentuknya adalah dengan terus menambah jumlah perusahaan yang menjadi wajib pungut PPN.

“Sampai saat ini ada 53 PMSE luar negeri yang wajib memungut PPN,” kata dia.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s