Remunerasi Tukin dan Pencapaian Pajak

Dedik Nur Triyanto *)

Pemerintah sejauh ini telah beberapa kali mengeluarkan kebijakan terkait dengan pemberian remunerasi yang cukup tinggi kepada pegawai pajak agar dapat mencapai target penerimaan pajak Negara yang semakin meningkat. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi salah satu bukti keseriusan pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan pegawai pajak.

Perhatian pemerintah yang cukup besar terhadap kesejahteraan pegawai pajak tentunya harus di iringi dengan kinerja yang semakin meningkat. Hal ini perlu dibuktikan DJP dengan kerja keras da lam pencapaian realisasi penerimaan pajak terhadap target pajak yang ditetapkan oleh pemerintah.

Namun sejauh ini realisasi penerimaan pajak selalu lebih rendah dari pada target pajak yang telah ditentukan oleh pemerintah. Sejak tahun 2009 sampai 2020 realisasi penerimaan pajak terhadap target pajak yang ditetapkan pemerintah selalu lebih rendah.

Data terakhir menyebutkan bahwa realisasi penerimaan pajak tahun 2020 minus 19,7%. Target yang di tetapkan pemerintah melalui Perpres 72/2020 senilai Rp 1.198,8 triliun, sedangkan realisasinya Rp 1.070,0 triliun, atau 89,3% dari target. Hal ini tidak terlepas dari adanya pandemi Covid-19 yang menurunkan pertumbuhan ekonomi nasional sehingga berdampak pada penurunan penerimaan pajak negara.

Terlepas dari adanya pandemi, kinerja tahun sebelumnya juga selalu tidak mencapai target yang diharapkan pemerintah. Entah target yang dibebabkan pemerintah terlalu tinggi, atau apa kinerja yang belum dapat dioptimalkan. Remunerasi tunjangan kinerja (tukin) di lingkungan DJP selain untuk mencapai target pajak pemerintah diharapkan juga dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

Selain itu sebagai pengendalian internal bagi pegawai pajak untuk tidak melakukan kecurangan, sebab kesejahteraannya sudah dijamin pemerintah. Dalam kebijakan remunerasi pegawai pajak tersebut disebutkan untuk level terendah mendapat remunerasi Rp 5.361.800 dan level tertinggi Rp 117.375.000, angka tersebut bisa lebih tinggi 30% dari yang sudah ditetapkan apabila capaian kinerja organisasi dan pegawai tercapai.

Adanya dugaan kasus yang menyeret oknum pegawai di lingkungan DJP dapat menjadi pu kulan telak bagi instansi ini. Setelah target pajak yang tak kunjung tercapai malah terjadi kasus yang menyeret oknum pegawai di instansi tersebut. Hal ini dapat berakibat pada penurunan kepercayaan masyarakat terhadap DJP. Penurunan kepercayaan dapat diakibatkan oleh citra buruk di mata masyarakat, dapat berakibat pada menurunnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Apalagi sistem pemungutan pajak di Indonesia salah satunya menganut self assessment system, di mana wajib pajak memiliki we wenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan. Akibat kurangnya kepercayaan masyarakat maka dapat menimbulkan dorongan untuk melakukan kecurangan yang sama seperti oknum pegawai pajak yang telah melakukan kecurangan sebelumnya.

Dalam teori fraud pentagon, salah satu pendorong seseorang melakukan kecurangan adalah dengan cara rasionalisasi. Rasio nalisasi merupakan upaya pembe naran dari tindakan yang salah. Di mana wajib pajak akan membuat pembenaran dari tindakan kecu rangan yang dilakukan berdasarkan pembenaran atas oknum pegawai pajak yang lebih dulu melakukan kecurangan yang sama.

Rasionalisasi yang terjadi akibat menurunnya kepercayaan masyarakat dalam hal pajak dapat muncul dari wajib pajak yang akan mengusahakan untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin dengan cara yang tidak legal. Sebab masyarakat beranggapan besar kecilnya pajak yang dibayarkan dapat dikorupsi oleh oknum pajak yang tidak bertanggung jawab. Sehingga mereka dapat beranggapan bahwa dari pada dikorupsi lebih baik dana tersebut tidak disetorkan atau sebagian saja yang disetorkan.

Selain berdampak pada pencapaian target pajak, hal itu juga akan dapat berdampak pada menurunnya kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).

Untuk saat ini tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT mengalami peningkatan. Dari total wajib pajak 19 juta, sampai akhir tahun 2020 sudah ada 14,6 juta wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan. Angka tersebut naik 5,1% dibandingkan pada periode sebelumnya. Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan tahun 2020 sebesar 78%, sedangkan capaian tahun sebelumnya 72,9%.

Peningkatan kepatuhan wajib pajak tersebut tidak terlepas dari penggunaan teknologi yang sudah diterapkan DJP. Kenaikan tingkat kepatuhan masyarakat dalam penyampaian SPT Tahunan menjadi nilai tersendiri bagi DJP dan wajib pajak di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah akibat pandemi. Peningkatan kepatuhan masyarakat dalam hal pelaporan SPT Tahunan perlu direspons dengan baik oleh DJP, dengan lebih meningkatkan pelayanan.

Selain itu, dapat dilakukan dengan memperkuat kembali sistem pengendalian internal, agar kasus korupsi di lingkungan DJP dapat diminimalkan. Salah satu sistem pengen dalian internal yang dapat di lakukan adalah dengan lebih banyak memanfaatkan teknologi. Hal ini dapat menghindari adanya interaksi secara langsung dengan wajib pajak yang dapat menimbulkan korupsi/suap.

Sehingga tidak ada lagi kasus pemberitaan yang menyeret oknum pegawai di lingkungan DJP seperti yang terjadi pada masa sebelumnya. Remunerasi tunjangan kinerja yang cukup besar harus dibarengi dengan kinerja yang lebih baik. Sehingga target pajak yang sudah ditetapkan pemerintah dapat dicapai serta kepercayaan masyarakat terhadap DJP dapat lebih meningkat dari tahun ke tahun.

*) Dosen dan Editor in Chief Journal of Accounting and Finance Telkom University.

Artikel ini telah tayang di Investor.id dengan judul “Remunerasi Tukin dan Pencapaian Pajak”

Read more at: http://brt.st/7cgW

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s