Rancangan PPRO, CTRA, LPKR, hingga BSDE Mengalap Berkah Perpanjangan Bebas PPN

Bisnis.com, JAKARTA— Emiten properti menyiapkan strategi untuk menangkap peluang dari perpanjangan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atau PPN DTP untuk pembelian rumah tapak dan unit rumah susun. Ketentuan perpanjangan waktu pemberian stimulus bagi sektor properti itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 103/PMK/010/2021.

Aturan tersebut membebaskan PPN rumah tapak atau rumah susun dengan harga jual paling tinggi Rp2 miliar. Adapun, diskon PPN 50 persen diberikan untuk rumah tapak atau rumah susun dengan harga jual Rp2 miliar—Rp5 miliar. Direktur Keuangan PT PP Properti Tbk. (PPRO) Deni Budiman mengatakan penjualan properti perseroan naik sekitar 2 persen — 4 persen secara tahunan pada semester I/2021.

Deni menilai dampak tersebut masih kurang signifikan lantaran insentif tersebut baru diterbitkan Maret 2021. “Untuk sampai akhir tahun, kami masih optimistis insentif PPN [dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap penjualan] unit ready stock,” katanya kepada Bisnis, akhir pekan lalu. Deni berujar pihaknya masih memiliki beberapa unit siap jual di beberapa lokasi. Deni berharap pertumbuhan penjualan yang terjadi pada semester I/2021 dapat berlanjut ke paruh kedua 2021.

Di samping itu, Deni menyampaikan pihaknya sedang menyesuaikan prognosis penjualan properti perseroan pada paruh kedua 2021. Alhasil, dia berpendapat perpanjangan PPN DTP untuk pembelian rumah tapak dan unit rumah susun akan meningkatkan penjualan properti perseroan pada semester II/2021. “Mudah-mudahan kasus [positif] Covid-19 makin menurun dan PPKM tidak diperpanjang, sehingga ekonomi bisa terus bergulir,” ucapnya.

Proyek Grand Kamala Lagoon yang dikembangkan PT PP Properti Tbk. di Kota Bekasi, Jawa Barat./Antara Senada, Direktur Keuangan dan Sekretaris Perusahaan PT Metropolitan Land Tbk. (MTLA) Olivia Surodjo menyambut baik perpanjangan insentif tersebut. Menurutnya, insentif ini sangat membantu menggairahkan sektor properti.

Hal itu terbukti hingga akhir Mei, realisasi penjualan emiten tersebut mencapai Rp694 miliar dari target Rp1,6 triliun untuk 2021. Angka ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan perolehan penjualan pada Mei 2020 yang Rp467 miliar. Corporate Secretary PT Intiland Development Tbk. (DILD) Theresia Rustandi juga mengapresiasi perpanjangan insentif ini karena dampaknya positif.

“Bukan hanya penjualan properti yang nilainya masuk ke dalam kriteria insentif PPN, tetapi juga berimbas kepada properti di luar kriteria insentif PPN,” tuturnya. Menurutnya, insentif ini secara keseluruhan memberikan efek psikologis kepada calon konsumen untuk segera merealisasikan pembelian sehingga menggerakkan industri properti dan seluruh industri ikutannya.

Dia berharap pemerintah dapat memperluas sasaran insentif itu untuk rumah inden. Secara terpisah, CEO PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) John Riady menilai bisnis properti perseroan tahun ini kian menguat. “Terlihat dari prapenjualan kuartal II/2021 yang berhasil tumbuh 193 persen menjadi Rp1,02 triliun. Kami optimistis target prapenjualan tahun ini sebesar Rp3,5 triliun tercapai melalui peluncuran produk baru,” katanya.

Realisasi marketing sales emiten dengan kode saham LPKR melesat 122 persen secara tahunan menjadi Rp2,33 triliun pada semester I/2021. Dengan prestasi itu, LPKR telah merealisasikan 67 persen dari target prapenjualan yang ditetapkan.

Sementara itu, Direktur Utama PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) Candra Ciputra menilai pencapaian prapenjualan perseroan pada semester I/2021 tumbuh 77 persen menjadi Rp3,6 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dengan kondisi itu, emiten dengan kode saham CTRA ini telah merealisasikan 61 persen target marketing sales yang ditetapkan tahun ini senilai Rp5,9 triliun. “Kami yakin tren positif ini dapat diteruskan hingga mencapai target marketing sales pada 2021,” tutur Candra.

SINYAL POSITIF

Senada, Direktur PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) Hermawan Wijaya mengatakan pencapaian marketing sales perseroan pada semester I/2021 mencapai Rp4,5 triliun naik 56 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu Rp2,9 triliun. “Pencapaian ini merupakan sinyal positif bagi kami, karena sudah berhasil mengamankan 65 persen dari target tahunan prapenjualan yang ditetapkan sebesar Rp7 triliun,” jelasnya.

Secara terperinci, prapenjualan emiten dengan kode saham BSDE pada kuartal II/2021 disumbangkan segmen residensial sebesar Rp3 triliun atau 67 persen dari total marketing sales. Di lain pihak, Wakil Ketua Umum Bidang Tata Ruang dan Pengemabangan Kawasan Real Estat Indonesia Hari Ganie mengatakan hal tersebut didukung oleh perbaikan angka penanganan pandemi Covid-19 di Pulau Jawa selama beberapa hari terakhir.

Selain itu, pengembang juga telah merancang sistem penjualan yang cocok dengan masa pandemi Covid-19. “Kami optimistis sisa 2021, [industri] properti masih oke, apalagi dengan perpanjangan PPN DTP ini. Paling tidak nilai penjualan nasional bisa seperti semester lalu,” katanya kepada Bisnis, Minggu (8/8/2021). Hari mendata nilai penjualan rumah tapak dan rumah susun (rusun) pada semester I/2021 mencapai Rp2 triliun.

Dengan kata lain, REI menargetkan nilai penjualan properti nasional pada 2021 setidaknya mencapai Rp4 triliun. Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mendata jumlah kasus positif Covid-19 di Pulau Jawa mencapai 67,5 persen dari total kasus positif nasional. Adapun, seluruh provinsi di Pulau Jawa telah menunjukkan tren penurunan, kecuali Jawa Tengah dan DI Yogyakarta yang masih fluktuatif.

Hari menilai hal tersebut sebagai sinyal positif lantaran sekitar 70 persen perputaran industri properti nasional ada di Pulau Jawa. Hari menekankan beberapa wilayah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, dan Solo. Walaupun PPN DTP diperpanjang dan ada sinyal positif, Hari berpendapat penjualan pasar properti nasional belum dapat menembus level Rp4 triliun sepanjang 2021.

Dengan kata lain, penjualan properti pada semester II/2021 belum dapat lebih dari Rp2 triliun. Menurutnya, hal tersebut disebabkan oleh ketatnya sektor perbankan dalam memberikan kredit pembelian rumah (KPR) pada tenaga kerja sektor informal. Pasalnya, lanjut Hari, komposisi tenaga kerja pada setor informal terus bertambah mengingat tingkat PHK di dalam negeri belum berhenti. “Sistem perbankan [nasional] sangat prudent, tidak berani kasih KPR ke sektor informal, padahal banyak [tenaga kerja] sektor informal yang gajinya lebih besar dari pekerja swasta di perusahaan besar,” ujarnya.

https://market.bisnis.com/read/20210809/192/1427900/rancangan-ppro-ctra-lpkr-hingga-bsde-mengalap-berkah-perpanjangan-bebas-ppn.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s