Sri Mulyani: Potensi Pajak Global Hilang Rp 3.360 T Setiap Tahun

Digitalisasi menimbulkan friksi dalam dunia perpajakan, berupa penggerusan basis pajak atau Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, potensi penerimaan pajak global yang hilang akibat BEPS mencapai Rp 3.360 triliun setiap tahunnya.

“Penelitian di tahun 2008 menunjukkan bahwa praktik BEPS dilakukan dengan memanfaatkan isu kerahasiaan bank alias bank secrecy dan isu perbedaan tarif PPh Badan atau race to the bottom di banyak negara atau yurisdiksi,” Ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Kementerian Keuangan, Senin (13/9).

Sri Mulyani mengatakan, kelompok 20 negara ekonomi terbesar dunia (G20) dan Organisasis untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) mulai merumuskan dan menyepakati 15 BEPS Action Plan pada 2015 untuk mengatasi masalah tersebut. Ini merupakan kerangka kerjasama antarnegara untuk mengurangi berbagai friksi dalam perpajakan global, terutama BEPS.

Selain itu, menurut dia,  Indonesia sebagai anggota G20 juga telah menandatangani Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (MAC) pada tahun 2011. Ini sebagai komitmen politik untuk mengakhiri era kerahasiaan bank, yang kemudian diratifikasi pada tahun 2015 bersama 141 negara lainnya.

Pada tahun yang sama, pihaknya telah menandatangani dan meratifikasi Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) dengan 110 negara. Kemudian pada tahun 2017, Pemerintah telah mengundangkan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 jo. UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. “Pada tahun 2017 sampai dengan 2019, yang membuka jalan terjadinya pertukaran informasi keuangan secara otomatis (AEoI) dan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan,” kata Sri Mulyani.

Pemerintah pun telah meratifikasi Naskah Multilateral Instrument (MLI). Kesepakatan ini mengamandemen beberapa Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) bilateral Indonesia dengan lebih dari 40 negara secara serentak. Bukan hanya masalah BEPS, banyak negara dunia juga mulai khawatir terkait pembagian hak pemajakan yang tidak adil atas perusahaan berbasis digital. Ini terutama dialami negara ekonomi besar seperti Indonesia, yang hanya menjadi tujuan market bukan lokasi kantor pusat dari perusahaan-perusahaan digital tersebut.

“Indonesia dan 138 negara anggota BEPS inclusive frameworks masih masih dalam proses mencapai kesepakatan terkait pembagian hak pemajakan atas laba usaha dari kegiatan ekonomi digital. Ini harus mencerminkan asas keadilan dan harmonisasi tarif pajak melalui konsep global minimum tax (GMT),” ungkap Sri Mulyani.

Sri Mulyani menargetkan pendapatan negara dalam RAPBN 2022 sebesar Rp 1.840,7 triliun. Ini terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.506,9 triliun, yang bersumber dari penerimaan pajak Rp 1.262,9 triliun dan penerimaan kepabeanan dan cukai Rp 244 triliun. Selain itu, pendapatan negara juga bersumber dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun depan yang ditargetkan Rp 333,2 triliun. Ini terdiri atas PNBP dari sumber daya alam (SDA) Rp 122 triliun, PNBP dari kekayaan negara yang dipisahkan Rp 35,6 triliun, PNBP lainnya Rp 96,8 triliun dan pendapatan BLU Rp 78,8 triliun. Kemudian, Sri Mulyani juga memperkirakan pendapatan negara dari hibah tahun depan sebesar Rp 600 miliar.

https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/613f2732b6747/sri-mulyani-potensi-pajak-global-hilang-rp-3360-t-setiap-tahun

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s