Pakar Pajak : Tax Ratio Bukan Tolok Ukur Menilai Kesehatan Ekonomi dan Keuangan Negara

SURABAYA (Lenteratoday) – Tax ratio bukanlah tolok ukur yang valid untuk menilai kondisi kesehatan ekonomi dan keuangan negara. Ini dikatakan pakar perpajakan dari Unair.

“Tax ratio untuk setiap negara penghasilannya berbeda-beda, kalau di Indonesia ada yang namanya pajak pusat tapi pajak daerah tidak diikutkan padahal pajak daerah besar, sedangkan di negara lain ada pajak pusat daerah ditambah penghasilan lain yang bisa dianggap penghasilan pajak,” kataDr. Elia Mustikasari Dosen Perpajakan FEB Unair.

Sementara tujuan dari UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) adalah untuk meningkatkan tax ratio dan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak. Menurut Dr. Elia yang cukup krusial dari UU HPP saat ini adalah keteririsan dengan konsep Omnibus Law.

“Sebelumnya pernah diusulkan GAAR (General Anti Avoidence Rules) peraturan untuk menghindari praktik tidak membayar pajak, namun banyak yang beri masukan kalau ini diterapkan akan bertentangan dengan Omnibus Law dan investor akan kesulitan masuk,” kata Dr. Elia pada Senin (18/10/2021).

Sekalipun regulasi ini sebenarnya masih bersinggungan dengan tujuan Omnibus Law karena sifatnya yang mengawasi aktivitas perpajakan, ia secara terang-terangan menyebut berbagai negara juga alami hal yang sama soal penggelapan pajak.

“Amerika sendiri adalah negara yang paling tinggi angka soal tidak membayar pajak, dan itu merugikan negara. Bahkan negara G20 memiliki kesepakatan saling melapor (jika ada pengemplang pajak), artinya tidak ada negara yang mau kecolongan pajaknya,” jelas Dr. Elia.

Selain itu Dr. Elia juga menilai HPP ini akan efektif mengawasi Wajib Pajak (WP) sehingga sulit bagi WP untuk menghindari pajak.

“Kalau sudah dikaitkan dengan data kependudukan wajib pajak, maka orang tidak akan bisa lari lagi dari kewajibannya. Data kependudukan dan data perpajakan nantinya akan terintegrasi dan ini diatur dalam peraturan perundang-undangan,” imbuhnya

Alhasil, bagi warga negara yang belum memenuhi kewajiban pajaknya maka akan terlihat dari data dan bisa terkena sanksi.

Saat ditanya, apakah dengan adanya HPP ini masih memungkinkan terjadi transaksi pajak di bawah tangan?  Dr. Elia menegaskan akan sulit bagi masyarakat untuk memanipulasi, karena semua data sudah terhubung.

“Misal penghasilan saya lima juta tapi bisa membeli tanah seharga lima miliar, itu pasti akan bisa ditelusuri. Itulah yang diharapkan dari UU HPP ada peningkatan kepatuhan, dengan adanya sistem yang terbuka,” kata Dr. Elia.

Ia berpesan kepada para masyarakat dan pebisnis agar segera menyelesaikan masalah pajak.

“Saat ini sudah bukan jamannya main umpet-umpetan, sudah cukup kita bisnis dengan cara kotor, sekarang saatnya kita menjalankan bisnis dengan clear, dan jujur soal pajak.” pungkasnya.

Pakar Pajak : Tax Ratio Bukan Tolok Ukur Menilai Kesehatan Ekonomi dan Keuangan Negara

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s