Dari Sisi Pajak, IKN Tak Berdampak Positif Terhadap Kaltim

SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Dari sisi pajak dan pungutan yang berlaku di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagaimana diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan dituangkan  dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pemindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, tak bedampak positif terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, karena akan dipungut sendiri oleh otoritas IKN.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 membuat Pemkab Kukar kehilangan aneka macam pajak dan retribusi di 40 desa/kelurahan  dan Penajam Paser Utara di 15 desa/kelurahan karena masuk KP/KSN-IKN.

Berdasarkan surat Kepala Kanwil BPN Kaltim, Asnedi,  40 desa/kelurahan di Kukar yang masuk dalam KP/KSN-IKN adalah; Amborawang Laut, Muara Jawa Ilir, Amborawang Darat, Muara Jawa Pesisir, Argosari, Muara Jawa Tengah, Bakungan, Muara Jawa Ulu, Batuah, Muara kembang, Beringin Agung, Muara Sembilang.

Selanjutnya, Bukit Merdeka, Salok Api darat, Salok Api Laut, Bukit Raya, Handil Baru, Samboja Kuala, Handil Baru Darat, Sanipah, Jawa, Sungai Merdeka, Jonggon Desa, Sungai Seluang, Karya Jaya, Tama Pole, Karya Merdeka, dan Tani Bakti.

Kemudian, Desa/Kelurahan Lama, Tani Harapan, Loa Duri Ilir, Tanjung Harapan, Loa Duri Ulu, Teluk Dalam, Sungai Payang, Teluk Pemedas, Margomulyo dan Wonotirto.

Sedangkan di Kabupaten Penajam Paser Utara, meliputi 15 Desa/Kelurahan Argomulyo, Pemaluan, Semoi II, Sepaku, Suko Mulyo, Telemow, Tengin Baru, Wonosari, Pantai Lango, Mentawir, Maridan, Karang Jinawi, Bumi Harapan, Bukit Raya, dan Binuang.

Pasal 42 PP  yang masih harus menunggu  persetujuan DPR RI tersebut memungkinkan Otorita IKN Nusantara untuk memungut pajak khusus IKN dan/atau pungutan khusus IKN.

“Dasar pelaksanaan pemungutan Pajak Khusus IKN dan/atau Pungutan Khusus IKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Otorita Ibu Kota Nusantara setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” terang Pasal 42(4) seperti dikutip pada Rabu (4/5).

Kemudian, pada Pasal 43 dibeberkan jenis pajak khusus yang bisa dipungut oleh Otorita IKN, yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor, pajak alat berat, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan.

Lalu, pajak rokok, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Selain itu, Otorita IKN juga bisa menarik pajak barang dan jasa tertentu, terdiri dari makanan dan minuman (mamin), tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan.

Selain itu juga ada pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, serta pajak sarang burung walet.

Pada Pasal 44 hingga Pasal 56 dijelaskan lebih rinci definisi dan besaran tarif yang dikenakan.

“Dalam rangka pengenaan Pajak Khusus IKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 56, Kepala Otorita menyampaikan Rancangan Peraturan Otorita IKN kepada menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk dilakukan reviu,” jelas Pasal 57.

Kemudian, setelah disetujui oleh menteri terkait, maka pemerintah lewat Kepala Otorita akan meminta persetujuan DPR RI, baru lah setelahnya Kepala Otorita bisa menetapkan Peraturan terkait pajak khusus IKN.

Namun, daftar jenis pajak khusus IKN yang tercantum pada Pasal 44-56 dapat dikecualikan jika potensinya kurang memadai dan/atau Otorita IKN menetapkan kebijakan untuk tidak memungut.

Dari Sisi Pajak, IKN Tak Berdampak Positif Terhadap Kaltim

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s