Laporan pajak mantan Presiden AS Donald Trump akhirnya dirilis ke publik

Laporan pajak mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang baru dirilis telah mengungkap kerugian bisnisnya, pengaturan pajak yang rumit, dan pembayaran pajak selama dia berada di Gedung Putih.

Namun, laporan ini kemungkinan tidak berdampak politik yang besar selagi Trump berupaya untuk kembali menjabat presiden, kata para ahli.

Dokumen tersebut mengonfirmasi bahwa Trump hanya US$750 (Rp11,6 juta) pada 2016 dan 2017.

Laporan itu juga menunjukkan bahwa Trump membayar pajak pendapatan federal senilai total US$1,1 juta (Rp17,1 miliar) sepanjang 2016 hingga 2019, kecuali US$1.500 (Rp23,3 juta) yang dibayarkan dalam satu tahun.

Dia tidak membayar pajak pada 2020, tahun terakhir masa kepresidenannya.

Dokumen tersebut pun menunjukkan bahwa Trump, yang memiliki urusan bisnis internasional, memiliki rekening bank di Irlandia, Inggris, dan China selama periode 2015-17.

Rekening-rekening di luar negeri ini mendapat sorotan lantaran Trump menjabat presiden AS pada 2017 sehingga kewenangannya atas kebijakan luar negeri AS terbilang signifikan.

Sejak 2018 dan seterusnya, Trump hanya melaporkan memiliki rekening bank di Inggris.

Menanggapi laporan pajak setebal ribuan halaman pada Jumat (30/12), kubu Trump memperingatkan bahwa pengungkapan tersebut akan menyebabkan perpecahan politik AS menjadi “jauh lebih buruk”.

“Demokrat seharusnya tidak pernah melakukannya, Mahkamah Agung seharusnya tidak pernah menyetujuinya, dan itu akan menyebabkan hal-hal yang mengerikan bagi banyak orang,” sebut pernyataan pihak Trump.

Sejak masuk ke dunia politik, para kritikus tertarik untuk mengetahui kekayaan Trump yang sebenarnya – mengingat dia selalu menegaskan kepada khalayak umum bahwa kesuksesan bisnisnya membuat dirinya sebagai pilihan terbaik untuk memimpin negara.

Namun, Trump berulang kali menolak mentah-mentah mengungkap laporan pajaknya.

Partai Demokrat, yang mengendalikan Dewan Perwakilan Rakyat dan memastikan laporan pajak Trump diungkap, berpendapat bahwa perilisan dokumen itu adalah tindakan pengawasan yang perlu.

Don Beyer, selaku anggota DPR dari Partai Demokrat sekaligus anggota Komite DPR yang merilis dokumen tersebut, mengatakan pada hari Jumat bahwa Trump “menyalahgunakan kekuasaan jabatannya untuk memblokir transparansi dasar tentang keuangannya dan konflik kepentingan yang tidak pernah dilakukan oleh presiden sejak Nixon. “

Komite tersebut juga menemukan bahwa Internal Revenue Service – lembaga federal AS yang ditugasi mengumpulkan pajak – gagal mengaudit Trump selama dua tahun pertama menjabat presiden. IRS baru mulai melakukannya setelah proses pengawasan Kongres dimulai pada 2019.

Berapa nilai pajak yang dibayar presiden-presiden AS sebelumnya?

Dalam beberapa tahun, Trump membayar nilai pajak yang jauh lebih kecil dari pendapatannya ketimbang presiden-presiden AS sebelumnya.

Pada 2018, dia dan istrinya memperoleh US$24,3 juta (Rp378,3 miliar) dari pendapatan kotor yang disesuaikan. Namun nilai pajak yang dia bayar kurang dari US$1 juta, sehingga tarif pajak yang dikenakan terhadapnya hanya 4,1%. Di Amerika, pasangan suami-istri mengajukan laporan pajak bersama.

Di tahun-tahun lain, karena Trump melaporkan kerugian bisnis yang sangat besar, beban pajak Trump sebenarnya lebih besar daripada yang dia peroleh di atas kertas. Misalnya, pada 2017, dia merugi tapi tetap membayar pajak.

Sebagai perbandingan, penghasilan kena pajak Barack Obama dan istrinya, Michelle Obama, memuncak pada 2009, ketika mereka menghasilkan US$5,5 juta (Rp85,6 miliar), dan membayar pajak sekitar 30%. Sebagian besar pendapatan mereka berasal dari penjualan dua buku Obama, Dreams from My Father dan Audacity of Hope.

Ketika penjualan bukunya menyusut, pendapatan kena pajak Obama menurun drastis – pada 2015, pasangan itu hanya memperoleh US$447.880 (Rp6,9 miliar), hampir semuanya dari gaji presiden, dan membayar sekitar 18% dari pendapatan mereka ke IRS.

George W Bush tidak menulis biografi kepresidenannya sampai setelah dia meninggalkan jabatannya.

Ketika dia menjadi presiden, dia dan istrinya, Laura Bush, berpenghasilan rata-rata sekitar US$800.000 (Rp12,4 miliar) setahun. Sekitar setengahnya berasal dari gaji, dan setengah lainnya berasal dari bunga dan investasi. Mereka dikenai tarif pajak rata-rata 27,8%.

Bill Clinton dan istrinya, Hillary Clinton, berada di Gedung Putih pada 1992 dengan penghasilan kurang dari US$300.000 (Rp4,6 miliar) setahun. Uang itu sebagian besar dari gaji dan mereka membayar 23,6% dari pendapatan untuk pajak.

Pada 1996, buku Hillary Clinton membantu pasangan itu menghasilkan lebih dari US$1 juta, tetapi tarif pajak yang dikenakan terhadap mereka benar-benar turun menjadi 18,5%.

Apakah merilis laporan pajak mempengaruhi pendukung Trump?

Para ahli dari kedua sisi spektrum politik AS meyakini bahwa dirilisnya laporan pajak berdampak kecil pada popularitas Trump di kalangan pendukung intinya.

“Tidak masalah apa yang ada di sana [laporan pajak], kecuali ada pelanggaran hukum yang jelas,” kata Doug Heye, mantan juru bicara Komite Nasional Partai Republik.

“Tidak ada pendukung Trump yang akan mengatakan ‘oh, saya tidak bisa memilih dia sekarang’,” katanya.

“Meskipun kami belum melihat pajak Trump, kami telah melalui ini sebelumnya. Ini tidak mengubah pikiran siapa pun.”

Penilaian itu diamini ahli strategi Partai Demokrat, Ameshia Cross.

“Pemilih Trump tidak akan tergerak oleh apa pun,” ujar Cross.

Bagi pendukung Trump, menurut Cross, laporan pajak Trump “tidak berpikir hal itu penting”.

Meski demikian, bagi pemilih yang ragu-ragu – atau simpatisan Partai Republik yang mencari alternatif selain Trump – mungkin menganggap dokumen tersebut menunjukkan bahwa kecerdasan bisnisnya “tidak seperti yang dia gembar-gemborkan”.

“Itu berarti seluruh kampanye yang dijalankannya pada dasarnya adalah kebohongan,” paparnya.

“Ini menunjukkan sesuatu yang dia coba sembunyikan selama bertahun-tahun.”

Jalan panjang mengungkap laporan pajak Trump

Berikut adalah jalan panjang untuk mengungkap laporan pajak Trump ke khalayak umum:

Trump melanggar tradisi

Selama berpuluh tahun, calon presiden dan pejabat AS mengumumkan laporan pajak mereka kepada publik demi transparansi dan akuntabilitas.

Tradisi ini “utamanya bertujuan memastikan kepada publik bahwa presiden bebas dari konflik dan keterikatan, dan pajak adalah semacam jendela ke dalam jiwa finansial seseorang,” kata Steve Rosenthal, peneliti lembaga kajian nonpartisan Pusat Kebijakan Pajak.

Tetapi, lanjut Rosenthal, Trump “melanggar semua norma” dengan menolak merilis laporan pajaknya ketika dia mencalonkan diri dalam pemilihan presiden 2016.

Kengototannya pada masalah tersebut mengundang kecurigaan dan spekulasi di antara para kritikus bahwa dia menyembunyikan sesuatu. Beberapa orang bertanya, mungkinkah Trump tidak sekaya yang dia klaim? atau bahwa dia membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya?

Di lain pihak, para pendukung Trump mendukung hak privasinya. Lagipula, tidak ada kewajiban hukum bagi seorang kandidat untuk merilis laporan pajak mereka ke publik.

Investigasi The New York Times

Tetapi selama Trump menjabat presiden dan sesudahnya, publik secara bertahap mendapatkan sejumlah wawasan tentang riwayat Trump terkait pajak.

Banyak dari wawasan itu berasal dari investigasi harian the New York Times pada 2020, yang memperoleh laporan pajak Trump selama dua dekade sebelum dia menjabat. Dokumen-dokumen tersebut memberikan pemahaman kepada publik mengenai bisnis Trump.

Investigasi tersebut mengungkap bahwa dia membayar pajak pendapatan federal dengan nilai kecil atau tidak sama sekali selama periode itu. Trump juga ditengarai melaporkan dalam pengajuan pajak bahwa bisnisnya kehilangan banyak uang – meskipun para pendukung Trump membanggakan kesuksesan finansialnya

Pada 2017, harian the New York Times melaporkan, Trump hanya membayar pajak pendapatan federal senilai US$750 (Rp11,6 juta) meskipun dia seorang miliarder.

The New York Times “mempertanyakan apakah dia seorang miliarder, atau adakah trik yang dia gunakan untuk menghindari membayar pajak, legal atau tidak,” kata Rosenthal.

Berjuang hingga Mahkamah Agung

Sementara itu, di Washington DC, Partai Demokrat mulai menggunakan kekuasaan mereka untuk mengawasi Trump begitu mereka menguasai Dewan Perwakilan Rakyat pada awal 2019.

Sebuah komite khusus DPR berjuang selama tiga tahun untuk mendapatkan laporan pajak Trump.

Perjuangan itu sampai ke Mahkamah Agung AS tahun ini. Pada bulan November, para hakim menolak untuk memblokir rilis laporan pajak Trump ke komite DPR, sehingga membuka jalan bagi dirilisnya laporan pajak tersebut.

Pada 21 Desember, Komite DPR memilih untuk merilis laporan pajak Trump yang mereka peroleh ke publik.

Dirilisnya dokumen pajak Trump pada Jumat (30/12) mengemuka beberapa hari sebelum Partai Republik mengambil alih kendali Dewan Perwakilan Rakyat, yang berpotensi mengakhiri upaya pemeriksaan keuangan Trump di masa mendatang.

Ada kemungkinan Senat AS, yang dikendalikan oleh Demokrat, dapat melanjutkan penyelidikan.

https://www.bbc.com/indonesia/dunia-64132971

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s