KTP Gabung Jadi NPWP, Menkumham: Tidak Semua WNI Wajib Bayar Pajak

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah resmi menambah satu fungsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP untuk keperluan perpajakan. Hal ini menyusul disahkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) oleh DPR RI di Sidang Paripurna hari ini, Kamis (7/10/2021). Dengan begitu, NIK pada KTP bisa digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi wajib pajak orang pribadi. "Dengan … Lanjutkan membaca KTP Gabung Jadi NPWP, Menkumham: Tidak Semua WNI Wajib Bayar Pajak

UMKM di Bawah Rp 500 Juta Bebas Pajak, Akumindo: Melegakan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Undang-Undang Harmonisasi Pengaturan Pajak (UU HPP) menetapkan kebijakan baru untuk batas peredaran bruto tidak dikenai pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi. Orang pribadi pengusaha yang menghitung pajak penghasilan (PPh) dengan tarif final 0,5 persen sesuai PP 23/2018 dan memiliki peredaran bruto sampai Rp 500 juta setahun tidak dikenai PPh. Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun mengatakan … Lanjutkan membaca UMKM di Bawah Rp 500 Juta Bebas Pajak, Akumindo: Melegakan

Sanksi kepada pelanggar pajak dikurangi dalam UU HPP, begini kata pengamat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah dan DPR RI mengesahkan beleid baru perpajakan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada Kamis (7/10). Salah satu perubahan dalam UU HPP tersebut adalah ini mengatur pengurangan sanksi dengan tidak memberlakukan pidana penjara bagi pelanggar pajak. Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan, pengurangan sanksi dalam UU … Lanjutkan membaca Sanksi kepada pelanggar pajak dikurangi dalam UU HPP, begini kata pengamat

Program pengungkapan sukarela pajak, siapa yang bisa ikut dan berapa tarifnya?

KONTAN.CO.ID - ¬†JAKARTA. Tahun depan, pemerintah akan menggelar program pengungkapan sukarela pajak atau voluntary disclosure program. Program itu ada dalam dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang sudah disahkan DPR. Program pengungkapan sukarela pajak itu disusun untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan hartanya yang belum atau kurang diungkapkan. ‚ÄúProgram ini bertujuan untuk … Lanjutkan membaca Program pengungkapan sukarela pajak, siapa yang bisa ikut dan berapa tarifnya?

Ekonom Nilai Penggunaan NIK sebagai NPWP Bisa Ciptakan Keadilan bagi Wajib Pajak

JAKARTA, KOMPAS.com - Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) kini bisa digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut menyusul telah disahkannya Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakn (HPP) oleh DPR RI pada Kamis (7/10/2021). Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) … Lanjutkan membaca Ekonom Nilai Penggunaan NIK sebagai NPWP Bisa Ciptakan Keadilan bagi Wajib Pajak

Alasan Pemerintah Ampuni Pendosa Pajak Lagi

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan alasan pemerintah kembali membuka kesempatan kedua pengampunan pajak atau tax amnesty pada tahun depan. Sebelumnya, pengampunan pajak pertama kali dilaksanakan pada 2016 silam.Menurut dia, program pengungkapan sukarela ini bertujuan untuk mempersempit probabilitas wajib pajak atau pengusaha menghindari pajak. Adapun batas pengakuan pajak ini akan berlangsung selama … Lanjutkan membaca Alasan Pemerintah Ampuni Pendosa Pajak Lagi

Menkeu: Disahkannya UU HPP bisa tambah penerimaan pajak Rp 139,3 triliun pada 2022

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dengan disahkannya Undang-Undang (UU) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), pemerintah bisa menambah penerimaan pajak Rp 139,3 triliun pada tahun depan dari target yang telah ditetapkan. Adapun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan tahun depan sebesar Rp 1.510 triliun. … Lanjutkan membaca Menkeu: Disahkannya UU HPP bisa tambah penerimaan pajak Rp 139,3 triliun pada 2022

Tega Nian Pak Jokowi! Baru Mau Nafas, Pajak Udah Naik

Jakarta, CNBC Indonesia - Kebijakan program pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) membuahkan hasil. Kasus positif harian dalam tren menurun sampai saat ini. Orang pun perlahan mulai berani melakukan aktivitasnya di luar rumah. Dengan begitu, ekonomi siap bergeliat lagi. Tapi apa daya, tampaknya daya beli masyarakat akan tergerus tahun depan, karena pemerintah berencana untuk menaikan Pajak Pertambahan Nilai … Lanjutkan membaca Tega Nian Pak Jokowi! Baru Mau Nafas, Pajak Udah Naik

Hapus Klausul Pajak Minimum Perusahaan Merugi, Pemerintah: Agar Tak Memberatkan Pengusaha

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sepakat untuk menghapus alternative minimum tax alias pajak minimum untuk perusahaan merugi sebesar 1 persen dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Padahal sebelumnya dalam Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP), pemerintah sudah menambah klausul … Lanjutkan membaca Hapus Klausul Pajak Minimum Perusahaan Merugi, Pemerintah: Agar Tak Memberatkan Pengusaha

Siap-siap Pajak Naik! Jajan Makanan Hingga Baju Makin Mahal

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memutuskan untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11% yang akan dimulai pada 1 April 2022. Ini tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) yang telah disetujui oleh DPR. Kenaikan PPN ini dilakukan pemerintah untuk mengerek penerimaan pajak yang sebelumnya begitu tertekan akibat pandemi Covid-19. Kenaikan bahkan akan dilakukan lebih … Lanjutkan membaca Siap-siap Pajak Naik! Jajan Makanan Hingga Baju Makin Mahal