TEMPO.CO, Jakarta - Pendiri Social Movement Institute, Eko Prasetyo, menyebut Samin Surosentiko berjuang dengan menolak membayar pajak pada zaman kolonial. Hal tersebut berbeda dengan masyarakat hari ini yang patuh membayar pajak. Namun, dia menyayangkan kondisi tersebut kontradiktif dengan para pejabat negara yang justru mangkir dari kewajiban membayar pajak. "Samin berjuang tidak bayar pajak, berjuang melawan ketidakadilan. Kita bayar pajak, … Lanjutkan membaca Samin Surosentiko Berjuang Menolak Pajak, Pengamat Sayangkan Pejabat Malah Mangkir Bayar Pajak

Merdeka.com - Polri baru-baru ini mengeluarkan usulan pemutihan denda pajak kendaraan. Termasuk denda pajak progresif. Direktur Registrasi dan Identifikasi (Regident) Korlantas Polri Brigjen Yusri Yunus mengatakan saat ini data registrasi kendaraan sudah tidak valid. ""Mobil kedua pakai nama pembantu, pakai nama tetangga dan keempat pakai nama saudara, kan akhirnya enggak valid datanya. Makanya kami harapkan sudahlah … Lanjutkan membaca Penjelasan Lengkap Polri Wacana Penghapusan Bea Balik Nama & Denda Pajak Progresif

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Ester menanggapi soal kemungkinan adanya konflik kepentingan 134 pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang memiliki saham bersifat tertutup yang tersebar di 280 perusahaan. Laporan itu sebelumnya disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahkan salah satu perusahaannya bergerak di bidang konsultan pajak. “Pastinya sih begitu (ada konflik kepentingan),” ujar Lola melalui … Lanjutkan membaca Konflik Kepentingan Pegawai Pajak yang Punya Saham Tertutup, ICW Singgung Rangkap Jabatan Komisaris BUMN

Jakarta, wapresri.go.id – Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) Pajak merupakan kewajiban seluruh wajib pajak yang dilakukan setiap tahun. Untuk menjamin kesuksesan pelaporan dengan jujur dan tepat waktu, diperlukan komitmen dari seluruh pihak terkait, baik dari masyarakat dan juga dari jajaran Direktorat Jenderal Pajak. “Kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak, jaga kepercayaan masyarakat, bekerja dengan jujur … Lanjutkan membaca Wapres Minta Jajaran Dirjen Pajak Jaga Integritas dan Kepercayaan Masyarakat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan memberikan sejumlah insentif fiskal untuk menarik investor agar mau menanamkan modalnya di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, salah satunya adalah fasilitas tax holiday. Namun, tebaran insentif pajak tersebut memang bertentangan dengan semangat dari konsensus perpajakan global yakni Pilar Dua: Global Anti Base Eresion (GloBE) yang mulai berlaku di tahun depan. Oleh karena itu, … Lanjutkan membaca RI Tetapkan Pajak Minimum Global 15% Tahun depan, Apa Dampaknya ke Tax Holiday?

Bisnis.com, JAKARTA -- Benjamin Franklin, salah satu founding fathers Amerika Serikat, pernah berujar bahwa di dunia ini tidak ada yang pasti kecuali kematian dan pajak. Semua orang pasti mati. Itu adalah hukum alam. Orang lahir berwujud bayi kemudian tumbuh menjadi remaja, dewasa kemudian tua. Ujungnya tentu mati.  Sementara, sebagai makhluk hidup yang tinggal di sebuah … Lanjutkan membaca Pajak Tumpul ke Atas, Tajam ke Bawah?

Sekretariat Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan, aplikasi e-Tax Court akan diterapkan secara menyeluruh mulai Mei 2023. Melalui aplikasi ini, nantinya seluruh proses administrasi persidangan Pengadilan Pajak, mulai dari berkas sengketa masuk hingga putusan keluar, akan dilakukan secara paperless. Aplikasi e-Tax Court telah disiapkan oleh Pengadilan Pajak sejak tahun lalu, dan mulai diuji coba sejak … Lanjutkan membaca Menilik 4 Modul Aplikasi e-Tax Court Pengadilan Pajak Indonesia

Jakarta - Seorang advokat perpajakan, Nurhidayat, menggugat Pasal 5 ayat 2 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ke Mahkamah Konstitusi (MK). Nurhidayat menggugat karena menolak Pengadilan Pajak di bawah Kementerian Keuangan.Pasal 5 ayat 2 UU Pengadilan Pajak berbunyi: Pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan. Nurhidayat meminta Pengadilan … Lanjutkan membaca Tolak Pengadilan Pajak di Bawah Kemenkeu, Advokat Ini Gugat UU ke MK

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang memiliki saham di perusahaan konsultan pajak melanggar aturan. Pasalnya, hal tersebut bisa memicu konflik kepentingan karena pegawai bisa berkongkalikong dengan kantor konsultan pajak. Bhima mengatakan pejabat pajak tersebut melanggar Undang-undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 ayat … Lanjutkan membaca Pegawai DJP Punya Saham di Konsultan Pajak Disebut Melanggar Aturan, Apa Dasar Hukumnya?

Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hari ini melakukan pertemuan dengan Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. Pertemuan ini dilakukan menyoal transaksi janggal Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan.Mahfud Md menjelaskan transaksi janggal Rp 300 triliun yang dipermasalahkan bukan merupakan tindak pidana korupsi di Kementerian Keuangan, tapi pencucian uang. "Jadi tidak benar isu berkembang di … Lanjutkan membaca Akhirnya Terkuak! Transaksi Janggal Rp 300 T di Kemenkeu Pencucian Uang