KTP Gabung Jadi NPWP, Menkumham: Tidak Semua WNI Wajib Bayar Pajak

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah resmi menambah satu fungsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP untuk keperluan perpajakan. Hal ini menyusul disahkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) oleh DPR RI di Sidang Paripurna hari ini, Kamis (7/10/2021). Dengan begitu, NIK pada KTP bisa digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi wajib pajak orang pribadi. "Dengan … Lanjutkan membaca KTP Gabung Jadi NPWP, Menkumham: Tidak Semua WNI Wajib Bayar Pajak

Program pengungkapan sukarela pajak, siapa yang bisa ikut dan berapa tarifnya?

KONTAN.CO.ID - ¬†JAKARTA. Tahun depan, pemerintah akan menggelar program pengungkapan sukarela pajak atau voluntary disclosure program. Program itu ada dalam dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang sudah disahkan DPR. Program pengungkapan sukarela pajak itu disusun untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan hartanya yang belum atau kurang diungkapkan. ‚ÄúProgram ini bertujuan untuk … Lanjutkan membaca Program pengungkapan sukarela pajak, siapa yang bisa ikut dan berapa tarifnya?

Ekonom Nilai Penggunaan NIK sebagai NPWP Bisa Ciptakan Keadilan bagi Wajib Pajak

JAKARTA, KOMPAS.com - Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) kini bisa digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut menyusul telah disahkannya Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakn (HPP) oleh DPR RI pada Kamis (7/10/2021). Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) … Lanjutkan membaca Ekonom Nilai Penggunaan NIK sebagai NPWP Bisa Ciptakan Keadilan bagi Wajib Pajak

Alasan Pemerintah Ampuni Pendosa Pajak Lagi

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan alasan pemerintah kembali membuka kesempatan kedua pengampunan pajak atau tax amnesty pada tahun depan. Sebelumnya, pengampunan pajak pertama kali dilaksanakan pada 2016 silam.Menurut dia, program pengungkapan sukarela ini bertujuan untuk mempersempit probabilitas wajib pajak atau pengusaha menghindari pajak. Adapun batas pengakuan pajak ini akan berlangsung selama … Lanjutkan membaca Alasan Pemerintah Ampuni Pendosa Pajak Lagi

Menkeu: Disahkannya UU HPP bisa tambah penerimaan pajak Rp 139,3 triliun pada 2022

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dengan disahkannya Undang-Undang (UU) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), pemerintah bisa menambah penerimaan pajak Rp 139,3 triliun pada tahun depan dari target yang telah ditetapkan. Adapun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan tahun depan sebesar Rp 1.510 triliun. … Lanjutkan membaca Menkeu: Disahkannya UU HPP bisa tambah penerimaan pajak Rp 139,3 triliun pada 2022

Tega Nian Pak Jokowi! Baru Mau Nafas, Pajak Udah Naik

Jakarta, CNBC Indonesia - Kebijakan program pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) membuahkan hasil. Kasus positif harian dalam tren menurun sampai saat ini. Orang pun perlahan mulai berani melakukan aktivitasnya di luar rumah. Dengan begitu, ekonomi siap bergeliat lagi. Tapi apa daya, tampaknya daya beli masyarakat akan tergerus tahun depan, karena pemerintah berencana untuk menaikan Pajak Pertambahan Nilai … Lanjutkan membaca Tega Nian Pak Jokowi! Baru Mau Nafas, Pajak Udah Naik

Hapus Klausul Pajak Minimum Perusahaan Merugi, Pemerintah: Agar Tak Memberatkan Pengusaha

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sepakat untuk menghapus alternative minimum tax alias pajak minimum untuk perusahaan merugi sebesar 1 persen dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Padahal sebelumnya dalam Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP), pemerintah sudah menambah klausul … Lanjutkan membaca Hapus Klausul Pajak Minimum Perusahaan Merugi, Pemerintah: Agar Tak Memberatkan Pengusaha

Siap-siap Pajak Naik! Jajan Makanan Hingga Baju Makin Mahal

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memutuskan untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11% yang akan dimulai pada 1 April 2022. Ini tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) yang telah disetujui oleh DPR. Kenaikan PPN ini dilakukan pemerintah untuk mengerek penerimaan pajak yang sebelumnya begitu tertekan akibat pandemi Covid-19. Kenaikan bahkan akan dilakukan lebih … Lanjutkan membaca Siap-siap Pajak Naik! Jajan Makanan Hingga Baju Makin Mahal

Orang RI Larikan Dana ke Tax Haven, Bos Pajak Siap Berburu!

Jakarta, CNBC Indonesia - Beberapa nama pejabat dan pengusaha Indonesia masuk dalam daftar dokumen Pandora Papers yang dirilis pada akhir pekan lalu. Adapun dokumen ini berisi mengenai Wajib Pajak dari berbagai dunia yang menyembunyikan asetnya di negara suaka pajak. Negara suaka pajak diketahui sebagai negara yang menawarkan pajak rendah bahkan tanpa pemungutan pajak kepada perusahaan atau … Lanjutkan membaca Orang RI Larikan Dana ke Tax Haven, Bos Pajak Siap Berburu!

Pak Jokowi Kudu Kejar Pajak Orang Kaya, Bukan Ampuni Dosanya!

Jakarta, CNBC Indonesia - Program pengampunan pajak atau Tax Amnesty Jilid II yang kini berupa pengungkapan harta wajib pajak secara sukarela, diperkirakan tidak akan membuat penerimaan negara bertambah signifikan. Program pengungkapan harta wajib pajak secara sukarela tersebut tertuang di dalam draf Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) yang akan disahkan menjadi undang-undang pada sidang paripurna … Lanjutkan membaca Pak Jokowi Kudu Kejar Pajak Orang Kaya, Bukan Ampuni Dosanya!