Semangat gotong royong ini akan terus terpelihara dalam menjaga keberlangsungan pembangunan di negara kita. Kondisi pandemi yang dialami negara saat ini tentu bisa kita atasi jika kita sama sama bahu membahu dalam membantu negara keluar dari beban berat akibat pandemi melaui pajak yang kita bayarkan.
Kategori: Opini
AWARD KEPADA PEMBAYAR PAJAK, KENAPA TIDAK?
Pada umumnya manusia merasa senang apabila niat baik dan hasil kerjanya dihargai secara layak. Tak terkecuali denganpara pembayar pajak. Kita dapat mengatakan kepada pembayar pajak bahwa mereka adalah pahlawan-pahlawan masa kini yang telah berkontribusi kepada negara dengan menunaikan kewajiban perpajakannya secara benar dan patuh.
CERMAT MENGISI SPT TAHUNAN PPh BADAN
Mengisi SPT Tahunan PPh badan atau formulir 1771 (dalam format elektronik) ternyata tak sekadar memindahkan angka-angka yang terdapat di laporan keuangan ke dalam formulir SPT. Namun lebih dari itu, pengisian formulir 1771 membutuhkan kecermatan dan konsistensi pengisian, serta yang tak kalah penting adalah penguasaan materi perpajakan.
STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DI ERA TEKNOLOGI INFORMASI
Langkah pengembangan sistem administrasi perpajakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah pantas disebut sebagai sebuah langkah strategis. Sebab, paling tidak usaha ini mampu menjawab tuntutan perkembangan di era teknologi informasi dalam jangka menengah. Secara umum usaha ini mencakup dua aspek besar, yaitu aspek internal dan eksternal. Dari aspek internal, otoritas pajak berusaha menata ke dalam sistem adminitrasinya agar lebih efisien dan efektif selaras dengan misinya. Sedangkan dari aspek eksternal, terkait dengan mutu pelayanan kepada wajib pajak dan kepercayaan di kalangan masyarakat luas terhadap institusi pajak, serta untuk mengimbangi realitas di dunia luar yang terus berubah sedemikian cepat tanpa mengenal kompromi.
RUU PERPAJAKAN DI TENGAH POLEMIK PRO DAN KONTRA
Siapapun pasti akan memaklumi bahwa selama dua dasawarsa terakhir ini penerimaan negara dari sektor perpajakan merupakan andalan pembiayaan pembangunan, sebagaimana tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disahkan DPR setiap tahunnya. Dari APBN itu terlihat jelas betapa penerimaan pajak (tax revenue) mempunyai peranan yang strategis dalam menunjang operasi fiskal Pemerintah, baik dalam pengeluaran rutin (current expenditure) dan pengeluaran pembangunan (capital expenditure) maupun dalam pengelolaan dan pengendalian kebijakan ekonomi makro.
MANA LEBIH UNTUNG, PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN?
Pada dasarnya mekanisme pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) kita adalah pemajakan per basis neto (net basis of taxation). Maksudnya PPh hanya dikenakan atas penghasilan bersih, yaitu penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya-biaya. Prinsip pengenaan PPh per basis neto ini menunjukkan kuatnya asas “ability to pay” yang mencerminkan keadilan horizontal bagi para wajib pajak.
BAGAIMANA PRINSIP-PRINSIP PEMBUKUAN FISKAL YANG BAIK?
Terminologi laporan keuangan fiskal muncul hanya untuk membedakan laporan keuangan komersial untuk akuntansi dengan laporan keuangan fiskal untuk pajak, neraca komersial untuk akuntansi dengan neraca fiskal untuk pajak, serta laba rugi komersial untuk akuntansi dengan laba rugi fiskal untuk pajak.
WANITA DI MATA PAJAK
Ketentuan pajak telah memberikan tempat yang demikian tinggi bagi perlakuan pajak terhadap wanita, yakni dengan mengaturnya secara langsung ke dalam undang-undang perpajakan. Perlakuan pajak terhadap wanita sesungguhnya hanya berkisar pada soal: kewajiban ber-NPWP, status kawin dan jumlah tanggungan, serta penggabungan penghasilan bagi wanita kawin dan penghitungan pajak yang harus dilunasinya. Lebih dari itu, aturan pajak tidak memandang sesuatu yang harus “diistimewakan” dari subjek pajak wanita ini.
EMPAT SKENARIO PERLAKUAN PAJAK ATAS YAYASAN
Perlakuan pajak atas yayasan sebenarnya bukanlah hal baru di dalam ketentuan perpajakan kita. Istilah yayasan telah lama muncul, yaitu di dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Dalam UU tersebut yayasan dimasukkan sebagai salah satu bentuk badan yang menjadi Subjek Pajak. Atas dasar itu pula selanjutnya yayasan diperlakukan sama dengan badan-badan lainnya dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya.
KEBUTUHAN PAJAK AKAN SUATU INFORMASI KEUANGAN YANG AKURAT
Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawahnya adalah pihak pemakai (user) laporan keuangan yang juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya (Standar Akuntansi Keuangan : Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan). Dengan demikian secara otomatis penyampaian informasi keuangan kepada DJP (melalui SPT Tahunan dengan format yang telah dibuat sedemikian rupa sesuai kebutuhan pajak) sudah menjadi kebutuhan pokok yang harus dilaksanakan oleh Wajib Pajak sesuai dengan tujuan laporan keuangan yang tidak boleh diabaikan.
