STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DI ERA TEKNOLOGI INFORMASI

Langkah pengembangan sistem administrasi perpajakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah pantas disebut sebagai sebuah langkah strategis. Sebab, paling tidak usaha ini mampu menjawab tuntutan perkembangan di era teknologi informasi dalam jangka menengah. Secara umum usaha ini mencakup dua aspek besar, yaitu aspek internal dan eksternal. Dari aspek internal, otoritas pajak berusaha menata ke dalam sistem adminitrasinya agar lebih efisien dan efektif selaras dengan misinya. Sedangkan dari aspek eksternal, terkait dengan mutu pelayanan kepada wajib pajak dan kepercayaan di kalangan masyarakat luas terhadap institusi pajak, serta untuk mengimbangi realitas di dunia luar yang terus berubah sedemikian cepat tanpa mengenal kompromi.

RUU PERPAJAKAN DI TENGAH POLEMIK PRO DAN KONTRA

Siapapun pasti akan memaklumi bahwa selama dua dasawarsa terakhir ini penerimaan negara dari sektor perpajakan merupakan andalan pembiayaan pembangunan, sebagaimana tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disahkan DPR setiap tahunnya. Dari APBN itu terlihat jelas betapa penerimaan pajak (tax revenue) mempunyai peranan yang strategis dalam menunjang operasi fiskal Pemerintah, baik dalam pengeluaran rutin (current expenditure) dan pengeluaran pembangunan (capital expenditure) maupun dalam pengelolaan dan pengendalian kebijakan ekonomi makro.

MANA LEBIH UNTUNG, PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN?

Pada dasarnya mekanisme pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) kita adalah pemajakan per basis neto (net basis of taxation). Maksudnya PPh hanya dikenakan atas penghasilan bersih, yaitu penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya-biaya. Prinsip pengenaan PPh per basis neto ini menunjukkan kuatnya asas “ability to pay” yang mencerminkan keadilan horizontal bagi para wajib pajak.

WANITA DI MATA PAJAK

Ketentuan pajak telah memberikan tempat yang demikian tinggi bagi perlakuan pajak terhadap wanita, yakni dengan mengaturnya secara langsung ke dalam undang-undang perpajakan. Perlakuan pajak terhadap wanita sesungguhnya hanya berkisar pada soal: kewajiban ber-NPWP, status kawin dan jumlah tanggungan, serta penggabungan penghasilan bagi wanita kawin dan penghitungan pajak yang harus dilunasinya. Lebih dari itu, aturan pajak tidak memandang sesuatu yang harus “diistimewakan” dari subjek pajak wanita ini.

EMPAT SKENARIO PERLAKUAN PAJAK ATAS YAYASAN

Perlakuan pajak atas yayasan sebenarnya bukanlah hal baru di dalam ketentuan perpajakan kita. Istilah yayasan telah lama muncul, yaitu di dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Dalam UU tersebut yayasan dimasukkan sebagai salah satu bentuk badan yang menjadi Subjek Pajak. Atas dasar itu pula selanjutnya yayasan diperlakukan sama dengan badan-badan lainnya dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya.

KEBUTUHAN PAJAK AKAN SUATU INFORMASI KEUANGAN YANG AKURAT

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawahnya adalah pihak pemakai (user) laporan keuangan yang juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya (Standar Akuntansi Keuangan : Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan). Dengan demikian secara otomatis penyampaian informasi keuangan kepada DJP (melalui SPT Tahunan dengan format yang telah dibuat sedemikian rupa sesuai kebutuhan pajak) sudah menjadi kebutuhan pokok yang harus dilaksanakan oleh Wajib Pajak sesuai dengan tujuan laporan keuangan yang tidak boleh diabaikan.