Meskipun Pajak Rokok merupakan pajak daerah, namun dalam pelaksanaannya, pemungutan, penyetoran, dan administrasi Pajak Rokok dijalankan oleh Pemerintah Pusat. Dibanding dengan jenis pajak daerah lainnya, Pajak Rokok juga memiliki legal karakter yang unik. Meski disebut sebagai pajak atas konsumsi rokok, namun tarif pajaknya dikenakan terhadap nilai Cukai Rokok.
Kategori: Opini
Akhir Polemik Sengketa Pajak Batu Bara
Penetapan batu bara sebagai barang kena pajak barangkali bisa jadi solusi terbaik yang menguntungkan, baik bagi pemerintah maupun pengusaha tambang. Meski masih dapat diperdebatkan secara akademis, kebijakan ini diyakini dapat mengakhiri polemik sengketa pajak batu bara yang selama ini terjadi dan telah menguras banyak energi dan sumberdaya.
Kepentingan Indonesia dalam Implementasi Automatic Exchange of Information (AEoI) … (3)
AEoI merupakan peluang bagi Indonesia untuk mencegah dan mengurangi praktik penghindaran dan penggelapan pajak di bidang perpajakan karena menawarkan informasi keuangan secara detail dan legal dari banyak negara. Dengan adanya AEoI diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan adanya pelaporan yang lebih transparan. Data yang diperoleh dari AEoI juga diharapkan mampu meningkatkan potensi penerimaan negara dari sektor pajak yang selama ini sering luput, apalagi bila penghasilan atau harta berada di luar juridiksi Indonesia.
Kepentingan Indonesia dalam Implementasi Automatic Exchange of Information (AEoI) … (2)
Bergabungnya Indonesia dalam implementasi AEoI pada September 2018 dapat menjadi momentum untuk mereformasi sistem informasi keuangan dan perpajakan nasional. Dengan bergabungnya Indonesia dengan AEoI akan membuka peluang Indonesia membangun basis data yang dapat digunakan untuk mengembangkan sistem administrasi perpajakan lebih komprehensif, terintegrasi, dan kuat.
Kepentingan Indonesia dalam Implementasi Automatic Exchange of Information (AEoI)
Pemerintah Indonesia tampak percaya diri bahwa mengambil bagian atau tidak dalam implementasi AEoI bukanlah pilihan tapi sebuah keharusan. Pemerintah beralasan bahwa keterbukaan informasi di antara negara-negara jurisdiksi perpajakan adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindarkan lagi.
Mengenal Treaty Shopping dan Beneficial Owner
Upaya penyalahgunaan tax treaty tersebut, disebut sebagai abusive karena menggunakan pasal-pasal dalam P3B yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya tax treaty, yaitu untuk menghindari pajak berganda dan mencegah terjadinya penghindaran pajak. Selain itu, tentu saja skema treaty shopping sangat merugikan bagi kedua pihak negara mitra P3B.
Mengenal Treaty Shopping dan Beneficial Owner …(2)
Bukan hanya Indonesia yang menerima dampak negatif dari treaty abuse dengan skema treaty shopping ini. Sebenarnya treaty shopping merupakan isu global yang dialami oleh semua negara. Oleh karena itu, penanganannya pun diharapkan juga menjadi concern dari seluruh negara yang berkepentingan.
PERLAKUAN PPN SEHUBUNGAN TRANSAKSI AKTIVA YANG DIAMBIL ALIH (AYDA)
Aspek perpajakan, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi aktiva yang diambil alih (AYDA) sudah lama memunculkan silang sengketa. Sering ditemui kasus sengketa pajak antara fiskus dengan pihak bankir manakala terjadi pemeriksaan atas kewajiban perpajakan bank.
Pajak Daerah di Indonesia: Antara Close List dan Open List System
Apa yang ditetapkan oleh Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah sejalan dengan misi pemerintah untuk meningkatkan daya saing bangsa dan pertumbuhan ekonomi.
HILANGNYA BARANG KONSINYASI DI UU CIPTAKER
Penghapusan barang konsinyasi dari kelompok penyerahan BKP yang terutang PPN memang sudah semestinya dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin perlakuan yang lebih adil bagi masyarakat.
Blog Tedy Iswahyudi 