PERLAKUAN PPh ATAS ZAKAT PERUSAHAAN (Sebuah Solusi Interpretatif)

Zakat di dalam ketentuan pajak memiliki posisi yang cukup unik. Setidaknya bila dikaitkan dengan perlakuan PPh atas biaya-biaya yang selama ini menganut prinsip deductile – taxable. Untuk zakat prinsip tersebut berubah menjadi deductible – non taxable. Ini dapat dipandang sebagai langkah maju yang cukup berani dari Pemerintah. Karena perlakuan ini akan berpotensi mengikis penerimaan pajak. Namun di sisi lain, tidak bisa dipungkiri bahwa zakat adalah sebuah realitas yang eksis di tengah masyarakat.

REFORMASI PERPAJAKAN: MENUJU SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN YANG MENOPANG PENERIMAAN PAJAK

Pajak sebagai ujung tombak penerimaan negara untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tidak bisa berhasil tanpa dukungan sistem administrasi perpajakan yang baik. Hal ini disebabkan oleh karena sistem administrasi perpajakan merupakan salah satu pilar penting sistem perpajakan yang memiliki akses langsung terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan para wajib pajak. Sehingga apabila sistem administrasi perpajakan tersebut mampu mengakomodasi kepentingan para Wajib Pajak, niscaya kepatuhan pemenuhan perpajakan mereka akan semakin meningkat dan disinyalir akan berujung pada peningkatan penerimaan pajak. Untuk itulah, sangat penting kiranya reformasi perpajakan nasional yang terus berjalan dewasa ini selalu memperhatikan perbaikan sistem administrasi perpajakan.

KONSEP TENTANG PENGHASILAN DAN PENGENAAN PAJAKNYA

Istilah penghasilan sudah umum dikenal dalam masyarakat. Pada umumnya penghasilan selalu dikaitkan dengan setiap arus kas yang masuk sehubungan dengan pekerjaan, kegiatan atau transaksi ekonomi yang dilakukan orang. Setiap orang yang mendapatkan penghasilan dikatakan mempunyai kemampuan atau potensi ekonomis untuk melakukan pengeluaran atau memupuk kekayaan. Oleh karena itu, penghasilan merupakan salah satu indikator yang tepat untuk mengukur tingkat kemampuan ekonomis seseorang. Itulah sebabnya mengapa menurut teori gaya pikul, pajak dibebankan sesuai dengan kesanggupan seseorang dalam melakukan pembayaran (ability to pay).

KEKHASAN HUKUM PAJAK

Sebagai sesuatu yang eksis di tengah masyarakat, pembicaraan mengenai pajak dapat ditinjau dari berbagai segi, misalnya pajak ditinjau dari segi sosiologi, politik, ekonomi dan hukum. Pembahasan dari segi yang berbeda tentunya juga akan menghasilkan sudut pandang yang berbeda pula mengenai pajak. Ini dikarenakan masing-masing disiplin ilmu tersebut mempunyai konsep yang berlainan dalam memandang masalah pajak.