Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta Pemprov DKI memberikan dukungan terhadap kebijakan membebaskan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) bagi pemilik kendaraan listrik. Heru lantas meminta Pemprov DKI mencari alternatif sumber pendapatan lain selain pajak.Hal itu disampaikan Heru saat menghadiri talkshow 'Transisi Jakarta Menjadi … Lanjutkan membaca Heru Budi Minta DKI Dukung Kebijakan Mobil Listrik Bebas Pajak Tahunan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah sedang mematangkan rencana penunjukan marketplace sebagai agen pemungut pajak. Adapun rencana ini merupakan implementasi dari Pasal 32A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. UU HPP memuat tax withholding policy yang memungkinkan pemerintah untuk mengalihkan pemotongan atau pemungutan pajak dari wajib pajak, dengan cara menunjuk platform untuk menjadi pihak yang dapat … Lanjutkan membaca DJP: Aturan Substansi Pajak e-Commerce Rampung Semester I 2023

Liputan6.com, Jakarta Kantor Staf Presiden (KSP) menyebut wajib pajak masih memiliki kepercayaan dan kepatuhan melaporkan pembayaran pajak dan hartanya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, meski ditengah sorotan publik kepada aparat perpajakan. Hal ini dibuktikkan dengan meningkatnya jumlah pelaporan SPT Tahunan. Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono menilai peningkatan pelaporan SPT Tahunan tersebut merupakan indikasi positif karena mencerminkan kepercayaan … Lanjutkan membaca KSP Klaim Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Meningkat, Meski DJP Jadi Sorotan Publik

Jakarta, CNBC Indonesia - Seruan mengajak warga untuk tidak membayar pajak adalah tindakan yang tidak dibenarkan. Pajak besar manfaatnya untuk masyarakat Indonesia. Ada dampak serius jika semua orang di Indonesia tidak membayar pajak. Kewajiban pajak harus dipahami sebagai kewajiban untuk berkontribusi bagi kesejahteraan dan pembangunan negara, bukan sebagai hukuman. Pun kewajiban membayar pajak ada di dalam … Lanjutkan membaca Alasan Kenapa Pajak Perlu Dibayar Orang RI, Awas Kaget!

Liputan6.com, Jakarta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman kepada 2 terdakwa Ahmad Khadafi alias Vicky Andrean dan Junaidi Priandi dalam kasus penerbitan faktur pajak palsu atau penggelapan pajak. “Menyatakan terdakwa Ahmad Khadafi alias Vicky Andrean dan Junaidi Priandi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berupa dengan sengaja menerbitkan … Lanjutkan membaca Terbukti Penggelapan Pajak, Dua Orang Ini Dipenjara dan Denda Rp 112,25 Miliar

KOMPAS.com - Cara menghitung pajak barang bawaan dari luar negeri masih menjadi pertanyaan bagi sejumlah traveler. Padahal, dengan mengetahui kewajiban pajak yang harus dibayarkan akan sangat membantu pelaku perjalanan luar negeri saat berada di pabean. “Perlu diketahui bahwa setiap barang yang dibawa oleh penumpang wajib diberitahukan kepada petugas bea cukai,” ujar Direktur Komunikasi dan Bimbingan … Lanjutkan membaca Cara Menghitung Pajak Barang Bawaan dari Luar Negeri, Cek Simulasinya

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Jokowi memberlakukan aturan baru; fasilitas golf, pacuan kuda, balap perahu motor, terbang layang, hingga otomotif bagi bos-bos yang dibayari kantor akan menjadi objek sasaran pemungutan Pajak Penghasilan (PPh). Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, yang sudah diteken Presiden Joko Widodo … Lanjutkan membaca Aturan Jokowi: Fasilitas Golf-Pacuan Kuda Bos Kantor Bakal Kena Pajak

Jakarta - Kendaraan bermotor listrik mendapatkan insentif dari pemerintah baik insentif fiskal maupun nonfiskal. Saat ini, mobil listrik bahkan dibebaskan dari Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).Sejak Oktober 2021 lalu, Pemerintah sudah memberlakukan pembebasan PPnBM untuk mobil listrik. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 73 … Lanjutkan membaca Konsumen Mobil Listrik Sudah Diuntungkan Pajak 0%, Ditambah Mau Ada Subsidi

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah harus menelan pil pahit atas kekalahan gugatan Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body (DSB) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Indonesia dinyatakan terbukti melanggar ketentuan, khususnya perihal larangan ekspor bijih nikel ke luar negeri. Hasil kekalahan tersebut dituangkan dalam hasil putusan sengketa DS 592 terkait final panel report yang keluar pada … Lanjutkan membaca Pajak Ekspor Nikel, Balasan RI atas Kekalahan Gugatan di WTO?

Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) mencatat pajak kripto yang diterapkan di Indonesia lebih tinggi dibandingkan yang diterapkan di luar negeri. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68 Tahun 2022, atas penyerahan aset kripto, besaran PPN yang dipungut dan disetor sebesar 1 persen dari tarif PPN umum atau sebesar 0,11 persen. Bila perdagangan tidak dilakukan … Lanjutkan membaca Aspakrindo: Pajak Kripto di RI Lebih Mahal Dibanding di Luar Negeri