Cegah Korupsi dengan Sinergi KSWP

Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) adalah program sinergi antar berbagai kementerian, instansi, lembaga pemerintahan, asosiasi dan berbagai pihak lainnya (ILAP). Sinergi ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memastikan pendapatan negara dapat diterima secara optimal yang terbebas dari praktik culas seperti korupsi.

Bentuk sinerginya berupa terintegrasinya layanan publik dari berbagai ILAP dengan data perpajakan guna mewujudkan keseimbangan antara perolehan hak dan pemenuhan kewajiban setiap warga negara Indonesia sebagaimana amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Salah satu asas pelayanan publik adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sehingga penerapan KSWP sebagai salah satu prasyarat masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik dapat mendorong keseimbangan antara perolehan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

KSWP sendiri terdiri atas dua variable, yaitu: (1) validitas Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan (2) penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk dua tahun pajak terakhir. Dengan adanya KSWP yang dilakukan oleh ILAP sebelum memberikan layanan publik tertentu kepada publik maka diharapkan akan meningkatkan kepatuhan perpajakan sukarela (voluntary compliance) wajib pajak, sekaligus meningkatkan ketersandingan data (matching rate) yang diterima otoritas pengadministrasian perpajakan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga memperkuat basis data perpajakan.

Pengecekan status wajib pajak sebagai prasyarat pemberian layanan publik tertentu tidak mempengaruhi waktu pemberian layanan, mengingat proses yang dilakukan cukup mudah yakni melalui pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi secara daring dengan realtime service. Masyarakat pun dapat mengecek sendiri status wajib pajaknya melalui saluran aplikasi iKSWP pada akun pajaknya dengan mengakses (https://djponline.pajak.go.idatau https://infokswp.pajak.go.id) sebelum melakukan perizinan tertentu ke ILAP.

Secara umum, program KSWP hingga akhir Juni 2019 telah diimplementasikan penuh di 11 kementerian dan lembaga serta di 245 Pemerintah Daerah. Berdasarkan data yang ada, terdapat peningkatan jumlah wajib pajak yang menjadi patuh dalam menyampaikan SPT selama periode Januari s.d. Maret 2019. Jumlah status wajib pajak tidak valid berubah menjadi valid selama periode tersebut adalah sebesar 16.537 wajib pajak dengan jumlah pembayaran pajak sebesar 91,63 miliar rupiah.

KSWP juga berhasil menambah jumlah wajib pajak baru sebesar 41.517 wajib pajak. Hal ini diharapkan memiliki efek positif terhadap penerimaan pajak. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa program KSWP telah mendorong peningkatan kepatuhan pendaftaran dan penyampaian SPT serta pembayaran pajak wajib pajak Indonesia.

Manfaat KSWP juga dirasakan oleh kementerian lembaga yang telah menerapkan KSWP pada pemberian layanan publik tertentunya. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyampaikan bahwa KSWP telah meningkatkan validasi pemohon yang ingin mengajukan perizinan. Sementara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun melaporkan bahwa dengan penerapan KSWP dapat menyaring pelaku usaha, yaitu mereka yang sehat secara finansial, memiliki keinginan kuat untuk berinvestasi, dan taat terhadap ketentuan perpajakan. Selain itu juga membuat proses pelayanan menjadi lebih cepat dan akuntabel mengingat data pelaku usaha dapat diverifikasi secara cepat dan akurat. Hal senada juga dilaporkan Kementerian Kesehatan, bahwa penerapan KSWP dapat mendorong pelaku usaha untuk lebih taat perpajakan.

KSWP sebagai program sinergi berbagai ILAP dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia telah terbukti memberikan dampak positif tidak hanya terkait perpajakan tetapi juga terkait peningkatan kualitas pemohon dan kualitas layanan publik yang diberikan. Hal ini akhirnya menjadikan proses pengadministrasian maupun pemberian layanan publik menjadi tepat sasaran. Dengan dilakukan optimalisasi dan perluasan implementasi KSWP di berbagai layanan publik, diharapkan ke depannya KSWP mampu menjadi dasar dalam pembuatan profil perizinan publik yang terintegrasi sehingga meningkatkan transparansi pelayanan dan mendukung upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi di bidang pelayanan publik. KSWP juga diharapkan menjadi motor penggerak bagi terwujudnya sebuah paradigma baru kepatuhan perpajakan sukarela bagi pemohon layanan publik tertentu dan masyarakat pada umumnya. #PajakKitaUntukKita

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s