Cegah Aksi Unilateral, Menkeu Bujuk AS Sepakati Proposal Pajak Digital

https://news.ddtc.co.id/cegah-aksi-unilateral-menkeu-bujuk-as-sepakati-proposal-pajak-digital-26952?page_y=0

Photo by XU CHEN on Pexels.com

BERLIN, DDTCNews – Pergantian kepemimpinan di Amerika Serikat (AS) membuat Jerman berharap banyak presiden terpilih Joe Biden akan kembali ke meja perundingan konsensus pajak ekonomi digital.

Menkeu Jerman Olaf Scholz mengatakan akan mencari peluang kesepakatan dengan pemerintahan Joe Biden perihal kerangka perpajakan perusahaan internasional. Menurutnya, masih ada harapan untuk mencapai kesepakatan multilateral terkait dengan pajak ekonomi digital.

“Ada harapan yang meningkat bahwa pada akhir kepresidenan Trump akan mengantarkan era baru kerja sama multilateral,” katanya dikutip Rabu (13/1/2021).

Scholz mengutarakan target cetak biru konsensus yang dilakukan OECD akan diterima AS paling lambat pada musim panas 2021. Menurutnya, proposal kebijakan pajak ekonomi digital sejatinya sudah tersedia pada tahun lalu dan tinggal menunggu persetujuan politik.

Menurutnya, Jerman mendukung penuh upaya OECD untuk menghasilkan konsensus yang menjadi jawaban atas tantangan pemajakan ekonomi digital lintas yurisdiksi. Proposal kebijakan tersebut akan merevolusi aturan perpajakan perusahaan multinasional dan meningkatkan pendapatan pajak sekitar US$100 miliar di seluruh dunia.

Selain itu, konsensus pajak ekonomi digital juga diperlukan untuk meredam gelombang aksi unilateral pajak layanan digital dari berbagai negara. Scholz memastikan posisi Jerman menentang keras aksi unilateral pajak digital karena menimbulkan dampak negatif di berbagai sektor.

Menurutnya, aksi unilateral bisa memicu adanya perang dagang yang berpotensi merugikan masing-masing negara. Contoh saja, AS dan Prancis yang hampir terlibat perang dagang jilid II saat pajak layanan digital Prancis kembali aktif di awal tahun fiskal 2021.

“Kami menentang pendekatan ‘go it alone‘ yang dilakukan Paris. Kesepakatan tidak hanya akan memperkuat anggaran nasional dan membatasi praktik penggelapan pajak, tetapi juga membantu bisnis mengurangi ketidakpastian hukum,” tuturnya seperti dilansir ft.com. (rig)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s