Bank Dunia sarankan RI turunkan threshold PKP untuk perluas basis pajak digital

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Bank Dunia atau World Bank menilai, Indonesia perlu menurunkan ambang batas (threshold) pengusaha kena pajak (PKP) untuk meningkatkan basis pajak dari aktivitas ekonomi digital. 

Seperti yang kita ketahui, threshold PKP yang berlaku di Indonesia saat ini mencapai Rp 4,8 miliar per tahun.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen menilai, ambang batas ini terlalu besar dan perlu ditinjau ulang. Bahkan, ia menyebut Indonesia terlalu murah hati. 

“Ini berarti para pengusaha yang penghasilannya di bawah ambang batas tidak bisa dikenai pajak. Ini mempersempit basis pajak dan mendistorsi pajak, terutama di pajak digital. Apalagi, yang menjual barang di e-commerce (secara digital) kebanyakan perusahaan skala kecil,” ujar Kahkonen dalam laporannya seperti dikutip Minggu (1/8). 

Dengan demikian, Kahkonen memandang threshold PKP saat ini perlu dievaluasi ulang sehingga tak hanya meningkatkan basis pajak, tetapi menciptakan level playing field. 

Ke depan, Kahkonen memandang prospek perekonomian digital bisa manis. Pertumbuhannya berpotensi pesat seiring dengan peningkatan digitalisasi. Bahkan, ini juga sudah terlihat saat pandemi Covid-19 melanda, hampir semua kegiatan dilakukan dengan memanfaatkan platform digital. 

Seperti belanja online. Ia memperkirakan, e-commerce akan tumbuh 54% pada tahun 2020 dengan nilai penjualan mencapai US$ 32 miliar. Ini bahkan berbanding terbalik dengan konsumsi rumah tangga yang terkontraksi 2,6% yoy pada tahun 2020. 

Kekhawatirannya, seiring berjalannya waktu dan berkembang pesatnya digitalisasi, batas antara ekonomi digital dan ekonomi konvensional akan semakin kabur. Makanya, pemerintah dipandang perlu untuk melakukan reformasi perpajakan di bidang digital ini dengan benar. 

Namun, secara keseluruhan, desain dan implementasi reformasi perpajakan digital ini harus diarahkan pada prinsip pemerataan, efisiensi, dan kesederhanaan, atau yang cocok dengan Indonesia. Yang penting, ini bisa membantu pemerintah dalam menarik pendapatan, yang sempat tekor akibat pandemi Covid-19. 

Dan yang terpenting, adanya reformasi pajak digital ini diharapkan mampu menciptakan keadilan dan kesetaraan sehingga tidak akan mendistorsi keputusan bisnis tentang cara beroperasi dan tidak boleh mengubah pilihan konsumen untuk melakukan aktivitas konsumsi. 

“Seperti apakah konsumen harus membeli dari supermarket atau hipermarket? Atau dari pasar online atau dari sosial media? Sistem perpajakan ini nantinya harus adil dan setara, dan dikelola dengan beban minimum untuk semua,” tandas Kahkonen. 

https://nasional.kontan.co.id/news/bank-dunia-sarankan-ri-turunkan-threshold-pkp-untuk-perluas-basis-pajak-digital?page=all

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s