EMPAT SKENARIO PERLAKUAN PAJAK ATAS YAYASAN

Perlakuan pajak atas yayasan sebenarnya bukanlah hal baru di dalam ketentuan perpajakan kita. Istilah yayasan telah lama muncul, yaitu di dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Dalam UU tersebut yayasan dimasukkan sebagai salah satu bentuk badan yang menjadi Subjek Pajak. Atas dasar itu pula selanjutnya yayasan diperlakukan sama dengan badan-badan lainnya dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Belakangan ini, di tengah kabar akan direvisinya Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, sejumlah kalangan mempertanyakan kembali perlakuan pajak yang ada selama ini. Sejumlah opsi tentang perlakuan pajak atas yayasan mulai dimunculkan. Ketentuan pajak yang dinilai kurang sesuai dengan visi dan misi yayasan pun mulai menuai gugatan.

Polemik Seputar Biaya Sumbangan

Latar belakangnya sebenarnya sederhana saja. Selama ini pajak dianggap sebagai penghalang motivasi orang untuk berbuat kebajikan. Sebab sumbangan ke yayasan tidak boleh menjadi unsur pengurang penghasilan bruto dalam penghitungan pajak donatur. Ini artinya, tidak ada insentif sama sekali dari Pemerintah kepada para penyumbang yayasan. Padahal masih sangat banyak yayasan yang mengandalkan sumber pembiayaannya dari para donatur. Mengingat pendirian yayasan yang pada umumnya mempunyai tujuan mulia di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, maka seharusnya orang didorong untuk banyak membantu yayasan.

Belum lama berselang orang ramai membicarakan tentang semakin mahalnya biaya pendidikan. Orang pun lantas mengaitkannya dengan yayasan penyelenggara pendidikan. Mereka berpendapat bahwa biaya pendidikan bisa ditekan asalkan yayasan-yayasan tadi mampu menyediakan dana lebih untuk pembiayaan pendidikan. Dan dana tadi harus diperoleh dari sumber diluar pungutan kepada peserta didik, misalnya dari para donatur. Sehingga yayasan tidak lagi membebankan biaya pendidikan yang tinggi kepada para siswa. Tak pelak lagi isu ini kian menguatkan kembali tuntutan pembebasan pajak atas yayasan.

Empat Skenario

Pemerintah sebenarnya bukannya membiarkan saja atau tidak berbuat sesuatu untuk menyikapi masalah ini. Perlu dipikirkan dan dihitung kembali dampaknya dalam berbagai aspek yang mungkin timbul apabila suatu aturan pajak ditetapkan. Atas dasar ini, ada beberapa skenario yang dapat diambil sebagai pilihan bagi perlakuan pajak atas yayasan. Termasuk di dalamnya aturan yang masih berlaku saat ini.

Skenario – 1

Ini adalah skenario yang paling konservatif dibandingkan yang lain karena tetap bertahan dengan aturan main yang lama. Skenario ini dipilih apabila Pemerintah diasumsikan telah menutup pintu terhadap aspirasi yang berkembang. Untuk tujuan edukatif, perlu kiranya skenario ini dipaparkan kembali guna menyegarkan pemahaman kita.

Seolah menjawab langsung segala keberatan dari pihak-pihak yang menginginkan yayasan bebas pajak, melalui SE-39/PJ.4/1995 Dirjen Pajak menjelaskan alasan-alasan mengapa yayasan dan organisasi sejenisnya memang layak dikenakan pajak. Dalam surat edaran (SE) tersebut dijelaskan sejumlah latar belakang yang menetapkan yayasan dan sejenisnya sebagai wajib pajak, yaitu :

  1. Menjaga persaingan yang sehat mengingat masih cukup banyak usaha-usaha komersial dengan menggunakan nama yayasan;
  2. Mendorong yayasan untuk menyelenggarakan pembukuan yang teratur dan transparan;
  3. Kegiatan-kegiatan/jasa-jasa yang semula dianggap sebagai jasa-jasa sosial seperti rumah sakit dan pendidikan, kini mulai (sebagian) merupakan bisnis yang menarik dan menguntungkan bagi para investor;
  4. Pengenaan PPh atas selisih lebih antara penghasilan yang merupakan objek pajak dengan biaya-biaya yang diperkenankan akan menekan hasrat yayasan untuk mencari selisih lebih (keuntungan), dan atau akan mendorongnya menggunakan dana yang seharusnya selisih lebih tersebut untuk kepentingan peningkatan mutu pelayanan. Dengan perkataan lain yayasan dapat meniadakan atau mengecilkan selisih lebih dengan cara menurunkan harga/tarif jasa yang dijualnya atau menaikkan mutu pelayanannya yang tentunya akan menaikkan anggaran biayanya.

Sampai saat ini petunjuk operasional yang masih dapat dipakai sebagai acuan bagi perlakuan pajak atas yayasan atau organisasi sejenis adalah SE-34/PJ.4/1995. Namun dalam penerapannya, SE ini masih harus disesuaikan kembali dengan ketentuan pajak yang terbaru. Dalam SE tersebut dikatakan bahwa sumber penghasilan bagi yayasan dapat berupa penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan atau yang merupakan objek pajak.

Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak bagi yayasan adalah : bantuan/sumbangan dan harta hibahan (keduanya harus memenuhi syarat tertentu), dan bantuan atau sumbangan dari Pemerintah. Sedangkan deviden atau bagian laba yang diterima yayasan dari penyertaan modal ke dalam badan usaha Dalam Negeri mulai tahun 2001 merupakan objek pajak. Untuk jenis penghasilan selain yang telah disebut di atas pada umumnya merupakan objek pajak, baik yang dikenakan PPh final maupun tidak.

Sampai di sini jelas bahwa yayasan sebagai wajib pajak tidak ada bedanya dengan wajib pajak badan lainnya, seperti: PT, CV, atau koperasi. Cara penghitungan pajak bagi yayasan tunduk pada ketentuan Pasal 16 dan 17 UU Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 17 tahun 2000 tentang  Pajak Penghasilan (UU PPh).

Sekarang marilah kita tinjau perlakuan pajak bagi si penyumbang yayasan. Bagi si penyumbang, biaya bantuan/sumbangan atau harta yang dihibahkan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak mereka. Perlakuan ini sejalan dengan prinsip non-deductible vs non-taxable dalam aturan PPh. Artinya pajak hanya dikenakan sekali saja, dalam hal ini telah dikenakan di tingkat pemberi sumbangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh.

Namun dalam praktiknya masih ada saja pengecualian terhadap perlakuan pengeluaran-pengeluaran yang pada dasarnya merupakan biaya bantuan/sumbangan. Ini bisa kita temui pada SE-33/PJ.421/1996  tentang Perlakuan PPh Atas Biaya Beasiswa Dalam Rangka Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA). SE ini masih berlaku sampai sekarang dan belum dicabut. Dalam SE ini diatur bahwa pemberian bantuan berupa biaya beasiswa yang dikeluarkan wajib pajak dalam rangka GN-OTA merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Dengan mendasarkan pada Pasal 6 ayat (1) huruf g UU PPh, SE ini membolehkan biaya sumbangan untuk GN-OTA dikurangkan sebagai biaya. Dalam pasal tersebut memang disebutkan bahwa, biaya beasiswa boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Namun kalau kita perhatikan baik-baik, kata biaya beasiswa disebut bersama-sama dengan kata ‘magang dan pelatihan’. Bahkan dalam memori penjelasan disebutkan bahwa, biaya beasiswa, magang dan pelatihan dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan, dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan. Ini dapat diinterpretasikan bahwa, penyelenggaraan beasiswa, magang dan pelatihan tersebut dilaksanakan sendiri oleh pihak perusahaan. Jadi beasiswa di sini merupakan program internal perusahaan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Lembaga (atau Yayasan ?) GN-OTA adalah pihak luar yang tidak terkait apa-apa dengan kepentingan perusahaan. Jadi seharusnya sumbangan ke GN-OTA tidak boleh diperlakukan sebagai biaya bagi penyumbangnya. Hal ini jelas tidak sesuai dengan asas netralitas dalam pengenaan pajak, karena yayasan yang lain pun tentu ingin diperlakukan serupa. Atau malah sebaliknya, bisa menjadi preseden bahwa setiap sumbangan yang diberikan kepada yayasan penyelenggara beasiswa boleh dibiayakan. Terus bagaimana dengan yayasan penyelenggara pendidikan, yang justru lebih berhak memberikan beasiswa untuk siswanya sendiri, apakah donaturnya juga boleh membiayakan sumbangannya ?

Skenario – 2

Skenario ini sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi banyak orang, yaitu dibolehkannya biaya sumbangan sebagai pengurang penghasilan bruto. Perlakuan ini bisa kita sebut dengan istilah “tax deductible”. Perlakuan ini menghendaki adanya insentif bagi para penyumbang yayasan, yaitu dengan memperhitungkannya dengan jumlah pajak yang akan mereka bayarkan. Dengan adanya kompensasi demikian berarti akan merangsang orang atau perusahaan untuk berlomba-lomba menyumbang yayasan. Tentu saja hal ini sangat menguntungkan bagi pihak yayasan.

Sementara kalangan melihat hal ini sebagai fenomena yang wajar mengingat kegiatan yayasan yang bertujuan mulia di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Terlebih lagi yayasan yang bertujuan memberdayakan masyarakat atau menunjang program Pemerintah, mesti didukung oleh semua pihak. Salah satu bentuk dukungan itu adalah pemberian dana. Untuk itu pihak yang dibidik oleh yayasan untuk menyumbang dana adalah perusahaan atau orang pribadi kalangan tertentu. Sebagaimana diketahui bahwa, bagi operasional sebuah yayasan dana ibarat ‘darah’ yang menghidupi kegiatan yayasan.

Terlepas dari tujuan mulia pendirian yayasan, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, benarkah semua yayasan tidak berorientasi mencari laba (non-profit oriented)? Pertanyaan ini diajukan sebagai cerminan sikap skeptis Pemerintah sebelum menetapkan sebuah aturan. Bagaimanapun juga untuk menjaga netralitas dan fungsi pajak yang lebih luas, pemberlakuan sebuah aturan pajak jangan sampai menyebabkan timbulnya diskriminasi di tengah masyarakat. Di samping juga, tidak boleh menyebabkan distorsi terhadap fungsi pajak sebagai instrumen penerimaan negara (budgeteir) dan sebagai pengendali perekonomian (regulerent).

Alasan Pemerintah menetapkan yayasan dan organisasi sejenis sebagai wajib pajak sebagaimana tertuang di SE-39/PJ.4/1995 sungguh telah tepat. Penilaian ini lebih didasarkan pada realitas objektif yang ada di masyarakat. Bahwa bagi orang atau pihak yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan, tujuan pendirian yayasan bukanlah halangan untuk mewujudkan motif bisnis mereka. Terlebih lagi, yayasan tidak bisa selamanya hanya menggantungkan hidupnya dari para donatur saja. Iklim kompetisi, yang antara lain ditandai dengan makin menjamurnya jumlah yayasan serupa, telah memaksa para pengelola yayasan untuk aktif menggalang dana dari berbagai sumber.

Kenyataan tersebut ternyata telah disadari betul oleh para penyusun UU Yayasan. Secara legal formal, UU Nomor 16 tahun 2001 membolehkan yayasan untuk mendirikan badan usaha atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Upaya ini ditempuh guna menunjang pencapaian maksud dan tujuan yayasan, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini bisa dilihat di Pasal 3 dan Pasal 7 UU Yayasan. Secara khusus Pasal 7 ayat (2) UU itu juga menyebutkan bahwa, yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif paling banyak 25% dari seluruh nilai kekayaannya.

Jika ketentuan UU sudah mengatakan demikian, maka akan sulit bagi kita untuk tidak menyamakan bentuk hukum yayasan dengan badan usaha lainnya. Dengan demikian jika biaya sumbangan ke yayasan boleh dikurangkan seluruhnya dari penghasilan bruto donatur, maka di sisi penerimanya (yaitu yayasan), sumbangan yang diterima tersebut harus dianggap sebagai Obyek Pajak. Ini sejalan dengan prinsip deductible vs taxable dalam perlakuan PPh.

Secara teknis perlakuan pajak bagi donatur tetap harus dibedakan, yakni pembebanan biaya sumbangan ini hanya berlaku bagi wajib pajak (donatur) yang menyelenggarakan pembukuan. Bagi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, perlakuan ini tidak diperkenankan (tetap non-deductible). Sedangkan bagi yayasan, penerimaan dari hasil sumbangan tadi harus digunggungkan dalam SPT Tahunan mereka bersama-sama dengan Objek pajak lain yang tidak dikenakan PPh final.

Terobosan perlakuan pajak bagi yayasan menurut skenario ini berimplikasi pada keharusan dilakukannya revisi atas UU PPh yang sekarang berlaku. Mengapa ? Sebab pada Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh antara lain telah diatur  bahwa bantuan atau sumbangan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak. Pelarangan pembebanan biaya bantuan atau sumbangan ini bersifat umum dan permanen, kecuali terhadap sumbangan yang diberikan dalam rangka GN-OTA dan zakat atas penghasilan yang dibayarkan kepada badan amil zakat yang disahkan Pemerintah. Jadi revisi UU PPh harus dilakukan terhadap pasal tersebut bila ingin mengadopsi skenario ini. Demikian pula Pasal 4 ayat (3) huruf a yang menyatakan bahwa bantuan/sumbangan tidak termasuk sebagai Objek pajak, harus ikut direparasi.

Skenario – 3

Skenario ini merupakan hasil modifikasi dari Skenario-1 di atas. Dengan kata lain skenario ini dipilih sebagai kompromi dari dua skenario sebelumnya. Jika secara umum dalam Skenario-1 donatur tidak boleh membiayakan bantuan/sumbangan sedangkan dalam Skenario-2 donatur boleh membiayakannya, maka di Skenario-3 ini donatur boleh membiayakan bantuan/sumbangan ke yayasan tetapi harus dengan batasan (restriction) tertentu. Bagi yayasan penerima, tetap tidak ada objek pajak dalam kasus ini. Jadi yang dimodifikasi hanya perlakuan pajak bagi penyumbang yayasan.

Masih lekat dalam ingatan kita tentang perlakuan PPh atas zakat. Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh membolehkan pengurangan zakat atas penghasilan dari penghasilan bruto pembayar zakat, dengan syarat zakat tersebut nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah. Zakat memiliki karakteristik yang mirip dengan bantuan/sumbangan kepada yayasan. Keduanya tidak terkait dengan usaha atau kegiatan wajib pajak yang membayarkannya. Jadi cukup logis apabila perlakuan pajak atas zakat ini dipersamakan dengan perlakuan pajak atas biaya bantuan/sumbangan bagi pembayarnya.

Melalui Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-163/PJ./2003, telah diatur mengenai perlakuan zakat atas penghasilan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak. Dalam ketentuan tersebut zakat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan bruto bagi wajib pajak badan atau sebagai pengurang penghasilan neto bagi wajib pajak orang pribadi. Zakat hanya boleh dibayarkan atas penghasilan yang merupakan objek pajak yang tidak bersifat final. Sedangkan batasan zakat yang boleh dikurangkan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak adalah sebesar 2,5% dari jumlah penghasilan objek pajak non-final.

Perlakuan biaya bantuan/sumbangan ke yayasan dapat mengadaptasi perlakuan PPh atas zakat yang telah lebih dulu diatur. Namun penentuan batasan atas pengeluaran untuk bantuan/sumbangan ke yayasan yang boleh dibiayakan hendaknya dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap banyak hal. Sebagai contoh harus tetap menjaga prinsip netralitas perlakuan pajak. Sedangkan besarnya batasan tersebut harus didasarkan pada pertimbangan yang bersumber dari realitas objektif yang eksis di tengah masyarakat, serta disesuaikan dengan sistem aturan perundang-undangan lainnya.

Pembatasan ini penting, mengingat bantuan/sumbangan yang diterima oleh yayasan secara permanen bukan merupakan objek pajak. Berbeda dengan perlakuan pada Skenario-2, di Skenario-3 ini bantuan/sumbangan tidak boleh seluruhnya dibebankan sebagai biaya dalam pembukuan fiskal donatur. Sebabnya karena, pengenaan pajak dari sisi penyumbang tidak dapat dialihkan (push-on) menjadi pajak yayasan. Perlakuan ini berpotensi mengikis penerimaan negara, bukan saja karena jumlah pajak yang dilaporkan menjadi lebih kecil, tetapi karena benar-benar mengurangi jatah penerimaan pajak dari yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak (donatur). Harap diketahui bahwa tidak ada pengenaan pajak sama sekali dari Skenario-3 ini, baik dari sisi pemberi maupun penerima bantuan/sumbangan.

Guna mengakomodasi skenario ini, terdapat opsi untuk mempertimbangkan mengenai perlu-tidaknya merevisi UU PPh. Apabila dianggap tidak perlu melakukan revisi, maka cukup diterbitkan peraturan yang derajatnya di bawah UU. Untuk selanjutnya aturan baru tadi berkedudukan sebagai lex specialist yang tidak perlu lagi dipertentangkan secara frontal dengan UU di atasnya.

Skenario – 4

Terakhir merupakan skenario paling drastis yang dapat ditempuh oleh Pemerintah. Dikatakan drastis karena akan ada perubahan yang sifatnya fundamental bagi perlakuan pajak atas yayasan selama ini. Yakni, usulan agar yayasan dikecualikan dari subjek pajak atau disebut juga perlakuan “tax exception”. Perlakuan ini menyebabkan yayasan tidak dapat lagi digolongkan sebagai wajib pajak. Sebagai konsekuensinya, badan hukum yayasan harus segera dikeluarkan dari kamus istilah perpajakan. Dengan demikian secara material, yayasan tidak akan pernah tersentuh oleh segala macam aturan dan kewajiban perpajakan.

Dalam skenario ini yayasan berada di luar yurisdiksi aturan pengenaan pajak. Kedudukannya menjadi sama dengan badan perwakilan negara asing, perwakilan organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan dan para pejabat asing di dalamnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU PPh yang sekarang. Pertanyaan menggelitik yang dapat diajukan atas skenario ini adalah, atas dasar apa yayasan dapat diperlakukan sebagai bukan subjek pajak? Kiranya tidak terlalu mudah menemukan jawabannya.

Kalau kita telusuri alasan mengapa Pasal 3 UU PPh mengecualikan pihak-pihak tertentu sebagai subjek pajak, maka sebagian besar jawabannya adalah karena mengacu pada kelaziman internasional. Meskipun demikian, UU PPh kita masih memberikan tambahan syarat bagi para pejabat asing dan perwakilan organisasi internasional bila ingin tetap berstatus sebagai bukan subjek pajak. Contoh lain yang lebih dekat adalah perlakuan pajak atas setiap unit tertentu dari badan Pemerintah. UU PPh akan mengecualikannya dari subjek pajak jika telah memenuhi sejumlah kriteria tertentu. Kriteria tersebut adalah: lembaga dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; dibiayai dengan dana APBN/D; penerimaan lembaga tersebut dimasukkan ke kas Negara/Daerah; dan pembukuannya diperiksa oleh aparat fungsional Pemerintah. Sejumlah syarat atau kriteria itu biasanya diberlakukan secara kumulatif dan diterapkan secara ketat. Lalu bagaimana dengan yayasan yang sama sekali bukan merupakan perwakilan negara asing atau perwakilan organisasi internasional, dan bukan pula merupakan unit tertentu dari Pemerintah?

Dalam praktiknya perlakuan tax exception ini bisa saja dilakukan secara selektif. Maksudnya, hanya yayasan-yayasan jenis tertentu saja yang dikecualikan sebagai subjek pajak, tidak untuk semua yayasan. Namun tetap saja muncul kekhawatiran dari sejumlah kalangan atas perlakuan ini. Hal ini disebabkan karena konsekuensi dari penerapan skenario ini sungguh luas, bisa meliputi aspek makro struktural maupun mikro teknis perpajakannya. Konsekuensi dari yayasan yang dikecualikan sebagai subjek pajak antara lain adalah:

  1. Yayasan bakal menjadi tempat yang ‘aman’, karena semakin tak ‘tersentuh’ oleh kepentingan negara. Dalam posisi yang demikian powerful, akan semakin sulit bagi aparat untuk mengakses informasi yang berkaitan dengan arus keluar-masuk dana yayasan;
  2. Kemungkinan yayasan akan dapat dijadikan sebagai alat pencucian uang (money laundering) oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab;
  3. Kemungkinan yayasan akan digunakan sebagai alat untuk memperkaya pribadi orang-perorang. Meskipun UU Yayasan mewajibkan membuat laporan tahunan dan harus diaudit oleh Akuntan Publik (untuk yayasan tertentu), tetapi karena tidak dikenakan pajak, maka bisa menimbulkan iklim persaingan yang tidak sehat antar sesama yayasan;
  4. Rentan terhadap penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari status badan hukum yayasan. Sebagai bukan subjek pajak, yayasan akan memperoleh berbagai fasilitas berupa pembebasan dari pengenaan pajak-pajak dan pungutan lainnya;
  5. Menyebabkan makin rumitnya mekanisme pengenaan pajak secara umum. Penghasilan dari yayasan bukan subjek pajak yang seharusnya dipotong pajak menjadi tidak dipotong, baik yang bersifat final maupun yang tidak, sehingga diperlukan adanya regulasi khusus. Sebagaimana dimaklumi bahwa bagi yayasan yang demikian, tidak ada objek apapun yang akan dikenakan pajak;
  6. Akan memutus mata rantai pengenaan pajak bagi pihak lainnya, yaitu para pengurus dan pengelola/pegawai yayasan. Dengan status bukan subjek pajak, yayasan tidak lagi menjadi pemotong pajak, sehingga tidak wajib memotong pajak atas penghasilan pengurusnya (kecuali diatur lain). Tanpa melalui mekanisme pemotongan, risiko kehilangan pajak akan semakin besar;
  7. Hanya akan menguntungkan bagi pihak yayasan saja, namun tidak bagi penyumbangnya. Bantuan/sumbangan yang diterima yayasan bukan objek pajak, dengan demikian bagi penyumbangnya biaya bantuan/sumbangan itu tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak (prinsip non- deductible vs non-taxable).

Apabila skenario ini yang diambil, dapat dipastikan akan ada revisi yang signifikan terhadap seluruh/sebagian besar paket UU perpajakan. Bahkan barangkali juga akan melibatkan revisi UU di luar aturan perpajakan.  Hal ini dapat terjadi, karena antar ketentuan perundang-undangan biasanya tidak berdiri sendiri. Ada kalanya saling terkait satu sama lainnya.

Penutup

Di saat upaya Pemerintah giat meningkatkan penerimaan pajak, ternyata masih ada suara-suara yang menginginkan pembebasan pajak. Salah satunya adalah masalah perlakuan pajak atas yayasan. Sejumlah usul yang ditawarkan sebagai alternatif untuk memecahkan masalah ini, pada dasarnya merupakan masukan bagi Pemerintah. Semakin banyak usul diterima, semakin baik untuk bahan kajian dan analisis terhadap berbagai aspek, sehingga nantinya dapat diperoleh solusi yang tepat. Kurang bijak rasanya, jika suatu perlakuan pajak ditetapkan hanya demi kepentingan penerimaan an sich. Masih ada beberapa faktor penting lain yang juga harus menjadi perhatian, misalnya aspek keadilan dan kepentingan sosial-ekonomi yang lebih luas. Berikut adalah ikhtisar skenario perlakuan pajak atas yayasan.

UraianSkenario -1Skenario – 2Skenario – 3Skenario – 4
Sumbangan dari WP donatur : non pembukuandengan pembukuan  ND ND  ND D  D (B) D (B)  ND ND
Sumbangan yang diterima yayasanNTTxNTNT
Penghasilan Lain yang mrpk Objek pajakTxTxTxNT
Kewajiban PembukuanYYYT
Kewajiban PerpajakanYYYT
Perlunya Perubahan UUTYTY
Keterangan : ND    : Non Deductible D       : Deductible D (B) : Deductible dengan batasan  NT : Non Taxable Tx  : Taxable Y    : Ya      T : Tidak

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s